KAMPUNGBERITA.ID-Anggota DPRD Kota Surabaya yang berjumlah 50 orang rencananya akan menjalani general ceck-up, yakni prosedur pemeriksaan kesehatan yang menyeluruh tanpa harus menunggu merasakan gejala penyakit.
Saat diskusi dengan Bagian Kesehatan Sekretariat DPRD Kota Surabaya di ruang Komisi C, Rabu (7/9/2022), terungkap setiap anggota dewan akan melakukan general check up beserta keluarga. “Jadi jatahnya ada empat satu keluarga. Yakni anggota dewan, istri dan dua anak,”ujar Baktiono, Kamis (8/9/2022).
Dari diskusi tersebut, tampaknya Ketua Komisi C, Baktiono dan anggotanya menolak jika general ceck-up dilaksanakan di RS Soewandhie.”Kita memutuskan akan melaksanakan general ceck-up di rumah sakit atau laboratorium lain yang lebih representatif, bukan di RS Soewandhie, ” kata Baktiono.
Politisi senior PDI-P ini beralasan, DPRD sebagai lembaga politis, sering disambati atau mendapat pengaduan dari warga Surabaya. Yang terakhir, dinilai Baktiono sangat menyedihkan.
“Ada pegawai DPRD Kota Surabaya sampai mengalami pendarahan. Karena tidak mendapat pelayanan baik di RS Soewandhie. Sebelumnya, juga banyak warga yang ditolak berobat, “ungkap Baktiono.
Dia mengakui, hampir dua Minggu ini tidak kontak dengan Kepala RS Soewandhie, dr Billy.”Biasanya kalau ada keluhan dari masyarakat saya kontak dia.Ya, memang ditanggapi, tapi kan keterlaluan harus kontak- kontak terus. Dia itu sudah dilantik satu tahun yang lalu, seharusnya kan berbenah diri bagaimana pelayanan internal ini yang baik,” tegas dia.
Karena dalam visi misi pasangan Eri Cahyadi-Armuji,
tidak boleh ada lagi warga Surabaya yang berobat dengan menunjukkan KK/KTP ditolak. Jadi sudah gratis.Tapi faktanya, masih banyak terjadi penolakan,” beber dia.
Karena itu, lanjut Baktiono, selama RS Soewandhie belum memberikan pelayanan yang optimal kepada warga Surabaya, pihaknya tak ingin melakukan general ceck-up di rumah sakit milik Pemkot Surabaya tersebut.
“Kita tak ingin general ceck-up di sana. Kita akan cari rumah sakit atau lab lain. Kemungkinan di RS Bakti Darma Husada, RS Husada Utama, dan RS Haji. Kalau RS Soewandhie sudah berbenah diri dan melayani masyarakat dengan baik, baru kita akan bersedia general ceck-up di sana,” tandas Baktiono.
Apa ini sebagai bentuk protes atas pelayanan kepada masyarakat yang belum optimal? “Ya. Kami back up penuh apa yang menjadi kebijakan wali kota. Tapi jangan sampai nama Wali Kota, nama Pemkot dan DPRD Kota Surabaya yang memberi anggaran cukup ke RS Soewandhie, baik anggaran pembangunan, alat kesehatan dan keperluan lainnya, hingga RS Soewandhie bisa megah seperti saat ini, namun pelayanannya kepada masyarakat kurang optimal, ” beber Baktiono yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya.
Dia berharap tak ada lagi warga Surabaya yang ditolak atau ditelantarkan oleh RS Soewandhie. “Sekali lagi, kita bangun, kita setuju anggarannya hingga RS Soewandhie kelihatan megah. Ini bukan untuk pameran atau gagah-gagahan saja, tapi bagaimana bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Surabaya,” terang Baktiono.
Penolakan ini apa hanya di Komisi C atau seluruh anggota dewan? Dengan tegas Baktiono menyatakan, tidak tahu. Tapi dia berharap langkah Komisi C ini diikuti yang lainnya.”Ini wujud anggota Komisi C yang sering mendapat pengaduan warga masyarakat, baik per anggota DPR maupun yang datang kemari,”imbuh dia.
Baktiono mengaku sedih kalau ada warga yang tak mampu diperlakukan seperti itu (ditolak). Padahal mereka seharusnya ditempatkan di tempat terhormat di rumah sakit pemerintah, apalagi rumah sakit milik pemkot.
“Wali Kota sudah menyatakan dalam janji kampanyenya, bahwa warga berpenghasilan di bawah Rp 10 juta per bulan jika berobat cukup menunjukkan KTP atau KK Surabaya saja dan gratis. Jika toh tak punya BPJS atau punya BPJS mandiri menunggak, Itu akan diurus oleh rumah sakit tersebut, ” pungkas dia.
Menanggapi ini, Kepala RS Soewandhie, dr Billy enggan berkomentar banyak.” Kalau pelayanan kita buruk, tolong tunjukkan yang mana,” ujar di singkat.KBID-BE.