KAMPUNGBERITA.ID – Rapat Badang Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya bersama Tim Anggaran Pemkot Surabaya yang digelar Senin (20/4) menemukan sejumlah kejanggalan. Pasalnya, ada beberapa mata anggaran penanganan Covid-19 (Corona) yang dinilai tidak wajar. satu yang paling menonjol selain sejumlah pos anggaran lainya yakni belanja tisu untuk kebutuhan masyarakat yang dianggarkan Rp 1 miliar.
”Tisu sak miliar?” celetuk salah satu anggota dewan bingung.
Anggota dewan menilai tidak wajar lantaran pihak Pemkot Surabaya tidak mampu menjelaskan alokasi pencairan dan asal-usul pos anggaran untuk kebutuhan covid-19. Selain tisu, ketidakwajaran anggaran juga tersebar di di beberapa item produk.
“Ada anggaran yang tidak masuk akal, salah satunya pembelian tisu senilai Rp1 miliar. Anggaran ini saya tanyakan dalam Banggar, mosok membeli tisu sampai sebesar itu,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, AH. Thony.
Thony mengaku sangat terkejut dengan nilai pembelian tisu tersebut. Menurut dia, Pemkot seharusnya berhati-hati dalam membelanjakan anggaran. Saat ini, warga Kota Surabaya tidak begitu membutuhkan tisu dalam menghadapai wabah virus covid-19. Yang dibutuhkan adalah bagaimana masyarakat mendapatkan barang untuk melawan wabah virus corona, seperti vitamin yang bisa membuat kebal tubuh manusia.
“Jujur ini sangat aneh. Pemkot membeli tisu, tetapi saat saya tanyakan anggaran beli vitamin justru dijawab tidak ada. Saya tanya kepada Pak Sekda tadi, jawabannya mengecewakan,” ujarnya.
Dengan kondisi penganggaran semacam itu, lanjut politisi Partai Gerindra tersebut, pihaknya mengkhawatirkan pemberlakukan Pembataan Sosial Berskala Besar (PSBB).
”Setelah melakukan rapat dengar pendapat dengan tim anggaran Pemkot, ada rasa kekhawatiran terhadap anggaran penyangga yang diusulkan Wali Kota Tri Rismaharini sebesar Rp 196 miliar,” katanya.
Menurut dia, usulan anggaran itu dirasa tidak akan mampu menahan ketahanan sosial ekonomi masyarakat saat diberlakukannya PSBB nanti.
“Ya kita di dewan masih ragu dengan kekuatan anggaran yang diusulkan Bu Risma beberapa waktu yang lalu melalui telekonfren. Apalagi ditemukan ketidakwajaran pembelanjaan seperti pembelan tisu. Pemkot tidak pernah trannsparan, mereka kan pandai mengolah kata-kata,” papar dia.
Sementara Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Lutfiyah menyatakan jika pilihanuya PSBB, maka yang perlu diperhatikan adalah langkah pengawasannya. “Jangan sampai PSBB dijalankan hanya untuk label saja, dan kurang berarti, parahnya jika penyebaran covid-19 ini semakin meluas,” katanya.
Untuk itu, lanjut dia, tidak ada salahnya Pemkot meminta bantuan kepada TNI dan Kepolisian, Satpol PP, Linmas bahkan karang taruna di setiap RT/RW se-Surabaya untuk turut serta menjaga social distancing maupun physical distancing supaya PSBB benar-benar dijalankan dengan tertib berdasarkan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah.
“Ya jangan sampai pelaksanaan PSBB di Surabaya hanya sebuah label saja. Terkait dengan anggaran sudah pasti dan itu sudah ada datanya, hitung-hitungannya jelas,” jelas Lutfiyah. KBID-NAK