Banyak Diadukan ke Bawaslu, Ketua DKPP Minta Risma Tahu Batasan sebagai Walikota dan Kader Partai

Ketua DKPP RI, Prof. Muhammad saat menjadi pembiacara pada acara diskusi bareng media.@KBID2020

KAMPUNGBERITA.ID – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga tertinggi yang mengawasi kinerja KPU dan Bawaslu telah memberikan penilaian terhadap peristiwa gaduh yang terjadi di Surabaya menjelang pelaksnaan Pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang.

Seperti diketahui, sejumlah laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini diadukan berbagai kalangan ke Bawaslu. Termasuk salah satunya dugaan kampanye terselubung melalui kegiatan ‘Surabaya Berenerji’.

Ketua DKPP RI, Prof. Muhammad mengingatkan Walikota Surabaya Tri Rismaharini untuk tegak lurus mengemban tugas sebagai walikota hingga masa berakhirnya jabatan.

’’Walikota Surabaya (Risma) sudah mulai seksi-seksi dengarnya. Walikota Surabaya sudah mulai mengisi panggung dalam rangka pergantian beliau sebagai walikota,’’ ujar Muhammad.

Itu disampaikan Muhammad saat menjadi pembicara Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu Dengan Media, di  Surabaya, Kamis (22/10) malam.

Muhammad memahami kapasitas Risma sebagai kader partai harus memenangkan pasangan yang diusung dalam kontestasi Pilkada. ’’Kalau sebagai walikota ya tegak lurus. Tidak toleh kanan-kiri. Sebagai politisi senior beliau sudah paham itu,’’ lanjutnya.

Mantan Ketua Bawaslu RI ini berharap agar Risma bisa memberi tauladan yang baik. Dengan memahami batasan yang harus dilakukan, antara jabatan sebagai Walikota dan kader partai. ’’Tapi menjabat sebagai walikota ada batasan-batasannya,’’ tutur Muhammad.

Dalam event politik Jawa Timur tidak pernah masuk kedalam lima besar laporan pengaduan terkait pelanggaran Pilkada. Dan sejauh ini di Jatim pada tahun 2020 sudah ada 10 laporan yang masuk. Terbanyak di Surabaya dengan lima kasus.

’’Saya bersyukurnya Jatim tidak pernah masuk lima besar tentang pelanggaran. Sejauh ini Surabaya kondusif, Jatim juga kondusif,’’ kata Guru Besar Ilmu Politik Universitas Hassanudin Makasar ini.

Muhammad berharap agar Surabaya ini bisa menjadi tempat yang kondusif karena merupakan barometer Jatim. “Kalau Surabaya kondusif, Jatim kondusif, Indonesia kondusif,” pungkas dia. KBID-DJI