Caleg Terpilih dari Partai Gerindra Wajib Setor Uang Rp 50 Juta hingga Rp100 Juta

Surat Edaran DPD Partai Gerindra Jatim yang beredar di Medsos.@KBID2019

KAMPUNGBERITA.ID – DPD Partai Gerindra Jawa Timur mengelurkan surat edaran berisi kewajiban para celeg terpilih Partai Gerindra untuk menyetor uang sebagai bentuk kontribusi ke partai. Nilai setoran bervariasi mulai dari Rp 50 juta hingga Rp 100 juta. Para caleg terpilih wajib membayar kontribusi itu, melalui rekening Bank Jatim An. Partai Gerindra Jatim selambat-lambatnya tanggal, Sabtu, 27 Juli 2019.

Dalam surat edaran (SE) yang beredar luas di media sosial Whatsapp (WA). Surat Nomor: JR/07-1102/A/DPD-GERINDRA/2019, berisi Perihal Kontribusi Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota Terpilih 2019.

Dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua DPD Gerindra Jatim Soepriyatno, dan Bendahara DPD Gerindra Jatim Ahmad Hadinuddin, itu dijelaskan secara gamblang, bahwa ditetapkan kontribusi bagi anggota DPRD Provinsi Jatim sebesar Rp100 juta, dan Rp50 juta bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota di Jatim.

Bendahara DPD Partai Gerindra Jatim Ahmad Hadinuddin membenarkan keberadaan surat edaran itu. Menurutnya, kebijakan itu adalah instruksi langsung dari partai yang menjadi kewajiban bagi anggota DPRD Provinsi dan kabupaten/Kota, yang terpilih menjadi wakil rakyat sebelum mereka dilantik.

“Ini sebagai wujud rasa terima kasih yang dilakukan oleh anggota kepada partai. Karena selama pemilu kemarin, semua pembiayaan kampanye dan saksi untuk pemilu dilakukan oleh partai dan caleg tidak mengeluarkan dana untuk itu. Dana yang keluar dari caleg murni untuk kepentingan caleg, tidak untuk kepentingan partai. Dana itu sebagai rasa terima kasih caleg terpilih kepada partai,” kata Hadinuddin seperti dilansir Medcom.id.

Pria yang juga anggota Komisi D DPRD Jatim yang terpilih kembali pada Pileg 2019 lalu itu, menjelaskan bahwa permintaan dana yang dilakukan ini jauh dari kelayakan. Sebab, kata dia, permintaan ini hanya dibebankan kepada anggota sekali dalam lima tahun atau dalam satu periode menjadi anggota DPRD.

“Dana ini juga akan digunakan sebagai salah satu indikator penilaian loyalitas anggota kepada partai. Kalau partai membutuhkan maka kader harus siap. Ini tidak melangar hukum karena ini makanisme internal partai,” kata Hadinuddin.KBID-DAY