KampungBerita.id
Surabaya Teranyar

Kepala Sekolah Jangan Paksa Siswa Beli Seragam, Wawali Armuji: Ini Tanggung Jawab Pemkot

Armuji
Wakil Walikota Surabaya, Armuji.@KBID2021

KAMPUNGBERITA.ID – Wakil Wali Kota (Wawali) Surabaya Armuji geram mendengar laporan adanya permintaan dari sekolah kepada wali murid yang masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk membeli seragam baru.

Bahkan, di masa pandemi Covid-19 ini, pihak sekolah memberikan tarif biaya pembelian seragam sebesar Rp 1.500.000 hingga Rp 1.600.000.

Hal itu terungkap ketika Armuji didatangi enam orang wali murid yang telah diterima di SMP Negeri melalui jalur mitra warga.

Wali murid tersebut mengadukan karena oleh pihak sekolah mereka diminta membeli seragam sekolah. Ini tentu sangat memberatkan.

Armuji menegaskan, siswa yang mendaftar ke sekolah negeri melalui jalur mitra warga, seharusnya tak dibebani biaya operasional hingga biaya personal.

Menurut Armuji, biaya-biaya tersebut, di antaranya seperti biaya pembelian seragam, merupakan kewajiban pemkot untuk memenuhi kebutuhan siswa MBR.

“Kami telah mengatur dalam regulasi penyelenggaraan pendidikan dan hibah biaya pendidikan daerah, siswa tidak mampu tidak boleh ditarik biaya seragam,” kata Armuji dikonfirmasi Kamis (2/9/2021).

Akhirnya, Armuji memberikan bantuan untuk pelunasan seragam enam pelajar tersebut.

Politisi senior PDI-P ini menegaskan, dirinya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk melakukan pengawasan terhadap program pemkot di bidang pendidikan.

“Untuk ini (siswa MBR yang memberi laporan) saya bantu lunasi seragamnya, tapi bagi yang lainnya kami pastikan bahwa sekolah negeri, khususnya SMP Negeri, tidak boleh menarik biaya seragam bagi siswa MBR yang diterima di jalur mitra warga dengan alasan apapun,” ungkap dia.

Armuji menyesalkan adanya unsur pemaksaan kepada siswa untuk membeli seragam.

“Tadi ada enam wali murid (yang mengadu), dan itu masih banyak yang lainnya. Jadi yang kebetulan saya undang, saya interogasi, ada enam orang, dengan SMP yang berbeda-beda. Jadi hampir seluruh sekolah Surabaya modelnya seperti itu,” tutur Armuji.

Yang dia sesalkan, mengapa hal tersebut terkesan luput dari perhatian dan pengawasan Dispendik Surabaya.
“Makanya ini kami sangat menyesalkan, terutama sama Dispendik Surabaya. Karena mereka tidak mau tahu hal-hal semacam itu. Aturannya sudah jelas, bagi warga MBR akan diberi seragam buku dan semuanya ditanggung pemerintah,”tandas Armuji.

Menurut Armuji, pihak sekolah meminta siswa membeli seragam dengan dua pilihan. Pertama, membeli seragam melalui sekolah atau membeli seragam di luar sekolah.
“Lha ini alternatif dari sekolah cuma begini, beli seragam di sekolah atau di luar. Bukannya dikasih malah disuruh beli kok. Harusnya kan diberi, bukan beli. Karena ini tanggung jawab pemkot,” tutur Armuji.

Lebih jauh, di menuturkan, apapun kondisinya, yang MBR ini, karena mereka penghasilannya cuma Rp 2,5 juta, kalau untuk beli seragam seharga Rp 1,5 juta, ya habis uangnya,” kata Armuji.

Sekolah diminta tidak memaksa
Karena itu, ia menginstruksikan kepada para kepala sekolah untuk tidak memaksa siswa membeli seragam.

Dia juga meminta agar Dispendik Surabaya turun ke sekolah-sekolah untuk melakukan pengawasan agar hal-hal serupa tidak terjadi lagi.

“Kalau enggak ada laporan, mungkin Dispendik akan diam saja. Tapi, kalau sudah seperti ini, kami instruksikan harus turun ke sekolah-sekolah untuk bisa mengecek keberadaan anak-anak MBR ini,” kata Armuji.

Dia pun meminta Dispendik Surabaya untuk memanggil semua kepala sekolah agar tidak ada lagi kebijakan sekolah yang bertentangan dengan regulasi Pemkot Surabaya.

“Ini tugas Dispendik untuk memanggil semua kepala sekolah dan menginstruksikan agar tidak lagi memaksa siswa membeli seragam. Ini kesannya Dispendik juga nggak kerja kalau seperti ini,” kata Armuji.

“Untuk berikutnya, tidak boleh pihak sekolah memaksa siswa atau wali murid membeli seragam. Kewajiban dari Dispendik, sesegera mungkin memberikan seragam bagi anak-anak dari MBR,” imbuh Armuji.KBID-BE

Related posts

Demokrat Tak Konsisten, La Nyalla Mundur dari Bursa Bacagub Demokrat

RedaksiKBID

Laksanakan Instruksi Kapolri, Polda Jatim Ringkus 67 Pelaku Premanisme

RedaksiKBID

Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya Tolak Eksepsi Terdakwa Saiful Ilah

RedaksiKBID