Ketua DPRD Surabaya Berharap Pemkot Segera Cairkan Anggaran Pilkada 2020

Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono.@KBID2020

KAMPUNGBERITA.ID – Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono berharap Pemkot Surabaya segera mencairkan anggaran Pilkada Surabaya 2020 untuk KPU Kota Surabaya yang belum sepenuhnya teralokasi. Hal ini perlu dilakukan agar tahapan pelaksanaan Pilkada Surabaya bisa dilakukan.

“Jangan sampai pelaksanaan tahapan Pilkada terseok-seok karena anggaran,” ungkapnya, Kamis (06/8).

Menurut Adi Sutarwijono, dia sudah memberikan rekomendasi kepada Komisi A agar menggelar rapat dengar pendapat dengan pihak-pihak untuk membahas persoalan tersebut. “Komisi A akan menggelar hearing terhadap persoalan itu pada Sabtu 08/08/2020,” terangnya.

Adi menekankan melalui pernyataannya di media, pemkot Surabaya bisa memperhatikan persoalan tersebut.

Sekadar diketahui, dari anggaran Rp.101,2 miliar, yang sudah cair baru Rp.41,09 miliar atau sekitar 41 persen. Sementara tahapan Pilwali Kota Surabaya terus berjalan. Hal ini membuat kekhawatirkan pihak KPU Surabaya.

Sementara anggaran Rp.41 miliar yang sudah cair tersebut masing-masing rinciannya Rp 1 miliar pada Desember 2019, kemudian pada termin pertama atau Januari 2020 cair Rp 40 miliar. Sedangkan menurut Permendagri, harusnya pada 9 Juli 2020 (lima bulan sebelum hari pemungutan suara 9 Desember) sudah dicairkan dari sisa 60 persen atau Rp 60 miliar.

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menandatangani adendum (perubahan) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggaran Pilkada Surabaya 2020.

Besaran total nilai anggaran keseluruhan Pilkada Surabaya tahun 2020 sama dengan NPHD sebelumnya, yakni Rp 101.244.490.000. Sementara untuk anggaran yang sudah dicairkan pada NPHD lama tahun 2019 Rp 1.000.396.000. Kemudian pada pencairan Tahap I tahun 2020 Rp 40.097.637.600. Sehingga, total anggaran yang sudah dicairkan Rp 41.098.033.600. Setelah adendum ini maka pencairan anggaran selanjutnya Rp 60.146.456.400.

Adendum NPHD ini mengacu pada perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 41 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Di sisi lain, Komisioner Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Surabaya Naafilah Astri membenarkan dari anggaran Rp.101,2 miliar, yang sudah cair baru Rp.41,09 miliar atau sekitar 41 persen.

“Tahapan Pilwali Kota Surabaya terus berjalan, tapi anggaran belum cair seluruhnya sehingga kami khawatirkan dapat mempengaruhi proses tahapan tidak berjalan sebagaimana mestinya,” jelasnya.KBID-PAR