KAMPUNGBERITA.ID-Kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi tetap dinilai akan berdampak, utamanya bagi perekonomian masyarakat kelas menengah.
Seperti diketahui, sebelumnya Pertamina Patra Niaga mengumumkan kenaikan harga BBM nonsubsidi mulai 10 Juni 2026. Harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp 12.900 menjadi Rp 17.000 per liter.
Sementara itu, harga BBM nonsubsidi lainnya tidak mengalami perubahan. Pertamax Turbo (RON 98) tetap dijual Rp 20.750 per liter, Dexlite (CN 51) Rp 23.000 per liter, dan Pertamina Dex (CN 53) Rp 24.800 per liter.
Menanggapi ini, Ketua DPRD Surabaya H. Syaifuddin Zuhri menyebut saat ini ada kekhawatiran soal dampak kenaikan BBM tersebut kepada masyarakat. Meski kebijakan ini sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat, namun
sebagai legislatif yang ada di daerah, khususnya Kota Surabaya, Ipuk, sapaan akrab Syaifuddin Zuhri, meminta depo Pertamina maupun SPBU yang ada agar mulai memperhatikan BBM jenis subsidi.
Yang pertama, kata dia, masalah stok. Depo maupun SPBU harus menghitung betul kebutuhan konsumsi masyarakat Surabaya setiap harinya berapa ratus atau ribu liter. “Jangan sampai ke SPBU nanti BBM jenis subsidi kosong. Akhirnya masyarakat karena kebutuhannya tetap untuk berangkat kerja atau beraktivitas akhirnya membeli BBM non subsidi. Kan kasihan,” kata Kaji Ipuk sapaan akrab Ketua DPRD Surabaya tersebut dikutip, Sabtu (13/6/2026).
Yang kedua, lanjut dia, soal kualitas. Depo Pertamina maupun SPBU harus menjaga betul kualitasnya. Terutama BBM subsidi yang banyak digunakan oleh masyarakat dalam keseharian.
Politisi senior PDI-P ini tidak ingin kejadian motor brebet massal yang pernah terjadi di Surabaya sampai terulang kembali. Karena itu sangat mengganggu sekali. “Bengkel di mana-mana penuh. Keluhannya sama soal brebet. Akhirnya ada masyarakat yang tidak bisa beraktivitas dan kerja,”tegas dia.
Ipuk tidak ingin kemudian kejadian itu terulang di Surabaya, hingga masyarakat terpaksa membeli BBM jenis non subsidi. Apalagi, harga BBM non subsidi naik signifikan saat ini.
Untuk itu, lanjut dia, DPRD Kota Surabaya akan memantau langsung ke depo Pertamina maupun SPBU yang ada di Surabaya. “Ini agar memastikan semuanya bisa berjalan dengan baik. Stok tak sampai mengalami kekosongan dan kualitas juga tetap terjaga,”pungkas dia. KBID-PAR-BE