Pimpinan DPRD Minta Rencana Pembelajaran Tatap Muka Diperhitungkan dengan Cermat

Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti.@KBID2020

KAMPUNGBERITA.ID – Rencana akan dimulainya pembelajaran tatap muka yang sudah santer di masyarakat direspon Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti. Seperti diketahui, sejak Pandemi Covid-19 berlangsung, sistem pembelajaran siswa sekolah berlangsung secara daring (Online-red). Kondisi ini, banyak dikeluhkan masyarakat lantaran selain harus menyiapkan perangkat baik HP, Laptop, dan kuota internat, waktu orang tua pun tersita untuk mendampingi anak-anak mereka.

Menurut Reni, hal itu wajar lantaran Pemkot Surabaya juga sedang berusaha mencegah timbulnya klaster baru penyebaran Covid-19. Terlebih, kata dia, akan sangat berbahaya apabila klaster penularan terjadi pada anak-anak usia sekolah dan di lingkungan sekolah.

Merespon rencana pembelajaran tatap muka yang mulai santer, Reni meminta Pemkot Surabaya benar-benar berhitung secara cermat. Sebelumnya, Reni mengaku banyak menerima pengaduan terkait pembelajaran online. Para wali murid mengadu terkait ekonomi yang sulit ditambah harus tetap membelikan kuota internet bagi anaknya. Belum lagi, sinyal internet yang tidak stabil. Pembelajaran online yang berdurasi panjang pun tidak maksimal. Karena itu, dia berharap sistem pembelajaran bisa diubah lebih efektif dan tidak bertele-tele.

Reni mengerti perasaan semua wali murid. Menurut dia, situasi memang mengharuskan pelajar untuk tetap di rumah. Sudah ada pembicaraan soal kembali masuk sekolah antara dinas pendidikan dan komite sekolah. Namun, dia meminta benar-benar diperhitungkan dengan matang. Terlebih, Kemendikbud sudah memrediksi pembelajaran online kemungkinan bisa sampai akhir tahun.

Untuk itu, Reni menambahkan, anggaran bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah pusat dan bantuan operasional pendidikan daerah (bopda) bisa digunakan untuk membelikan kuota murid.

Reni mengatakan bahwa secara normatif memang sekolah bisa memanfaatkan anggaran itu. Namun, dia menilai kepala sekolah negeri tidak mungkin berani menganggarkan hal tersebut tanpa adanya arahan dari dinas pendidikan. ”Kalau boleh, seharusnya dispendik memberikan instruksi. Jangan dibiarkan mengambang begini,” ujarnya.

Dia menyontohkan, penganggaran kuota internet sudah dilakukan perguruan tinggi. Beberapa kampus menjalin kerja sama dengan provider terkait kuota pembelajaran itu. Menurut dia, pemkot seharusnya melakukan hal yang sama.

Selain itu, sistem pembelajaran daring perlu dievaluasi. Keluhan murid terkait tugas yang terlalu membebani harus diminimalkan. Perlu juknis terperinci terkait dengan sistem pembelajaran daring tersebut.

”Kasihan wali murid yang anaknya banyak dan masih sekolah. Ibu-bapaknya ikut bantu kerjakan PR,” lanjut Reni.KBID-PAR