KAMPUNGBERITA.ID-Ketua
Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Pusat Madiun P17, Hendri Sugeng, menyoroti melemahnya wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda dan mendesak pemerintah serta aparat penegak hukum untuk tidak hanya bertindak saat terjadi masalah.
Hal ini menanggapi diadakannya forum dialog kebangsaan yang digelar Resto Nine, Senin (3/7/2026). “Dialog kebangsaan seperti ini kami apresiasi. Tapi yang kami sayangkan kenapa dilakukan ketika cuma ada masalah. Seharusnya ini jadi prioritas rutin pemerintah,” tegas Hendri.
Menurut dia, saat ini banyak anak-anak yang tidak lagi mengenal Pancasila dan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Ketika ditanya tentang wawasan kebangsaan, jawabannya tidak tahu. Kondisi itu, kata dia, menjadi awal keroposnya karakter anak bangsa karena kurang cinta tanah air. Lebih jauh, dia menekankan pentingnya penegakan hukum yang transparan, tegas, dan bijaksana. Karena setiap persoalan sekecil apa pun yang diabaikan aparat dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat, khususnya arus bawah. “Semua mata melihat dan semua telinga mendengar apa yang dilakukan aparat penegak hukum (APH). Jangan sampai persoalan kecil diabaikan. Ini bisa dimanfaatkan pihak yang tidak suka kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) terjaga,” tegas dia.
Untuk itu, Hendri mengingatkan agar pemerintah dan APH tidak bersikap seperti “pemadam kebakaran” yang baru bergerak saat ada keributan. Akar masalah krisis kebangsaan dan hilangnya kepercayaan publik harus dicari dan diselesaikan. Lebih jauh, dia menyatakan
sebagai organisasi yang berdiri sejak 1922, PSHT telah berkontribusi besar dalam mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Hendri menyebut para ketua perguruan silat di Jawa Timur melalui IPSI secara rutin berdialog untuk mencari solusi agar anggota perguruan bisa guyub rukun. Perbedaan seragam, menurut dia, tidak boleh menjadi sumber konflik, melainkan kekayaan. “Kita sudah sering diskusi di Polda, di IPSI, untuk mengatasi hal-hal yang berpotensi jadi kerawanan sosial. Tapi butuh campur tangan pemerintah dan penegak hukum untuk bareng-bareng menuntun adik-adik mencintai tanah air,” jelas dia.
Karena itu, Hendri mengusulkan agar pendidikan wawasan kebangsaan dan nilai Bhinneka Tunggal Ika menjadi program prioritas di seluruh Jawa. Materinya tidak cukup teori yang bisa diunduh, tapi harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dia juga mendukung ajakan Kapolda Jatim dan Gubernur Jatim untuk bersama-sama “Jogo Jawa Timur”. Menurut dia, letupan-letupan kecil antar kelompok harus diantisipasi sejak dini agar tidak menjadi besar. “Tidak ada gading yang tak retak. Aparatur juga tidak semua sempurna. Mari punya kemauan bersama menjaga Jatim,” pungkas dia.
Sementara Ketua Bidang Organisasi PSHT Pusat (P16), Mohammad Agus Susilo menegaskan, bahwa kunci menjaga persatuan bangsa terletak pada penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. “Law enforcement, penegakan hukum dan pentingnya orang mengerti tentang hukum. Kesadaran hukum ini akan berdampak sangat positif bagi anak-anak bangsa ketika dia berniat untuk tidak baik atau mencederai persatuan bangsa,” ujar Agus.
Dia menambahkan, Polri memiliki dua peran penting. Di satu sisi sebagai aparat penegak hukum, di sisi lain bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. “Jadi tidak boleh tebang pilih, tidak boleh memihak. Harus netral. Ini penting,” tegas dia.
Agus juga menyoroti peran PSHT sebagai organisasi pencak silat yang membina karakter anggotanya. Pembinaan itu dimulai sejak usia dini, remaja, hingga dewasa dan orang tua. “Kalau ajaran Setia Hati dilaksanakan benar dan diamalkan betul, tidak akan ada orang teriak-teriak sombong, arogan, pakai jumper dan merasa paling menang sendiri. Yang terjadi sekarang karena mungkin pelatihnya tidak mendidik dan mengedukasi dengan benar,” jelas dia.
Untuk itu, dia mengingatkan, jumlah besar bukan jaminan kebenaran. “Banyak kalau salah semua ya setan itu banyak, tapi satu pun tidak ada yang benar,” imbuh dia.
Agus juga mengapresiasi pernyataan Gubernur Jatim yang menyebut Jawa Timur sebagai barometer. Untuk itu, dia mendorong agar kegiatan silaturahmi antar komponen bangsa dilakukan secara rutin, bukan bersifat reaktif setelah terjadi kejadian.
“Kalau ini rutin dilaksanakan bagus untuk reminder bagi kita semua. Beberapa tahun lalu Baintelkam Mabes Polri juga sudah menginisiasi mengumpulkan anak bangsa, komponen ini,” ungkap dia.
Dia juga berharap, melalui sinergi Polri, Pemerintah Daerah, dan organisasi kemasyarakatan (Ormas) seperti PSHT, nilai hukum dan karakter kebangsaan bisa terus dikuatkan di Jawa Timur.
Serahkan ke Proses Hukum
Ketua Dewan Pembina Maluku Satu Rasa (M1R) Jawa Timur, Erick Tahalele, mengajak seluruh komponen masyarakat, khususnya kelompok yang disebut “16” dan “17”, untuk mengedepankan dialog dan menahan diri agar tidak terpancing provokasi.
Dia mengaku kaget saat mengetahui adanya konflik, namun sebagai orang Timur dan secara adat dia menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa yang terjadi. “Kita melihat dialog ini penting, baik kepada 16 maupun 17, terutama Pak Heri. Kita juga bersahabat lama,” ujar dia.
Erick menyebut dirinya bersama pengurus GPK Surabaya, dan juga Cak Dolah, telah melakukan pengawalan hingga subuh untuk meredam situasi di lapangan. Upaya ini dilakukan tanpa tampil ke permukaan agar massa bisa lebih kondusif. “Kita sampai subuh kita mengawal itu tanpa kita muncul di lapangan. Dalam arti kata meredam,” jelas dia.
Erick yang juga mantan anggota DPRD Kota Surabaya ini juga menyoroti beredarnya ujaran kebencian di media sosial terkait insiden di Matraman yang menyasar masyarakat Maluku. Menurut dia, narasi seperti “orang Maluku monyet” hanya memperkeruh suasana. “Kalau saya monyet enggak mungkin saya bersahabat dengan Pak Suko Widodo dari dulu. Masa Pak Suko mau kumpul monyet? Tapi itu terjadi di media sosial yang akhirnya kami juga sebagai pembina di Jawa Timur berusaha meredam semua,” beber dia
Erick menegaskan konflik tersebut bukan berlatar belakang suku, agama, maupun kebiasaan. Dia menilai kejadian itu bisa menimpa siapa saja yang berprofesi di jalan, seperti teman-teman dari komunitas M1R. “Serahkanlah semua pada proses hukum. Siapa yang berbuat harus berani bertanggung jawab,” tegas dia.
Dia juga berpesan kepada para pekerja di jalan agar membangun komunikasi dengan semua komponen. Dengan begitu, aktivitas mencari nafkah bisa berjalan aman dan tertib. “Kalau kalian mau jalan itu nyaman, bertemulah dengan semua komponen yang ada di jalan. Siapa pun itu. Karena itu bisa menyelesaikan masalah. Piring kalian tidak akan numplek,” ucap Erick menggunakan istilah khas Surabaya.
Karena itu, Erick berharap massa di bawah kendali masing-masing pihak bisa dikelola dengan baik agar ke depan hubungan antar kelompok menjadi lebih akrab. KBID-BE