KampungBerita.id
Kampung Raya Surabaya Teranyar

Reses di Putat Jaya, Tjutjuk Supariono Disambati PPDB Sistem Zonasi dan Perlunya Psikolog di Kelurahan

Anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PSI, Tjutjuk Supariono menggelar reses II 2023 di Putat Jaya.@KBID-2023.

KAMPUNGBERITA. ID-Anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tjutjuk Supariono menampung keluhan dan aspirasi warga

Putat Jaya Tembusan, RT- 4/RW-10, dalam Masa Reses II 2023 DPRD Kota Surabaya, Jumat (5/5/2023) malam.

Pada kesempatan itu, Tjutjuk menyampaikan jika reses anggota dewan di daerah pemilihan (dapil)masing-masing ini adalah program Pemkot Surabaya yang mana reses ini anggarannya dari APBD Kota Surabaya.

“Di sini kita tidak mengampanyekan partai, tapi mensosialisasikan program-progran pemkot untuk kesejahteraan masyarakat Surabaya. Jadi, kita bantu mencarikan solusinya, dan nanti yang menindaklanjutu adalah pemkot, “ungkap dia.

Dalam reses di Putat Jaya Tembusan, RT- 4/RW-10, Tjujuk menerima keluhan dari warga yang masih bingung cara mengurus BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Sebenarnya ini kan program lama, dan warga saya arahkan untuk datang ke kelurahan,”ujar Tjutjuk.

Bagi warga yang sudah memiliki BPJS bisa berobat di RSUD Soewandhie dan Rumah Sakit Husada Utama (RSHU) Surabaya. Selain itu, juga bisa di rumah sakit swasta yang bekerjasama dengan BPJS, seperti RS William Booth dan lain-lain.

Tjutjuk juga menyampaikan kepada warga Putat Jaya, jika pemkot memiliki Program
Beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya. Program ini belum banyak didengar masyarakat.

“Jadi program beasiswa ini untuk siswa SMA/SMK negeri dan swasta dan universitas. Tapi kalau universitas untuk universitas negeri, seperti Unair, ITS 10 Nopember dan lain-lain, ” jelas dia.

Bagi warga yang belum tahu dan berminat bisa membuka aplikasi Besmart https://besmart.surabaya.go.id.
“Siswa berprestasi yang mendapat beasiswa ini akan menerima RP 250 ribu/bulan. Hanya saja yang sudah punya KIP (Kartu Indonesia Pintar) ya tidak bisa ikut program ini, ” tandas dia.

Di sisi lain, Ani, salah seorang warga Putat Jaya mengeluhkan anaknya tak bisa masuk SMPN karena PPDB menggunakan sistem zonasi, apalagi nilai ijazah anaknya pas-pasan. Menanggapi keluhan ini Tjutjuk menegaskan, rencana pemkot nantinya tiap kelurahan ada SMPN. Namun untuk mewujudkan itu memang butuh anggaran dan tempat (lokasi). Karena itu, nanti akan dipetakan mana-mana kelurahan yang memiliki aset dan bisa dimanfaatkan. Ini rencana Pemkot Surabaya ke depan.

“PPDB berdasarkan zonasi ini yang adakan kan Pemerintah Pusat, tapi nanti akan ada kebijakan dari Pemkot Surabaya. Ya, nanti kita tekan seminimal mungkin lewat jalur prestasi. Misalnya, siswa punya prestasi di bidang olahraga, Hafiz Qur’an dan lain lain, nanti bisa dimasukkan lewat jalur prestasi,” beber Tjutjuk yang juga anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya.

Selain itu, lanjut dia, juga ada jalur mitra warga. Pemkot Surabaya bekerjasama dengan sekolah-sekolah swasta, tentunya yang memiliki kualitas dan dipastikan bisa kerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya. “Meski siswa sekolah di swasta, tapi yang membiayai adalah pemkot, ” imbuh dia.

Tjutjuk juga menyampaikan kepada warga Putat Jaya, jika ada ijazah siswa masih ditahan pihak sekolah karena belum melunasi SPP hingga tiga hingga enam bulan, bisa dikomunikasikan dengan dirinya secara langsung maupun lewat WhatsApp (WA). “Saya akan bantu supaya ditindaklanjuti Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk mengambil ijazah tersebut, ” imbuh dia.

Terkait resesnya yang kerap dilakukan di sekitar Putat Jaya, yang notabene bekas lokalisasi terbesar, apakah untuk pembentukan basis massa? Tjutjuk menjelaskan, kenapa dirinya reses di daerah sini. Karena, menurut dia, saat ini kan masa peralihan. Artinya, Putat Jaya dulu kan menjadi lokalisasi terbesar, kemudian ditutup. Kondisi ini tentu membawa dampak luar biasa bagi masyarakat Putat Jaya.

Roda perekonomian yang dulu bergantung dari prostitusi dengan sedemikian banyak uang mengalir, tapi kemudian sepi.
“Mereka ini kan butuh pendampingan secara mental, “tutur dia.

Tjutjuk, juga amat setuju dengan usulan dari anggota Karang Taruma, Mita yang menyampaikan kalau bisa di tiap kelurahan ada psikolog. Menurut dia, pendampingan kepada warga Putat Jaya itu perlu. Agar bagaimana mereka tidak begantung lagi ke seperti yang dulu.

“Dulu dapat uang kan mudah.Untuk retribusi parkir saja omzetnya jutaan. Ketika sudah beralih dan prostitusi ditutup, tentu mereka kena dampaknya. Karena itu, Pemkot Surabaya perlu mencarikan solusi. Jadi, tidak hanya memberikan sekadar bantuan, tapi mentalnya juga harus dibangun,” ungkap Tjutjuk.

Dan untuk membangun mental warga ini, dinilai Tjutjuk perlu ada pendampingan psikolog di daerah-daerah bekas lokalisasi. Ini agar penduduknya bisa bangkit dari keterpurukan.

Di dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Anak, kata Tjutjuk, di dalamnya termasuk memulihkan kondisi psikologi anak. Untuk itu, dirinya meminta ada psikolog pendampingan anak ketika berhadapan dengan hukum atau anak korban dari hukum.

Contoh, bapak dan ibunya pelaku hukum. Praktis anaknya kan punya beban mental, baik anak dari korban maupun pelaku.”Ini bagaimana memulihkan kembali kesehatan mental adik- adik ini agar menjadi orang yang kembali normal. Artinya, mentalnya kuat,”beber dia.

Karena itu, lanjut dia, tadi dia tarik agar ada pemenuhan (psikolog) di tiap kelurahan. Ini diakui Tjutjuk, gayung bersambut dengan cita- cita Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang ingin membuat mental masyarakat Surabaya, tidak hanya kuat secara ekonomi saja, tapi juga kokoh secara mental dan akhlak.
“Saya akan mendorong Pemkot Surabaya agar secepatnya berbenah untuk melaksanakan Perda Perlindungan Anak dan melaksanakan setiap poin- poin yang tertera di situ (perda).

Soal Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya, Tjutjuk menyatakan program psikolog anak itu sama dengan di Perda Perlindungan Anak. Jadi bagaimana Pemkot Surabaya menyediakan psikolog di tiap kelurahan. Tidak hanya di kelurahan Putat Jaya saja, tapi juga di seluruh kelurahan di Surabaya.

“Ini agar ketika ada anak berhadapan dengan hukum, atau korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini bisa cepat selesai, ” ucap dia.

Tjutjuk menuturkan DPA3PPKB ada Program Puspaga di Siola lantai 2.”Setiap Jumat ada live psikolog. Warga bisa melakukan tanya jawab,” pungkas dia. KBID-BE

Related posts

Terkait Dugaan Teror di Pesantren, PWNU Minta Nahdiyin Tetap Tenang

RedaksiKBID

Dorong Kedaulatan Pangan, Pemkab Bojonegoro dan Bulog Teken MoU

RedaksiKBID

Milenial Demokrat All Out Beri Dukungan, Doddy Irawan: Machfud The Next Walikota Surabaya

RedaksiKBID