Tak Ada Laporan Audit BPK, FPKB Tolak Tanggapi LKPJ-APBD Surabaya Tahun 2019

Mahfudz.@KBID2020

KAMPUNGBERITA.ID – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Surabaya secara tegas menolak menanggapi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2019 pada Sidang Paripurna, Rabu (15/7).

Dalam pandangan umumnya, FPKB tidak memberikan satupun tanggapan apapun. Alasanya, tidak memiliki patokan yang jelas untuk memberikan lantaran hasil audit BPK Tahun Anggaran 2029 hingga kini belum diketahui.

Mahfudz selaku Juru Bicara (Jubir) Fraksi PKB pada rapat paripurna mengatakan, alasan Fraksinya tidak dapat memberikan tanggapan terhadap LKPJ APBD tahun 2019, karena sampai sekarang ia mengakui Fraksi PKB belum menerima hasil laporan audit dan pedoman keuangan APBD 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kota Surabaya.

“Karena sampai hari ini Fraksi PKB tidak pernah mendapatkan hasil laporan audit dan pemeriksaan keuangan yang itu berpedoman dalam apbd 2019,” kata Mahfudz usai rapat paripurna.

Ia mewakili Fraksi PKB juga mempertanyakan tidak adanya audit BPK pada saat Pansus LKPJ 2109. Ia menjelaskan bahwa lampiran hasil audit BPK adalah syarat mutlak bagi fraksi PKB untuk memberikan masukan terhadap kinerja Walikota Surabaya.

“Kita (Fraksi PKB) mau ngasih catatan gimana kalau hasil auditnya kita tidak tahu, tidak bisa beri catatan kedepannya. Kalau mereka (Walikota, red) memberikan hasil audit BPK, maka kita akan berikan catatan, ujarnya.

Secara terpisah, A Hermas Thony selaku Pimpinan Sidang Rapat Paripurna LKPJ ikut berbicara menanggapi sikap Fraksi PKB Surabaya yang enggan memberikan tanggapan atau catatan terkait LKPJ Walikota Surabaya tahun anggaran 2019.

Ia tidak mempermasalahkan apabila Fraksi PKB bersikap seperti itu. Karena menurutnya, setiap posisi Fraksi dalam sidang itu memiliki sikap independent.

“Kita memberikan ruang kebebasan menentukan sikap, karena ini adalah forum demokrasi yang harus kita jaga dan hormati,” ungkapnya.

Masalah Fraksi PKB tidak memberikan tanggapan soal LKPJ disebabkan belum menerima audit dari BPK, Thony menyebutkan itu merupakan salah satu alasan yang logis.

“Kami perlu menyampaikan, sebetulnya dokumen hasil audit BPK itu adalah dokumen publik. Karena dokumen APBD adalah dokumen yang bisa dilihat oleh siapapun,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan, azas keterbukaan memberikan ruang untuk siapa saja yang ingin mengetahui hasil audit BPK, seharusnya bisa melihatnya.

“Ini adalah satu hal yang memang secara fakta membuat kami (DPRD, red) sadar semua. Memang itu adalah suatu hal yang perlu. Karena ketika audit dilakukan, maka Fraksi tentunya juga dengan mudah bisa melihat sebetulnya pelaksanaan APBD 2019 sudah dilakukan seperti apa,” tukasnya.

Rapat Paripurna dalam pembahasan LKPJ APBD tahun 2019 rencanananya akan kembali gelar hari ini Kamis (16/7) dengan agenda Walikota Surabaya Tri Rismaharini menjawab tanggapan yang sudah dipaparkan setiap Fraksi.KBID-DJI