KAMPUNGBERITA.ID-Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah OPD Pemkot Surabaya dan Aliansi Surabaya Peduli AIDS (ASPA) di ruang Komisi D, Senin (28/4/2025).
Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, dr Akmarawita Kadir menyatakan rapat koordinasi ini menjadi langkah awal bagi Komisi D dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam menghadapi tantangan penanggulangan HIV/AIDS dan TBC di Surabaya.
Diharapkan dalam waktu dekat akan ada langkah nyata berupa pembangunan shelter, pembaruan perda, serta penguatan program swakelola berbasis komunitas untuk menciptakan layanan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Komisi D berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dan mempercepat penyusunan regulasi baru, ” ujar dia.
Selain itu, lanjut dr Akma, Komisi D juga mendorong penganggaran yang lebih proaktif serta penguatan sistem swakelola program kesehatan.
“Semua ini bertujuan agar upaya eliminasi AIDS dan TBC di Surabaya benar-benar terwujud, bukan sekadar slogan,” tandas dr Akma.
Anggota Komisi D, Ajeng Wira Wati, menekankan pentingnya pengelolaan lebih serius terhadap penanganan HIV/AIDS dan pasien AISP (AIDS Infection and Sexual Partners).
Ajeng menyatakan bahwa Surabaya harus berhati-hati, namun progresif dalam mengelola persoalan ini. “Kita mengupayakan menindaklanjuti berbagai permasalahan pasien HIV/AIDS, namun tetap berhati-hati. Dengan Perpres 16/ Tahun 2018, kita ingin mendukung Medical Reminder System (MRS) dan warga Surabaya dalam penyelenggaraan layanan kesehatan yang lebih baik,” tandas dia.
Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, pentingnya pemanfaatan APBD secara maksimal untuk program-program sosial ini, termasuk skema swakelola yang melibatkan banyak dinas dan ASN.
“Kita ingin memastikan ada alokasi anggaran yang konsisten setiap tahun untuk mendukung eliminasi HIV/AIDS, bukan sekadar rencana di atas kertas,” tegas dia.
Anggota Komisi D lainnya, William Wirakusuma menyoroti perlunya pembaruan regulasi daerah. Menurut dia, Peraturan Daerah (Perda) yang lama sudah tidak relevan dengan kondisi Surabaya saat ini yang dinamis.
“Surabaya ini kota besar, sangat dinamis. Perda tentang penanggulangan HIV/AIDS yang dibuat 2012 sudah terlalu lama. Kita akan usulkan pembaruan agar lebih sesuai dengan perkembangan,”tandas William.
Politisi PSI ini juga mengusulkan pendirian shelter khusus bagi pasien HIV/AIDS, dan TBC.
Dia juga menyinggung soal kebijakan penonaktifan KTP bagi penderita TBC yang menolak berobat. “Ini bukan diskriminasi. Penonaktifan dilakukan setelah pendekatan berulang. Tujuannya memotivasi pasien mau melanjutkan pengobatan demi kesehatan mereka dan masyarakat, “terang dia.
Juru bicara ASPA,
Hanif menjelaskan, capaian program pendampingan dan edukasi yang dilakukan selama 2024. Untuk rehabilitasi narkoba ada 376 klien, sedangkan untuk penjangkauan pekerja seks perempuan dan populasi kunci lain mencapai lebih dari 20.000 individu.
Lebih dari 6.400 individu telah diuji kesehatannya di semester pertama dan lebih dari 8.500 di semester kedua.
“Kami menyinkronkan kerja kami dengan rencana kerja pemerintah daerah, khususnya terkait pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan kesehatan inklusif, serta eliminasi TBC dan HIV,” terang Hanif.
Sementara juru bicara Rekat Peduli Indonesia, Ani memaparkan berbagai tantangan di lapangan. Dia menyebutkan bahwa banyak pasien TBC, terutama dengan resistensi obat, enggan melanjutkan pengobatan karena efek samping obat yang berat dan masalah ekonomi.
“Banyak dari mereka bekerja harian, sehingga jika harus berobat rutin, mereka kehilangan penghasilan, bahkan terlilit utang. Kami bahkan pernah membantu membayar utang pasien agar mereka bisa melanjutkan pengobatan”, tutur Ani.
Lebih jauh, dia mengingatkan, bahwa walau sebelumnya Indonesia kini menghadapi penurunan bantuan donor internasional seperti dari Global Fund dan USAID, namun keberlanjutan program sangat bergantung pada dukungan pemerintah daerah.
“Jika tidak segera disiapkan, program penanggulangan HIV/AIDS dan TBC bisa terancam, terutama di tingkat daerah seperti Surabaya,” pungkas dia.
KBID-BE