Terima Fee Proyek Rp 1 Miliar, Mantan Kepala PUPR Kabupaten Mojokerto Resmi Ditahan KPK

Zaenal Abidin saat diperiksa KPK pada Maret tahun 2019 silam.@KBID2020

KAMPUNGBERITA.ID – Setelah menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto Zaenal Abidin akhirnya resmi ditahan, Rabu (15/01).

Tersangka yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) dan kini menjabat Staf Ahli Bidang Kesra dan SDM Pemkab Mojokerto ini terbukti menerima fee proyek senilai 1 miliar.

Plt Jubir KPK Ali Fikri menegaskan, jika Zaenal Abidin dilakukan penahanan pasca menjalani pemeriksaan setelah semua alat bukti terpenuhi. ”Tersangka bersama-sama dengan (mantan) Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) melakukan dugaan tindak pidana korupsi,” ungkapnya seperti dikutip Radar Mojokerto.

Oleh lembaga antirasuah, Zaenal Abidin langsung ditahan di Rutan KPK, Kav 4 Jakarta, hingga 3 Februari nanti.

Dijelaskan, selama menjabat kepala Dinas PUPR, tegas Ali Fikri, Zaenal diduga mengatur pemenangan rekanan yang ditunjuk oleh MKP untuk mengerjakan proyek di Dinas PUPR.

Dari hasil pemeriksaan, Zaenal diduga meminta fee proyek kepada rekanan untuk memenuhi keinginan mantan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Phasa (MKP).

Selama menduduki kursi kepala Dinas PUPR, kata Ali Fikri, Zaenal terdeteksi dua kali menerima fee proyek. Pertama, diterima dari Eryk Armando Talla seorang kontraktor yang mendapat banyak proyek di Kabupaten Mojokerto pada periode pertama MKP menjabat bupati, yakni di tahun 2010 hingga 2015.

Dari dana sebesar Rp 3,6 miliar yang disetorkan Eryk, Zaenal diduga menikmati Rp 1,020 miliar. Sementara, sisanya 2,5 miliar diterima langsung MKP. ”Dana yang diterima tersangka Zaenal, diterima secara bertahap. Rp 200 juta, Rp 120 juta, dan Rp 700 juta.

Dugaan suap proyek yang diterima MKP dari rekanan ini terjadi sepanjang tahun 2011 hingga 2012. Dalam kasus ini Zaenal dijerat dengan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (l) ke-l KUHP. KBID-FFA