KAMPUNGBERITA.ID-Setelah hampir sebulan Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Pansus LKPj) Wali Kota Surabaya Thun Anggaran 2023 melakukan pembahasan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Surabaya, Jumat (19/4/2024), petang akhirnya tuntas.
Menurut anggota Pansus LKPj 2023, Arif Fathoni, hasil kerja dari Pansus LKPj 2023 nantinya akan dilaporkan secara tertulis kepada Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Surabaya, Senin (22/4/2024).
“Setelah itu akan menjadi rekomendasi DPRD yang disampaikan di sidang paripurna,”ujar dia, Sabtu (20/4/2024).
Dari rekomendasi tersebut, tentu akan ada catatan-catatan atas kinerja wali kota. Apa saja? Toni, panggilan Arif Fathoni menyatakan, dalam pembahasan Pansus LKPj 2023 yang sudah memanggil seluruh OPD Pemkot Surabaya, secara umum LKPj 2023 berlangsung dengan baik dan lancar. Artinya, apa yang disampaikan dengan realisasi berjalan baik.
“Tentu tak ada gading yang tak retak. Kita ada catatan-catatan terkait penanganan stunting yang dilakukan Pemkot Surabaya sudah cukup bagus. Karena dari hulu hingga hilir terkoneksi dengan baik, ” ungkap dia.
Meski demikian, Toni yang juga Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya menilai tinggal pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang masih menjadi catatan Pansus LKPj 2023. Ini karena belum terjadi konektivitas antar OPD. Inilah yang membuat pemberdayaan UMKM di Surabaya berjalan dengan setengah hati.
Selain itu, manajemen aset Pemkot Surabaya juga dinilai masih kurang baik. Artinya, kata Toni, banyak sekali aset tanah Pemkot Surabaya yang masih menganggur di masa begini, di tengah upaya Wali Kota Eri Cahyadi menurunkan angka kemiskinan di Surabaya dengan membuka serapan tenaga kerja yang sebaik-baiknya. Maka bagaimana caranya aset-aset yang tidak produktif tersebut menjadi produktif. “Ini tentu harus dikerjasamakan dengan sektor swasta, sehingga menciptakan klaster-klaster ekonomi baru di masing-masing tempat aset Pemkot Surabaya tersebut berada. Dengan demikian, akan menciptakan lapangan kerja baru,” tandas Toni.
Mantan jurnalis ini memberikan salah satu contoh, yakni Sentra Wisata Kuliner (SWK), yang ternyata tidak ramai alias sepi pengunjung.
Ini artinya, menurut Toni yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya, antara Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan Dinas Koperasi dan UMKM dan lain-lain, kurang terjadi konektivitas antar OPD.
“Berbeda dengan penanganan stunting, kan sudah dari hulu ke hilir. Ketika orang mau menikah ia sudah didata, dicek kesehatannya di puskesmas. Sehingga potensi stunting atau tidak itu sudah terdeteksi sejak dini. Jadi Pemkot Surabaya memiliki big data untuk melakukan itu,” beber dia
Sementara di sektor UMKM masih belum begitu. Karena itu, tambah Toni, ini menjadi pekerjaan rumah (PR)-nya Asisten Bidang Perekonomian Pemkot Surabaya guna menyambungkan OPD-OPD terkait dengan pemberdayaan UMKM di kota Surabaya. KBID-BE