KampungBerita.id
Headline Kampung Raya Surabaya Teranyar

Pemkot Surabaya Tegur 500 Pengelola Gedung Bertingkat, Komisi A Dorong Urus Izin SLF

Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya dari Fraksi Golkar, Pertiwi Ayu Krishna. @ KBID-2022

KAMPUNGBERITA.ID-Masih banyaknya gedung bertingkat di Surabaya yang belum memiliki sertifikat laik fungsi (SLF) membuat Komisi A DPRD Kota Surabaya meradang. Karena itu, komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan tersebut secara bergiliran memanggil pengelola gedung dan OPD terkait untuk rapat koordinasi.

“Komisi A intens memanggil pengelola gedung-gedung bertingkat yang belum memiliki atau menyelesaikan izin SLF,”ujar Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Pertiwi Ayu Krishna, Rabu (22/6/2022).

Menurut dia, Komisi A akan tetap membantu Pemkot Surabaya guna melancarkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan membantu pengawasan terhadap gedung-gedung tinggi, seperti mal, hotel atau ruko bertingkat dan lain-lain. Ayu mengatakan,
pengusaha dari gedung-gedung bertingkat tersebut wajib memiliki izin SLF guna menjamin keamanan pengunjung ataupun pekerja gedung.

Berdasarkan data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya, kata Ayu, dari 3.000 gedung bertingkat di Surabaya, DPRKPP
sudah mengirim surat teguran atau peringatan kepada 500 pengelola gedung. Ironisnya, yang baru mendaftar sekitar 119, sedangkan yang selesai total hampir 50.
“Saya pikir kemarin sudah selesai sampai sekitar 50 sekian, ternyata masih kurang, “ungkap Ayu.

Menurut politisi perempuan Partai Golkar ini, dari 119 yang harus menyelesaikan persyaratan SLF itu, ternyata masih ada yang menggantung sekitar 60. Ditengarai mereka harus melengkapi atau memperbaharui beberapa persyaratan SLF dari PMK, Dinas Lingkungan Hidup atau dinas lainnya.

Ayu mengingatkan, sebenarnya Pemkot Surabaya itu sudah memberikan kelonggaran percepatan untuk mengantongi SLF.”Sebagai pengawas di DPRD Kota Surabaya, jangan sampai kami ini menjadi momok. Karena dengan mengantongi izin SLF, kami berharap pengunjung atau pekerja yang ada di sana betul- betul terlindungi dengan safety-nya gedung tersebut, ” ungkap Ayu.

Sekali lagi, Ayu mengimbau kepada para pengusaha atau pengelola gedung untuk tidak menyepelekan kepemilikan SLF. Bahkan, Ayu berjanji bahwa DPRD akan tetap memanggil para pengusaha atau pengelola gedung yang tidak segera mengurus izin SLF ke Pemkot Surabaya. Karena sebenarnya izin SLF ini sudah harus dimiliki sebelum gedung beroperasi.

“Tunggu saja bagi para pengelola gedung yang tidak segera mengurus izin SLF, akan kami panggil di komisi A DPRD Surabaya. Kami sudah mengantongi semua daftar yang belum memiliki izin SLF,” tegas dia seraya memberi batas waktu toleransi 1-2 bulan untuk menyelesaikan SLF.

“Ya, lama tidaknya tergantung kesiapan kondisi fisik gedung tersebut. Jadi, mengurus izin SLF itu enggak bisa seperti mengajukan IMB. Tapi harus bener- benar cek fisik. Di situlah yang betul-betul kita memberikan keselamatan bagi pengunjung maupun pekerja di sana,” imbuh dia.

Ditanya potensi besarnya pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh Pemkot Surabaya dari SLF, Ayu menyatakan, jika semua pengelola gedung tinggi di Surabaya tertib mengurus izin SLF, maka potensi untuk menyumbang PAD Kota Surabaya cukup besar. Hanya saja, Ayu tak bisa menyebutkan nominalnya karena masing-masing gedung berbeda.
“Potensinya cukup besar.Terpenting kami harus mensupport kemitraan kami, DPRD dengan Pemkot Surabaya,” pungkas dia. KBID-BE

Related posts

7 Negara Ikuti Konferensi Internasional Bioekonomi FTP Universitas Brawijaya

RedaksiKBID

Gelar Razia, Tim Gabungan Dapati sejumlah Pelanggar Prokes

RedaksiKBID

Nasi Karak, Menggoyang Lidah Pengunjung Pantai Pasir Putih Situbondo

RedaksiKBID