KampungBerita.id
Kampung Gaya Peristiwa Surabaya Teranyar

Sejumlah Sekolah SD-SMP Belum Terima Seragam untuk Siswa MBR, Komisi B Minta Dinas Koperasi Kroscek

Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Anas Karno.@KBID-2022

KAMPUNGBERITA.ID-Meski tahun ajaran baru 2022/2023 sudah lewat, namun masih ada sekolah SD-SMP yang belum menerima seragam sekolah untuk siswa MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Hal ini menjadi perhatian serius DPRD Kota Surabaya.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Anas Karno mengaku, ada beberapa sekolah yang belum menerima seragam sekolah. Karena itu, akan segera dilakukan komunikasi.

“Saat Komisi B menanyakan
kepada Dinas Koperasi, memang
ada beberapa sekolah yang belum menerima seragam sekolah untuk siswa MBR. Kami minta Dinas Koperasi segera menjalin komunikasi untuk melakukan kroscek, ” kata Anas usai heraing dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Surabaya,
Rabu (24/8/2022).

Menurut Anas, pada prinsipnya Dinas Koperasi menyatakan kesiapannya segera menyediakan seragam sekolah. Karena itu, dalam waktu dekat Komisi B akan memanggilnya kembali.

“Ya, ini agar
kami tahu progresnya, juga program- programnya. Sebab sampai sekarang banyak sekolah belum mendapatkan seragam. Padahal tahun ajaran baru sudah lewat beberapa bulan,” jelas politisi PDI-P ini.

Hal senada diungkapkan Ketua Komisi B, Hj. Luthfiyah. Dia menekankan agar Dinas Koperasi intens berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan untuk mengkalkulasi data terkait seragam sekolah tersebut.

“Kalau datanya tidak tepat, maka hasilnya juga tidak tepat, berapa jumlahnya dan dana seluruhnya?” tandas Luthfiyah.

Politisi Partai Gerindra tersebut menyatakan, pengadaan seragam sekolah seharusnya tepat waktu. Hal ini agar siswa bisa memakai seragam tersebut tepat waktu.
“Jadi ini harus ada komunikasi yang intens,” tandas dia.

Sementara Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya, Fauzie Mustaqiem Yos menegaskan, seragam sekolah pada triwulan pertama dan kedua sudah terpenuhi. Namun secara detail, dia mengaku belum mengetahuinya.

“Yang paham itu teman-teman sekolah maupun dari Dinas Pendidikan. Nanti saya minta dulu datanya, UMKM nya siapa dan jumlahnya berapa?” tandas Yos

Dia mengatakan, sebenarnya yang perlu dikroscek atau diklarifikasi adalah sekolah beli seragam di UMKM mana? Sehingga pengerjaannya ada yang lancar dan tidak. Ini kemudian menjadi perbincangan ramai.”Itu yang tidak terbuka,” keluh dia.

Karena itu, Yos menegaskan akan mengecek apakah sekolah mengambil atau membeli seragam di aplikasi siplah. “Saya diingatkan Komisi B, ada beberapa sekolah belum terkirim (seragamnya). Saya minta dulu datanya, Dia ambilnya di UKMM mana? Dari situ kita nanti akan kroscek,” ungkap dia.

Lebih jauh, Yos menuturkan, UMKM sebenarnya sudah siap untuk memproduksi, mengingat kebutuhan seragam untuk SD dan SMP negeri maupun swasta itu jumlahnya besar. Dan sampai sekarang kapasitas produksi UMKM nilainya lebih tinggi.

“Jadi yang 50 persen tadi belum terealisasi. Mungkin karena ia pesan dulu baru dikerjakan, kemudian pada waktu di aplikasi mereka tidak menyebutkan speknya secara detail, mulai dari size dan lainnya,” pungkas Yos. KBID-BE

Related posts

Rifaul Doni Terpilih jadi Ketua Umum IKA Unusida

RedaksiKBID

Pemkab Bojonegoro Gelar Sosialisasi SE Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2023

DJUPRIANTO

Reni Astuti Dorong Dinspendik Surabaya Bahas PPDB 2020

RedaksiKBID