KampungBerita.id
Headline Kampung Raya Madrasah Peristiwa Surabaya Teranyar

Disambati Warga Terkait PPDB SMA Negeri, AH Thony Minta Komisi D Panggil Dispendik Jatim

Didit Budi Santoso yang mengadu ke Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, AH Thony terkait PPDB SMAN yang dinilai tidak adil. @KBID-2022.

KAMPUNGBERITA.ID-Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, AH Thony kembali menerima pengaduan dari orangtua atau wali murid, terkait ketidakadilan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Surabaya.

Wali murid yang mengadu ke politisi Partai Gerindra tersebut adalah Didit Budi Santoso. Ia menyampaikan kalau putranya mendaftar sekolah di SMAN 14, SMAN 17 dan SMAN 20.

Sementara dari masing-masing sekolah yang dipahaminya, SMAN 14, SMAN 17 dan SMAN 20, pagunya 306 siswa.Kemudian jumlah yang diterima melalui jalur prestasi/akademi dari masing-masing sekolah adalah sama, yakni 75 orang. “Jumlah yang diterima melalui jalur zonasi dalam ketentuan pada saat pendaftaran itu berbunyi 191,” ujar AH Thony, Kamis (7/7/2022).

Menurut dia, Didit telah melakukan kalkulasi, terkait jumlah siswa yang diterima melalui jalur zonasi tersebut. Yakni dari tiga tersebut masing-masing SMAN 14 menerima 191 siswa, SMAN 17 menerima 145 siswa, dan SMAN 20 menerima 176 siswa.

“Dari data itu, Pak Didit lalu melakukan kalkulasi, artinya jumlah yang diterima melalui jalur prestasi dan zonasi untuk SMAN 14 hanya 266, SMAN 17 sebanyak 220, dan SMAN 20 sebanyak 251,” kata Thony.

Artinya ada selisih dari pagu PPDB yang ditetapkan, yaitu 306 dikurangi jumlah siswa yang diterima dari jalur zonasi dan prestasi. “Ada selisih 40 bangku di SMAN 14,  86  bangku di SMAN 17, dan 55 bangku di SMAN 20,” papar Thony.

Karena itu, lanjut dia, Didit merasa galau melihat anaknya tidak diterima di SMA Negeri dan mempertanyakan jumlah atau sisa bangku tersebut diperuntukkan ke siapa? Karena berdasarkan kalkulasinya ada kursi yang tersisa.”Beliau ingin memperjuangkan anaknya agar bisa diterima di SMA Negeri. Ini  karena  Pak Didit merasakannya sebagai warga Kota Surabaya datang ke kantor DPRD. Lalu kami terima, dan kami merasa perlu menindaklanjutinya, “tandas dia.

Terkait pengaduan tersebut, Thony yang juga Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Surabaya ini meyakini keadilan sistem PPDB yang diterapkan dalam proses penerimaan siswa SMA/SMK sarat dengan ketidakadilan.

Untuk itu, dia mengimbau kepada Komisi D DPRD Kota Surabaya untuk memperjuangkan ketidakadilan tersebut, dan menekankan agar minta klarifikasi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim,

“Ya, dari sini nanti akan kita minta keterangan sebetulnya 40 bangku di SMAN 14, 86 bangku di SMAN 17, dan 55 bangku di SMAN 20, diperuntukkan siapa?”tanya Thony penasaran.

Sebab, dia khawatir praktik semacam ini terjadi di tempat lain. Melihat, probability atau peluangnya mencerminkan aturan main yang diterapkan provinsi seperti itu. Bahkan, Thony menyebut tidak ada kejujuran di dalam pelaksanaan sistem PPDB melalui jalur zonasi dan prestasi.

“Melalui Dispendik Jatim nantinya diharapkan secara terang benderang sebetulnya ada permainan apa terhadap jumlah kuota yang tersisa tersebut,” beber Thony.

Padahal, kata dia, pemerintah sudah menetapkan wajib belajar dan anak-anak harus sekolah. Namun, melihat praktiknya dipersulit dengan ongkos yang sangat mahal, Thony menilai, hal ini merupakan bentuk tindak pidana.

Dari sudut pandangya, praktik ini sangat merugikan. Karena itu, Thony berharap penegak hukum memiliki kepekaan dan bergerak, walau tanpa ada laporan

“Kami sampaikan, ini khusus Surabaya. Kami hanya mengurus warga Kota Surabaya yang masuk SMAN, yang merasa tidak ada keadilan. Dalam waktu dekat, kami akan menyampaikan dan minta Komisi D melakukan pemanggilan (dinas terkait), ” pungkas Thony. KBID-BE

Related posts

Bantah Tudingan Pungli, Koordinator PKL Masjid Al-Akbar: Kami Siap Direlokasi

RedaksiKBID

Khofifah-Sarmuji Kombinasi Ideal di Pilgub 2024

RedaksiKBID

Pasien Covid-19 di Kota Mojokerto Bertambah, Gugus Tugas Siapkan Balai Diklat untuk Tempat Observasi

RedaksiKBID