KAMPUNGBERITA.ID – Menyambut hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke 74, DPRD Kabupaten Mojokerto menggelar Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Jum’at (16/8).
Kegiatan yang di gelar diruang rapat Graha Wichesa gedung DPRD Kab. Mojokerto Jl.A. Yani Kota Mojokerto ini di dipimpin langsung oleh Ketua DPRD H Ismail Pribadi.
Selain anggota DPRD, dalam rapat tersebut juga dihadiri unsur Forkompimda diantaranya Wakil Bupati Pungkasiadi, Sekretaris Daerah Heri Suwito, Kapolres Mojokerto, Dandim 0815, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, Dandenpom V/2 Mojokerto,Para Veteran, Ormas,LSM, Wartawan dan semua OPD dan Camat Se-Kabupaten Mojokerto.
Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto H Ismail Pribadi menyampaikan bahwa kegiatan Rapat Paripurna Istimewa tersebut sesuai dengan amanat ketatanegaraan dimana setiap peringatan hari kemerdakaan dilakukan sidang paripurna istimewa mendengarkan pidato Presiden. “Pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden selalu diikuti jajaran DPRD bersama Forkompimda setiap tanggal 16 Agustus,” terangnya.
Kegiatan berlangsung dengan khidmat mendengarkan Pidato Kenegaraan HUT Kemerdekaan RI yang Ke-74 dengan tema “SDM Unggul Indonesia Maju.
Dalam sidang tahunan MPR RI, Presiden Jokowi menyampaikan, bahwa saat ini perlu sekali mengantisipasi mengenai ancaman ideologi yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa.
Mengenai banyaknya persaingan dari berbagai Negara, persiden mengajak agar rakyat Indonesia jangan pernah takut akan persaingan. ” Kita harus berubah menciptakan kwalitas sumber daya manusia yang maju dan sejahtera, ” kata presiden dalam pidatonya.
Selain memperbaiki SDM, Indonesia juga perlu belajar dan berinovasi. Hal yang tidak mungkin menjadi peluang yang mengubah kesulitan menjadi kenyataan, sehingga apa yang kita lakukan akan bisa mengurangi pengangguran di Indonesia.
Lebih lanjut Persiden Jokowi mengatakan, soal penegakan hukum harus selalu mendapat dukungan, termasuk keselamatan anggaran negara untuk mencegah terjadinya korupsi.
Dalam akhir pidatonya, presiden Jokowi meminta ijin untuk memindahkan Ibu Kota Indonesia ke pulau Kalimantan. KBID-FFA