KampungBerita.id
Politik & Pilkada Surabaya Teranyar

KPU-Bawaslu Surabaya Setuju Fasilitasi APK 16 Parpol dan 14 Calon DPD RI

KPU dan Bawaslu saat menggelar dapat tentang desain APK bersama perwakilan 16 parpol dan DPD

KAMPUNGBERITA.ID – Sebagaimana amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 33 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas PKPU 23 Tahun 2018 pasal 33, KPU dapat memfasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) Peserta Pemilu 2019. Bentuk fasilitasi KPU adalah pencetakan APK. Sementara desain, materi, pemasangan, perawatan, dan penggantian, dan penurunannya diserahkan kepada peserta Pemilu.

Hari Selasa, 9 Oktober 2018, di kantor KPU Surabaya telah dilakukan persetujuan tentang desain APK oleh KPU Surabaya bersama Badan Penwasa Pemilu (Bawaslu) Surabaya, dan peserta Pemilu. Peserta Pemilu yang hadir adalah unsur partai politik (parpol) dan calon perseorang Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

“Sementara untuk pasangan Calon Presiden-Calon Wakil Presiden belum dilakukan karena masih ada pasangan yang belum menyerahkan tim kampanye tingkat Surabaya.” kata Komisioner KPU Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Muh Kholid Asyadulloh.

Hadir dalam rapat semua komisioner KPU Surabaya masing-masing Ketua KPU Nur Syamsi. Hadir dalam rapat ini komisioner lainnya, Robiyan Arifin, Nurul Amalia, dan Miftakul Ghufron. Sementara dari Bawaslu Surabaya yang hadir adalah Ketua Hadi Margo Sambodo dan Hidayat.

Menurutnya, persetujuan APK peserta Pemilu dilakukan dengan cara pencermatan bersama-sama oleh KPU, Bawaslu Surabaya, dan perwakilan parpol. Setelah dinilai tidak melanggar peraturan yang ada, perwakilan KPU, Bawaslu, dan peserta Pemilu bersama-sama menandatangani berita acara.

”10 partai langsung mendapat persetujuan, karena tidak ada unsur terlarang sebagaimana dalam PKPU 23 Tahun 2018 tentang Kampanye. Sementara 6 parpol lainnya tetap disetujui setelah melakukan perbaikan, baik karena permintaan parpol sendiri maupun karena dinilai tidak sesuai dengan peraturan,”’ ujar dia.

Selain itu, lanjutnya, dua parpol harus merivisi karena mencantumkan logo KPU, dan 1 parpol mencantumkan nama Daerah Pemilihan (Dapil). Adapun tiga parpol lainnya melakukan revisi karena ada salah ketik dalam penulisan nama, slogan, dan kekurangsempurnaan nomor urut. Namun, revisi dibatasi pada hari yang sama, sehingga semua desain yang masuk, akhirnya bisa disetujui bersama.

Sementara untuk calon perseorang DPD, dari 28 peserta hanya 15 peserta yang mengirimkan soft file desain APK yang difasilitasi KPU. Dari 15 desain yang dikirim, hanya satu yang dikembalikan untuk diperbaiki.

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPU dan Bawaslu Surabaya juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan tahapan Pemilu 2019, terutama masalah kampanye. Di antaranya terkait penggunaan media sosial (medsos) untuk berkampanye.

“Merujuk pada PKPU 33 Tahun 2018 Perubahan Kedua PKPU 23 Tahun 2018 pasal 23 ayat 1 huruf i, secara jelas bahwa berkampanye melalui metode medsos diperbolehkan sejak 3 hari setelah penetapan Daftar Caleg Tetap (DCT), atau sejak 23 September lainnya,” jelas Ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi.

Hanya saja, tambah Syamsi, setiap peserta harus melaporkan akun medsos resmi peserta Pemilu, yang setiap aplikasi maksimal 10 buah. Lantas bagaimana dengan akun pribadi-pribadi caleg yang hampir semuanya punya medsos untuk berkampanye? “Selama tidak bertentangan dengan peraturan yang ada, tentu tidak dilarang,” jelas Syamsi.

Penegasan yang sama juga dikemukakan oleh Ketua Bawaslu Surabaya, Hadi Margo Sambodo. Terkait dengan medsos ini, Hadi menegaskan adanya dua hal yang berbeda dalam PKPU tentang kampanye: kampanye di medsos dan iklan kampanye di medsos. “Perbedaan keduanya sangat jelas. Jika medsos boleh berkampanye sejak 3 hari setelah ditetapkannya DCT calon DPRD Kota/Kabupaten. Akun medsos didaftarkan di KPU maksimal 10 buah untu setiap flatform untuk setiap parpol,” jelasnya.

Adapun soal iklan di media sosial, hanya boleh dilaksanakan selama 21 hari sebelum masa tenang. Yang dalam jadwalnya adalah tanggal 24 Maret-13 April 2019. “Terkait dengan akun medsos pribadi milik calon anggota DPRD Kab/Kota, hal tersebut tidak diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 maupun peraturan KPU.

“Yang jelas, semua metode kampanye tidak boleh melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 280 terkait isi dan konten akun medsos,” pungkas Hadi.KBID-DJI

Related posts

Sikapi Jatuhnya Ethiopian Airlines, Indonesia Larang Penerbangan Boeing 737 MAX 8

RedaksiKBID

Dukung Gerakan Indonesia Raya Bergema, Baktiono: Ini Bisa Perkuat Kesadaran Warga pada Persatuan dan Kesatuan Bangsa

RedaksiKBID

Hari Jadi Provinsi Jatim ke-73, UMKM tetap Jadi Tulang Punggung Negara

RedaksiKBID