KAMPUNGBERITA.ID-Pasca wafatnya Adi Sutarwijono, hingga kini kursi Ketua DPRD Kota Surabaya masih kosong. Kekosongan tersebut memunculkan tanda tanya besar, siapa kader PDI-P yang ditugasi mengisi jabatan strategis tersebut.
Penentuan pengganti Ketua DPRD Kota Surabaya sepenuhnya menjadi kewenangan DPP PDI-P. Ketua DPC PDI-P Kota Surabaya, Armuji telah mengirimkan nama-nama anggota Fraksi PDI-P DPRD Kota Surabaya ke DPP lewat DPD PDI-P Jatim. Saat ini masih diproses dan menunggu keputusan resmi dari partai pemenang Pemilu 2024.
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni ketika dikonfirmasi Senin (30/3/2026) menegaskan, bahwa pihaknya menghormati mekanisme yang berlaku di internal PDI-P. Menurut dia, hingga saat ini DPRD Surabaya belum menerima surat resmi terkait penunjukan ketua definitif.
“Jadi itu haknya teman-teman PDI-P. Sepanjang kami belum menerima surat, tentu kami menunggu proses dari mereka,” ujar Fathoni usai rapat paripurna.
Meski kursi ketua masih kosong, Toni, sapaan Arif Fathoni memastikan roda pemerintahan di DPRD tetap berjalan normal. Dia menekankan bahwa sistem kepemimpinan di DPRD bersifat kolektif kolegial, sehingga tidak bergantung pada satu figur saja. “Operasional DPRD Surabaya tetap berjalan seperti biasa. Kepemimpinan di sini kolektif kolegial, sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” tegas dia.
Meski demikian, politisi Partai Golkar ini berharap agar kekosongan jabatan tersebut dapat segera terisi. Karena kehadiran ketua definitif akan membuat koordinasi dan pengambilan kebijakan menjadi lebih optimal ke depannya.
Mantan Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya ini juga menjelaskan mekanisme pengisian jabatan tersebut. Nantinya, DPP PDI-P akan mengirimkan surat resmi kepada gubernur, kemudian diteruskan ke DPRD Surabaya untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. “Kami berharap secepatnya ada keputusan, supaya pekerjaan ke depan lebih enak dan terarah,”tandas mantan jurnalis ini.KBID-BE