KampungBerita.id
Kampung Bisnis Teranyar

LBH Maritim Indonesia Minta Budidaya Udang Vaname Ilegal di Jalan Ketintang Dihentikan

Makin Rahmat.@KBID2021

KAMPUNGBERITA.ID – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Maritim Indonesia meminta Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa untuk menghentikan aktivitas ilegal yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jatim mengenai dugaan budidaya udang vaname ilegal di komplek Perumahan Dinas Jalan Ketintang 50 Surabaya.

“Kami berharap komplek tersebut dikembalikan fungsi dan peruntukan Rumah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur sebagai aset Pemprov Jatim seperti semula,” ujar Direktur LBH Maritim Indonesia, H Samiadji Makin Rahmat SH MH dalam rilis yang dikirim ke redaksi, Kamis (1/4/2021).

Lebih jauh, Makin Rahmat mengatakan, untuk menindaklanjuti adanya pemberitaan media mengenai penjelasan dari DKP Provinsi Jatim mengenai dugaan budidaya udang vaname ilegal di komplek perumahan dinas kawasan Ketintang Surabaya tersebut,LBH Maritim Indonesia pada 25 Maret 2021 lalu mencoba konfirmasi dengan Kepala Bidang Budidaya DKP Jatim soal aktivitas budidaya tersebut. “Kami mencoba meminta izin untuk masuk ke lokasi budidaya vaname di Jalan Ketintang 50 Surabaya itu. Tujuannya untuk mendapatkan informasi sesuai fakta. Namun, tidak dizinkan Kepala Dinas DKP tanpa memberi alasan yang jelas, “ungkap dia.

Makin yang juga seorang jurnalis tersebut menambahkan, bahwa Kabid Budidaya menginformasikan aktivitas di halaman belakang rumdis DKP Jalan Ketintang dihentikan karena khawatir ada protes dari warga. “Kami pada 26 Maret 2021 juga minta konfirmasi kepada Kepala Bidang Budidaya soal perizinan, biaya operasional, hasil budidaya dan pemanfaatan hasil panen udang vaname satu siklus. Beliau menjanjikan akan diteruskan kepada atasannya dan diminta untuk bersabar menunggu jawaban,” imbuh dia.

Apalagi, di lokasi terdapat empat opetak kolam beton (viton) di lokasi yang juga dilengkapi kurang lebih empat kolam bundar diameter lima meter, tinggi 1,5 meter untuk penampungan air laut/back yard hatchery. Karena itu, sedikitnya dibutuhkan 400 meter kubik air laut setara dengan 80 tangki (5000 L) untuk aktivitas budidaya vaname tersebut yang berpotensi mencemari lingkungan.

Menurut Makin yang juga Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Jatim, DKP Provinsi Jatim sebenarnya sudah memiliki perangkat untuk pengembangan teknologi budidaya air payau (udang) yang kompeten dan representatif untuk melakukan uji coba, inovasi, pengembangan budidaya udang. Masing-masing di UPT Pengembangan Budidaya Air Payau (PBAP) Bangil, Pasuruan, Instalasi Budidaya Air Payau (IBAP) Prigi, Trenggalek, Lamongan, Probolinggo, dan Instalasi Tambak Dinas di Sidoarjo.

“Kami juga menengarai kegiatan ini tidak memiliki izin dari Pemkot Surabaya (SKRK, UPL,UKL) untuk melakukan aktivitas budidaya proyek percontohan dan mengubah fungsi lahan di kawasan permukiman padat penduduk tersebut. Dengan fakta tersebut, DKP Jatim seharusnya tidak melakukan aktivitas proyek percontohan di Ketintang tersebut,” pungkas dia. KBID-BE

Related posts

Petugas Gabungan Sidoarjo Razia Muatan Truk

RedaksiKBID

Kerap Banjir dan Macet, Dinas Bina Marga Jatim Perbaiki Jalan Ngelom Sidoarjo

RedaksiKBID

Cek Proses Pengurusan Sertifikat, Komisi A Sidak Badan Pertanahan

RedaksiKBID