KampungBerita.id
Headline Kampung Bisnis Teranyar

Omzet Angkutan Umum Turun 30-40 Persen, Organda Jatim Berharap Ada Perubahan Larangan Mudik2021

Ilustrasi mudik lebaran di Terminal Purabaya, Surabaya.@KBID2021

KAMPUNGBERITA.ID – Ketua DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) Jatim, HB Mustofa berharap pemerintah Indonesia mengkaji ulang aturan larangan beroperasi moda transportasi umum selama mudik 2021.

Menurut dia, aturan ini akan menurunkan lagi omzet di bidang bisnis angkutan darat yang mulai menggeliat.

Mustofa menyarankan
adanya pengetatan protokol kesehatan (prokes) dalam angkutan penumpang ketimbang dilarang sama sekali.

“Organda dari seluruh Indonesia menghendaki larangan ini dihapus.
Ya, boleh beroperasi tapi dengan pemberlakuan prokes yang ketat. Seperti physical distancing dan sebagainya. Mudah-mudahan aturan ini dalam waktu dekat ada perubahan,” ujar Mustofa, Rabu (14/4/2021).

Lebih jauh, dia menjelaskan, selama pandemi Covid-19 omzet bisnis angkutan umum, khususnya bus, menurun hingga 30-40 persen.

Penurunan akan lebih besar lagi, jika larangan yang berlaku mulai 6-17 Mei mendatang diberlakukan. Tentu ini akan sangat memukul pengusaha dan para karyawan yang bekerja di bidang transportasi.

Meski demikian, dia menegaskan, para pengusaha masih berusaha untuk mempertahankan para karyawannya meski pembayaran upah tidak penuh seperti sebelum pandemi Covid-19.

Menanggapi aturan larangan ini, Mustofa melihat kemungkinan masih ada masyarakat yang mudik lebih cepat atau sebelum 6 Mei sejak aturan ini diberlakukan.

Namun itu tidak bisa dikatakan peluang bagi para pengusaha moda transportasi karena masyarakat yang mampu mudik lebih lama tidak banyak.

“Kemungkinan ada, tapi kebanyakan itu (karyawan) swasta atau pedagang, PKL, dan sebagainya. Tapi kalau buruh-buruh, pegawai kan nggak mungkin mereka libur lama sekali,” tandas dia.

Jika toh ada masyarakat yang nekat mudik selama masa larangan mudik, Mustofa melihat hal itu menjadi celah bagi pengusaha travel bodong karena bisa melewati jalur-jalur tikus yang minim penjagaan. Kecuali jika memang ada pengetatan di jalur-jalur tikus atau bahkan jalur tersebut ditutup.
“Kita berharap transportasi umum jangan dilarang sama sekali, tapi diterapkan dengan kebijakan yang tepat,” pungkas dia.KBID-BE

Related posts

Belum Terima Laporan Uji Kelayakan Jembatan Joyoboyo, Komisi C DPRD Surabaya Akan Panggil Dinas PU dan Kontraktor

RedaksiKBID

Penuhi Panggilan, Ratih dan Dini Langsung Ditahan Kejari Tanjung Perak

RedaksiKBID

Berjasa Bagi Bangsa dan Negara, Kemensos Usulkan Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional

RedaksiKBID