KAMPUNGBERITA.ID – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Kota Surabaya pada Desember mendatang, DPRD Surabaya bertekad akan lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan APBD Kota Surabaya.
Pengetatan pengawasan APBD tersebut dilakuan agar penggunaan APBD benar-benar tidak terkontaminasi kepentingan politik. Seluruh anggota DPRD bertekad untuk ikut menyukseskan gelaran pilkada termasuk dengan mengawasi penggunaan APBD.
Wakil Ketua Komisi A Bidang Politik dan Pemerintahan, Camelia Habiba mengatakan, pengawasan penggunaan APBD sudah menjadi tugas legislatif. Tujuanya, kata dia, agar penggunaan APBD benar-benar tepat sasaran sesuai program dan tidak menyimpang dari kepentingan masyarakat.
“Saya di sini atas nama DPRD, sebagai Wakil Ketua Komisi A. Pada masa Pilwali ini, kami akan lebih ekstra fokus dalam pengawasan penggunaan APBD Kota Surabaya,” ungkap Habiba.
Dia berharap, menjelang dan saat pelaksanaan pilkada (piwali Surabaya,red) APBD tidak dimanfaatkan atau diselewengkan untuk kepentingan pilkada. ”Janganlah, ini amanat untuk rakyat,” katanya.
Dirinya juga mengingatkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap bersikap netral. Sebab menurutnya, Komisi A DPRD Surabaya sudah berkali-kali mengingatkan agar ASN bersikap netral dalam perhetalan Pilwali Surabaya.
Maka dari itu dirinya menyatakan bahwa DPRD Surabaya akan lebih ekstra dalam menjalankan fungsi pengawasan dan budgeting atas APBD Kota Surabaya.
“Kami berharap kepada seluruh warga kota Surabaya. Mari bersama kita pantau dan awasi setiap den pergerakan uang masyarakat Kota Surabaya,” pungkas Camelia Habiba. KBID-PAR