KAMPUNGBERITA.ID.-Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Yuga Pratisabda Widyawasta angkat bicara terkait sorotan dari Aliansi Pecinta Satwa Liar Indonesia (Apecsi) yang menilai sembilan nama yang lolos seleksi administrasi Calon Direktur PDTS KBS sama sekali tidak dikenal dalam dunia konservasi satwa.
Seperti diketahui dalam dokumen resmi yang ditandatangani Ketua Panitia Seleksi, Agung Bayu Murti, SE, M.SE pada 22 Oktober 2025, tercatat sembilan peserta yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi seleksi anggota Direksi Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS).
Mereka adalah Bony Fasius, S.Sos., M.AP., Dedy Darsono, Gunawan, Hariyono, ST.CRP, Ivy Juana S.Sos., SH, MH., Jajeli Rois, S.E., H. Moch Unsi, SH., Muhammad Syarifullah, SH, Rachmad Wahyudi Wibowo, ST., dan Yanuar Budianto, SE., MM.
Yuga Pratisabda Widyawasta menegaskan, proses seleksi dilakukan secara transparan atau terbuka. Artinya, semua orang bisa mendaftar tanpa melihat latar belakangnya siapa. “Selama itu memang lolos dalam proses seleksi administratif, bisa mendaftar ke posisi tersebut (Direktur Utama PDTS KBS). Seleksi juga dilakukan secara terbuka dan bisa diakses di surabaya.go.id. Bahkan, proses seleksi ini sudah kelima kalinya, “ujar dia, Jumat (24/10/2025) petang.
Lebih jauh, Sekretaris Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Surabaya ini
menyebut, jika sembilan nama yang lolos seleksi administratif ini belum tentu lolos pada seleksi berikutnya. Menurut Yuga, sapaan Yuga Pratisabda Widyawasta, ini masih proses awal. Semua yang masuk memang lolos secara administratif, sehingga bisa lanjut ke proses berikutnya.
Ke depannya, lanjut dia, persyaratan akan mengerucut dan mungkin lebih detail akan ke konservasi dan lain-lain. “Sebetulnya Pemkot Surabaya sudah bilang ke saya, bahwa panitia seleksi membuka pintu lebar-lebar, termasuk teman-teman dari pemerhati konservasi maupun pemerhati satwa, atau komunitas-komunitas lainnya kalau memang dirasa layak diajukan untuk mendaftar,” ungkap dia seraya menandaskan jangan sampai proses seleksi sudah terbuka, tapi tidak ada yang mendaftar.
Yuga yang juga Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Surabaya tentang Raperda KBS secara blak-blakan dan jujur mengaku mendukung jika posisi Dirut PDTS KBS nanti dipegang orang yang benar-benar paham konservasi. “Dari awal saya konsisten dan selalu bilang seperti itu. Kenapa demikian? Karena bisnisnya PDTS KBS ini tidak hanya Profit Oriented, tapi juga Conservation Oriented, “tegas dia.
Lebih jauh, dia menceritakan kejadian yang masih hangat dan menjadi polemik di masyarakat, tentang pawang (mahout) menunggang anak gajah berusia satu tahun di area KBS. Menurut Yuga, kalau orang paham konservasi satwa pasti tahu tindakan tersebut sifatnya pelatihan dan lain-lain. Tatapi, kalau nanti misalnya ada kasus serupa dan yang pegang tidak paham konservasi satwa, dikhawatirkan justru menimbulkan komen-komen yang kontraproduktif.
Yuga berharap, dengan pemerhati konservasi nantinya satwa bisa lebih beragam, hubungan kerja sama dengan KBS lainnya, misalnya dari luar negeri, bisa terjalin. Sehingga akhirnya terjadi pertukaran satwa yang bagus untuk memperkaya koleksi satwa KBS. Berdasarkan data, jumlah koleksi satwa KBS pada 2025 adalah lebih dari 230 spesies dengan total lebih dari 2.179 individu hewan. “Intinya, jajaran Direksi PDTS KBS yang sekarang, meski tanpa ada dirut sudah berjalan cukup baik. Harapannya, kalau ada dirut baru nanti jangan sampai kinerjanya berubah. Kalau bisa ditingkatkan lebih baik lagi,” tanda dia.
Sementara Yuga belum bisa berkomentar panjang lebar terkait sembilan nama yang dinilai tidak ada orang dari konservasi. Namun dia memastikan mereka adalah orang-orang yang mendaftar dan lolos secara administrasi. Yang jelas, dia mengaku kalau proses seleksinya masih panjang. Belum lagi ada tes wawancara, fit and proper test dan lain sebagainya. Artinya, masih banyak rangkaiannya dan semuanya harap bersabar.
“Saya belum menerima nama-namanya, tapi terima kasih atas saran dan kritik dari teman-teman konservasi maupun pemerhati satwa. Saya yakin tujuannya sebenarnya sama, awareness-nya kita sama, ayo bagaimana satwa ini, ” tutur Yuga.
Lebih jauh, dia menyebut, dalam seleksi Direksi PDTS KBS ini mungkin Wali Kota Eri Cahyadi menginginkan sosok yang pas. Makanya, seleksi dilakukan secara terus menerus karena memang tidak ada batasan.
Untuk itu, Yuga meminta para pemerhati satwa atau konservasi ikut mendorong seleksi ini. Mungkin siapa personal atau siapa yang dirasa cocok untuk menjadi Direksi PDTS KBS. “Ayo sama-sama membangun KBS ini dengan baik,”tegas dia.
Soal masa jabatan direksi, Yuga menyampaikan , berdasarkan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik) indikator itu memang ada penyesuaian masa jabatan direksi dan dewan pengawas menjadi tiga tahun. “Jadi tidak ada lagi bahasa bersayap paling lama lima tahun. Tapi langsung ditetapkan tiga tahun. Direksi yang masa jabatannya sudah habis, nanti bisa mendaftar lagi ikut seleksi lagi. Jadi maksimal dua kali menjabat,” ucap dia.
Soal seleksi pemilihan Direksi PDTS KBS ini apakah ada intervensi dari DPRD, Yuga menegaskan jika wakil rakyat tidak terlibat dalam seleksi pemilihan direksi, mengingat sudah ada panitia seleksi (pansel)nya sendiri. “Kami hanya bisa mendorong kriteria calonnya seperti ini. Semua proses seleksi terserah pansel atau yang tergabung di situ melakukan seleksi yang benar-benar orang yang terbaik. Mengingat PDTS KBS adalah BUMD milik Pemkot Surabaya nanti ujung-ujungnya Wali Kota sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) yang menentukan,” beber dia.
“DPRD tak mau terlibat atau cawe-cawe dalam proses seleksi direksi ini untuk menghindari tudingan miring. Misalnya, calon terpilih adalah titipan DPRD. Kami menghindari itu. Biar pansel yang bekerja,” pungkas dia.
Seperti diketahui Koordinator Aliansi Pecinta Satwa Liar Indonesia (Apecsi) Singky Soewadji mengkritisi nama -nama yang lolos seleksi administrasi karena tidak dikenal dalam dunia konservasi satwa. Dia menilai, hasil seleksi tersebut mencerminkan kurangnya keseriusan Pemkot Surabaya dalam menjaga marwah lembaga konservasi tersebut. “Dari sembilan nama calon direktur, tidak ada satupun yang dikenal di dunia konservasi. Bahkan, tiga di antaranya justru berlatar belakang sarjana hukum. Ini seleksi direktur lembaga konservasi atau lembaga bantuan hukum,” kritik Singky.
Dia juga menuding proses rekrutmen yang dilakukan pansel tidak transparan dan tidak memiliki kriteria yang jelas. Bahkan, beberapa kali ditunda dan diulang tanpa penjelasan. KBID-BE