KAMPUNGBERITA.ID-Menjelang penggedokan APBD Kota Surabaya 2026 yang diprediksi dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November, tiba-tiba Komisi D DPRD Kota Surabaya mengumpulkan 63 Puskesmas di ruang rapat utama DPRD, Selasa (4/11/2025), ada apa?
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Hj. Luthfiyah menyampaikan rapat koordinasi ini membahas berbagai persoalan pelayanan kesehatan yang ditemukan di lapangan maupun laporan warga kepada Komisi D.
Selain itu, juga mengevaluasi kinerja puskesmas dan juga pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran APBD dan pendapatan dari puskemas yang sekarang berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).”Kita perlu undang mereka (puskesmas) agar kita tahu berapa pendapatan dan belanja mereka. Termasuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)-nya berapa, terus bagaimana kemampuan mereka untuk operasional dan melakukan renovasi, kita di Komisi D perlu tahu. Dengan begitu, kita bisa menentukan mana puskesmas yang perlu dukungan tambahan anggaran dari APBD,” ujar dia.
Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, Komisi D akan terus melakukan evaluasi agar seluruh Puskesmas di Surabaya mampu mandiri dan memberikan pelayanan terbaik kepada warga Surabaya.
Sementara anggota Komisi D, Imam Syafi’i mendorong 63 puskesmas di Surabaya meningkatkan pelayanannya kepada warga.
Meski demikian, dia juga menyoroti
sejumlah persoalan yang bisa mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan, terutama kekurangan tenaga medis. “Kami mencatat masih ada kekurangan 50 dokter dan 80 perawat. Hal ini jelas berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan kepada warga,”jelas dia.
Imam mengungkapkan, meski Dinas Kesehatan Kota Surabaya telah mengusulkan penambahan tenaga medis ke pemerintah, ternyata prosesnya masih panjang.
Dari pada menunggu terlalu lama dan tidak jelas, politisi Partai NasDem menegaskan, puskemas yang sudah berstatus BLUD boleh meng-hire (mempekerjakan atau merekrut) tenaga medis tambahan sepanjang dia punya uang simpanan sendiri.
Menurut Imam Syafi’i , sebagian besar puskesmas memiliki saldo yang cukup besar. “Rata-rata tabungan puskesmas itu ratusan juta. Bahkan, ada yang saldonya mencapai Rp 2 miliar,” kata dia.
Dalam pertemuan tersebut, Imam Syafi’i juga mendorong puskesmas-puskesmas kalau punya uang sisa di tabungan, bisa melakukan renovasi gedung tanpa harus membebani APBD. “Jadi jangan semua dibebankan APBD. Puskemas ini kan sudah berstatus BLUD, seharusnya bisa mandiri. Kalau pegawainya dibayari APBD dan sarana prasarana yang mahal okelah. Tapi kalau kemudian itu bisa dijangkau, kenapa harus mengandalkan APBD, kan bisa memakai uang sendiri (simpanan, red),” tandas dia.
Mantan jurnalis ini juga masih melihat banyak puskemas yang tidak mencantumkan, misalnya protap (prosedur tetap) atau alur pengurusan BPJS gratis untuk warga Surabaya. Misalnya, kalau sakit itu harus bagaimana dan kalau tidak sakit harus bagaimana. “Ini harus ada dan ditempelkan, sehingga warga yang berobat ke puskesmas itu juga bisa langsung mengurus keanggotaan atau mengaktifkan BPJS-nya yang sudah mati, ” beber dia.
Selain itu, Imam Syafi’i menyampaikan adanya temuan di lapangan terkait pengadaan susu khusus balita berkebutuhan khusus yang mereknya tidak sesuai dengan resep dokter spesialis rumah sakit rujukan. “Pemkot Surabaya sudah menyediakan anggaran untuk pengadaan susu gratis. Kalau ternyata mereknya tidak sama seperti yang direkomendasikan dokter spesialis rumah sakit yang lain. “Tadi dari RSUD dr Soetomo dapat pengantar agar ke puskesmas untuk diberi susu, ternyata susunya tidak sama dengan rekomendasi tersebut,” kata dia.
Ada juga yang karena susunya tidak sama, mereka tidak berani meminum, takut terdampak.
Misalnya, ada implikasi kesehatan yang lain.
Selain itu, dokter di RSUD Dr Soetomo misalnya, meminta seharusnya diberi sekian kotak susu, ternyata disediakan lebih sedikit. Menurut Imam Syafi’i, telah disampaikan oleh Dinkes Surabaya bahwa tidak sepenuhnya mereka bersalah. Mereka langsung konfirmasi kepada dokter spesialis pemberi resep, ternyata setelah ada komunikasi susu-susu yang sudah disediakan oleh puskesmas itu bisa dipakai. “Saya minta kalau susunya tetap tak bisa dipakai karena mereknya tidak sama dan takut alergi, ya tolong dibelikan. Jangan kemudian masyarakat dipaksa tetap meminum susu yang bukan resep dari dokter rumah sakit lain,” tandas dia.
Soal perkembangan puskesmas yang semakin baik setelah adanya sidak dari Komisi D, Imam Syafi’i menyebut jika puskesmas itu sejak dulu kapitasinya banyak, yaitu di daerah Surabaya Utara. Di situ penduduknya padat, kapitasi BPJS-nya juga besar. “Kami selalu meminta jangan sampai pendapatannya, uang kapitasinya besar, tapi kemudian mengabaikan pelayanan, ” pungkas dia.
Anggota Komisi D lainnya, dr. Michael Leksodimulyo, menilai ada ketimpangan antara puskesmas yang memiliki pendapatan besar dengan yang kecil. “Ada puskesmas yang pendapatannya mencapai Rp 5-6 miliar per tahun. Ini karena penduduknya padat, tapi jauh dari rumah sakit. Sehingga banyak yang rawat inap, ” ungkap dia.
Dia menilai rupanya kepala puskesmas ini memiliki motivasi tinggi, sehingga bisa melakukan pengembangan. Ada bagian kandungan, lansia, dan anak-anak.
“Jadi puskesmas ini ada spesialis -spesialis sehingga pemasukannya besar,” jelas dia.
Dia menyebut, puskemas yang memiliki pemasukan terbanyak pada 2024 adalah Puskesmas Sidotopo Wetan yang PAD murninya mencapai Rp 5.069.147.048. Sedangkan pendapatan pada 2026 sebesar Rp 6 miliar lebih. Selain itu, juga Puskesmas Simomulyo dan Tanah Keli Kedinding yang mendapatkan pemasukan Rp 4 miliar.
Tapi ada juga beberapa puskesmas yang perlu mendapat perhatian.Yaknin Puskesmas Balas Klumprik karena PAD-nya hanya Rp 951 juta.Begitu juga Puskesmas Bangkingan Rp 919 juta. “Kendalanya, lokasinya di kampung dan penduduknya sedikit, ” tandas dia. KBID-BE