KAMPUNGBERITA.ID – Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan pihaknya akan meneliti dugaan penyelewengan dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) di Surabaya. Sebelumnya Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini meminta KPK untuk turun ke Surabaya menyelidiki kasus dugaan penyelewengan dana Bopda.
“Saya baru dengar soal itu. Kita punya hubungan baik dengan Bu Risma, kita akan tanyakan kalau memang ada indikasi ke sana,” katanya di sela Mou KPK dengan UM Surabaya di kampus UM Surabaya pada Senin (27/8).
Agus Raharjo mengatakan, KPK akan bergerak kalau ada penyelenggara negara seperti wali kota, bupati, dan DPRD yang diduga terlibat dalam penyelewengan. Sedangkan kalau di tingkat dinas, pihak penegak hukum lain yang akan bergerak. Ia menyatakan KPK akan selalu terbuka dengan instansi pemerintahan dalam pencegahan korupsi.
“Kami selalu terbuka, karena di banyak kasus dalam fungsi kami melakukan koordinasi dengan pendampingan kalau ada pihak pemerintahan yang kesulitan dalam penghitungan keuangan negara. ini seharusnya berjalan selaras. Kita akan teliti kalau ada indikasi penyelewengan itu,” tegasnya.
Sementara itu saat ditemui usai menerima perwakilan ULGC Aspac di ruang kerjanya pada Sabtu (25/08/2018), Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku belum mengetahui hasil audit dana Bopda untuk SMP, karena belum tuntas kegiatan auditnya.
“Aku tidak berani menyampaikan sekarang karena ini menyangkut persoalan pengelolaan keuangan, nanti kalau sudah tuntas akan saya sampaikan,” ujarnya.
Audit itu sudah berjalan 3 hari, dan tidak hanya dilakukan kepada SMP swasta. Audit itu dilakukan bersamaan dengan SMP Negeri, karena itu juga akan menjadi bahan evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Malah sebelumnya tidak pernah kita lakukan kepada sekolah swasta. Itu kita lakukan setelah ada pengaduan soal penahanan ijazah,” tegasnya.
Tapi menurut Risma audit Bopda kepada SMP Swasta sebenarnya sudah pernah dilakukan sebelumnya terhadap beberapa sekolah. Risma juga membantah kalau hasil audit itu nantinya berhubungan dengan persoalan kurangnya murid di SMP swasta. KBID-NAK