KampungBerita.id
Kampung Raya Lakone Surabaya Teranyar

Dorong Ekonomi Kerakyatan, Baktiono Usulkan Perda Khusus untuk PKL Surabaya

Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya.@KBID-2026.

KAMPUNGBERITA.ID-Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Baktiono mengusulkan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Inisiatif untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi PKL, pedagang pasar krempyeng, dan pedagang pasar tumpah di Kota Surabaya.

Hal ini disampaikan Baktiono, Rabu (18/11/2026). Politisi senior PDI-P ini menilai banyak pedagang kecil belum mendapatkan tempat layak, sementara penertiban terus dilakukan.

Baktiono menegaskan, penataan tidak boleh hanya berorientasi pada ketertiban kota saja, seharusnya Pemkot Surabaya menyediakan tempat bagi mereka. Setelah itu baru mereka ditempatkan. “Jangan sampai kita kalah cepat dengan warga yang ingin berdikari, berdiri di kaki sendiri,”ungkap dia.

Lebih jauh, dia menyebut PKL adalah bagian penting dari ekonomi kerakyatan.
Mereka tidak punya perusahaan, tidak punya pabrik, tidak punya toko besar ataupun kantor. Mereka hanya berjualan kecil-kecilan untuk menghidupi keluarganya. “Ini harus kita hargai dan fasilitasi,”tegas dia.

Menurut Baktiono, perjuangan ini sejalan dengan Dasa Prasetia PDI- Perjuangan dan pemikiran Bung Karno tentang Marhaen masyarakat kecil yang bekerja mandiri.

Dia juga menyoroti sejumlah lokasi PKL masih berdasar SK Wali Kota lama, seperti Jalan Pasar Genteng, Jalan Kedungdoro, Jalan Embong Blimbing, dan Jalan Karang Menjangan. Parahnya,
pedagang masih menjadikan kebijakan lama itu sebagai acuan dalam menjalankan aktivitas berjualan.

Untuk itu, dia mengusulkan Perda inisiatif dari Komisi B, bukan sekadar revisi Peraturan Wali Kota  (Perwali). “Saya usul lebih baik kita memakai Perda inisiatif dari Komisi B untuk membuat penataan itu. Kalau Perda, kita membahasnya bersama antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat,” tegas dia.

Dengan Perda, lanjut dia, pembahasan bisa lebih komprehensif melibatkan pakar hukum, ekonomi, tata kota, dan ilmu sosial, sehingga regulasi tidak hanya mengatur, tapi juga menjamin keberlangsungan usaha. Selain itu, Baktiono meminta penertiban dilakukan dengan pendekatan perlindungan. Pemkot tidak boleh menggusur sebelum ada tempat alternatif. Dia juga menyebut penataan yang baik berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya melalui retribusi parkir tepi jalan. “Maka dari itu Dinas Perhubungan harus menyiapkan pengaturan lokasi parkir agar kendaraan pembeli tidak mengganggu arus lalu lintas. Sedangkan Satpol PP dan Linmas bisa membantu mengatur aktivitas pedagang,” beber dia.

Baktiono menambahkan, integrasi antara lokasi dagang, fasilitas parkir, dan pengawasan akan menciptakan perdagangan yang tertib dan tetap memberi ruang mencari nafkah.

Untuk menindaklanjuti usulan tersebut, dia mendorong Komisi B segera menggelar rapat bersama Bagian Perekonomian, Bagian Hukum dan Kerja Sama, dan PD Pasar Surya serta para pakar. “Ya, kita secepatnya akan rapat untuk ini, mengundang pakar-pakar. Kalau sudah selesai semuanya, kita masukkan ke Program Legislasi Daerah (Prolegda),”ungkap dia.

Dia berharap persiapan dilakukan sejak dini agar pembahasan efektif. Mengingat perlindungan terhadap pedagang kecil merupakan bagian dari komitmen memperkuat ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baktiono juga mengingatkan komitmen Dasa Prasetia lain seperti pembebasan biaya pengobatan dan pendidikan, serta penyediaan pangan dan perumahan layak. KBID-BE

Related posts

Tak Segan Laporkan Pelanggaran ke DKPP, KIPP Ingatkan Paslon Taati Aturan Kampanye

RedaksiKBID

Dukung Pelestarian Budaya, Abdi Desa Ikamala Unair Adakan “Gebyar Boedaya” di Desa Nogojatisari Lamongan

RedaksiKBID

Wabup Sidoarjo akan Beri Santunan Petugas KPPS yang Meninggal Dunia

RedaksiKBID