KAMPUNGBERITA.ID– Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Muhaimin mengimbau warga Surabaya untuk lebih tertib dalam administrasi kependudukan (Adminduk). Ini penting untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) dari Pemkot Surabaya tepat sasaran.
Muhaimin menegaskan, ketidaktertiban data administrasi penduduk kerap menjadi hambatan serius dalam pendistribusian bantuan kepada warga yang membutuhkan.
“Pemkot Surabaya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) sudah bekerja keras, namun masih terkendala data penduduk yang tidak akurat. Banyak warga yang secara administratif tercatat tinggal di Surabaya, namun nyatanya tidak menetap di alamat tersebut,” ungkapnya, Rabu (15/10/2025)
Hal ini, lanjut dia, menyebabkan ketidaksesuaian antara data administratif dan kondisi riil di lapangan. Akibatnya, bantuan dari pemerintah kerap tidak sampai kepada warga yang benar-benar membutuhkan.
Dia juga menyoroti pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan perubahan data, seperti pindah domisili atau kematian anggota keluarga. “Kalau pindah ya segera lapor pindah. Jika ada yang meninggal, juga harus dilaporkan ke Dispendukcapil. Jangan sampai datanya masih ada, tapi orangnya tidak ada. Ini merugikan warga lain yang seharusnya menerima bantuan,” ungkap Ketua DPC PPP Kota Surabaya ini.
Lebih jauh, Muhaimin menegaskan, penertiban administrasi ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan kesadaran dan kerendahan hati dari masyarakat untuk bersikap jujur dan terbuka terkait kondisi kependudukannya.
Dia menyebut, DPRD Kota Surabaya, khususnya Komisi A yang merupakan mitra kerja Dispendukcapil, mendukung penuh upaya pemerintah dalam menertibkan data kependudukan.
“Kami di Komisi A sepakat mendukung program ini. Pemerintah sudah all out dalam menyalurkan bantuan. Tapi kalau data tidak tertib, tetap saja bantuan tidak tepat sasaran. Ini yang jadi masalah utama,” tambah dia.
Untuk itu, Muhaimin berharap, melalui edukasi yang berkelanjutan dan kerja sama semua pihak, ketertiban administrasi kependudukan di Surabaya dapat terus ditingkatkan.
“Dengan demikian, setiap program intervensi sosial dari pemerintah bisa tepat guna dan menyentuh warga yang memang layak menerima,” pungkas dia. KBID-PAR-B