KAMPUNGBERITA.ID – Kurangnya siswa tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) bagi sekolahan swasta yang ada di Surabaya, membuat ketua komisi D DPRD Surabaya, Agustin Poliana angkat bicara.
Politisi asal fraksi PDI Perjuangan tersebut mengatakan seharusnya tidak jadi sebuah persoalan ketika sekolahan swasta kekurangan kuota murid. Sebab, jumlah siswa di Surabaya setiap tahunya tetap, sedangkan untuk sekolahanya bertambah.
“Saya rasa itu tidak menjadi beban dan penghalang, cuma bagaimana saja nantinya sekolah swasta bisa memperbaiki kualitas untuk bersaing dengan sekolah negeri,” ungkapnya, Senin (16/7).
Dirinya berharap, untuk menghindari persaingan antara sekolah swasta di Surabaya, pemerintah kota (pemkot) harus memberikan batasan atau pengendalian pembangunan sekolah agar tidak semakin banyak.
“Kan kenyataanya sekolah swasta bertambah terus dan jumlah siswanya tetap. Akhirnya ada sekolah swasta yang sampai tidak mempunyai murid. Ini menjadi tugas pemerintah kota untuk mengendalikan bertambahnya sekolah swasta,” jelasnya.
Bagi sekolah yang masih hanya menerima beberapa murid, ia menambahkan, hal itu harus menjadi evaluasi bagi sekolahan itu sendiri. “Dengan adanya evaluasi nantinya akan tau kenapa kok bisa sampai kekurangan murid,” tambahnya.
Agustin menambahkan, nantiya Dinas Pendidikan Surabaya juga harus mengevaluasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) di sekolah negeri dan swasta. Masalah kekurangan siswa di beberapa SMP swasta juga harus jadi perhatian serius.
Menurutnya, Pemkot Surabaya harus memiliki regulasi batasan atau pengendalian pembangunan sekolah. Hal ini menurutnya penting untuk menghindari persaingan tidak sehat antar sekolah di Surabaya.
“Harus ada evaluasi yang tepat sehingga berbagai permasalahan bisa ada jalan keluar yang terbaik,” katanya.
Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, Dispendik juga harus bisa mengevaluasi sekolah swasta. Jika kekurangan siswa berarti butuh perbaikan kualitas agar jumlah siswa bisa meningkat. “Evaluasi juga harus dilakukan oleh sekolah masing-masing. Apa yang kurang,” ujarnya.
Sehingga bagi SMP yang masih kekurangan siswa, Agustin berharap, pihak sekolah evaluasi diri. Alih-alih menganggap hal itu jadi masalah. Harus jadi penyemangat agar tahun ajaran selanjutnya ada peningkatan jumlah siswa.
Sebelumnya, beberapa pengelola SMP swasta di Surabaya datang untuk mengadu kepada pihak DPRD. Mereka mengeluh karena jumlah siswa yang mendaftar di tahun ajaran baru ini turun drastis dan menjadikan mereka kekurangan siswa.
Agustin menegaskan, jika sekolah swasta memiliki kualitas yang baik pasti akan dicari oleh orang tua siswa. Sebaliknya, jika sekolah tersebut asal-asalan maka akan ditinggalkan oleh masyarakat.
Menurutnya, dari sisi evaluasi PPDB, Dispendik harus bisa meningkatkan kualitasnya. Banyak keluhan yang harus ditambal agar masyarakat tidak tercedarai dengan proses PPDB yang tidak memuaskan.
Semetara itu anggota komisi D DPRD Surabaya dari fraksi PKS Ibnu Shobir ikut angkat bicara. Menurunnya jumlah peminat tersebut akan mematikan eksistensi SMP swasta. Untuk itu Shobir meminta Dispendik patuh pada peraturan yang sudah ditentukan, khususnya Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 47 Tahun 2013 yang menyebut kuota mitra warga adalah 5 persen. ”Kalau ini tidak dilanggar Dispendik, pasti SMP swasta tidak kekurangan murid,” jelasnya.
Shobir berusaha untuk mencari cara yang tepat mengatasi permasalahan ini, karena akan berdampak buruk bagi nasib guru swasta, “Otomatis pihak sekolah akan memberhentikan beberapa tenaga pendidiknya, oleh karena itu kami masih mencari titik temu dari permasaahan ini,” ujarnya.KBID-NAK