KAMPUNGBERITA.ID – Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) menggandeng Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Prov Jatim untuk meningkatkan pengawasan keselamatan dan keamanan pemanfaatan tenaga nuklir di Jawa Timur. Hal itu dilakukan karena Bapeten tidak bisa melakukan pengawasan sendiri di seluruh Indonesia.
“Sinergi Bapeten dengan Balitbang Prov Jatim tentunya juga harus dibarengi dengan pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya akan fungsi pengawasan yang tengah diemban Bapeten,” jelas Kepala Bapeten RI Prof Jazy Eko Setiyanto.
Jazy menambahkan, edukasi dan informasi publik tersebut perlu digelar oleh Bapeten dan Balitbang Jatim. Karena menurutnya bisa menambah pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap pengawasan nuklir.
Ia mengatakan bahwa tanpa dukungan dari masyarakat Jatim, aspek keselamatan dan keamanan dalam pemanfaatan tenaga nuklir akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, Jazy sangat mengharapkan peran serta aktif masyarakat terutama dalam memberikan informasi kepada Bapeten maupun Balitbang Jatim.
“Apabila ada penyimpangan atau ketidaksesuaian prosedur pemanfaatan tenaga nuklir di daerahnya masing-masing, segera laporkan kepada Kami (Bapeten dan Balitbang Jatim),” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Balitbang Prov Jatim Ardo Sahak menjelaskan bahwa kegiatan tersebut adalah tindak lanjut MoU yang telah ditanda tangani oleh Gubernur Jatim dengan Bapeten pada tanggal 27 November 2017 lalu.
“Kerjasama Bapeten dengan Balitbang Jatim ini dilakukan tidak terlepas dari dipilihnya Provinsi Jawa Timur sebagai pilot project atau wilayah percontohan budaya keselamatan pemanfaatan tenaga nuklir saat MoU itu,” terangnya.
Ia mengaku kegiatan edukasi dan informasi kali ini mengundang para stakeholder, khususnya di bidang kesehatan yang teknologinya banyak bersentuhan langsung dengan tenaga nuklir. Sebelumnya, Balitbang telah memberikan edukasi dan sosialisasinya melalui media elektronik seperti stasiun tv dan radio.
“Sebagai partner dari Bapeten, untuk 2019 Balitbang Jatim akan berkonsultasi dengan Bapeten terkait dengan bagaimana membentuk tenaga pengawas di provinsi terutama di bidang kesehatan,” jelas Ardo.
Perlu diketahui, Bapeten merupakan salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap segala bentuk pemanfaatan tenaga nuklir d tanah air dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. KBID-NAK