KampungBerita.id
Headline Surabaya Teranyar

Banyak Terjadi Permasalahan Bangsa, Mahasiswa Jatim Turun ke Jalan

Massa HMI saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Surabaya, Jumat (21/9).

KAMPUNGBERITA.ID – ANGKA Angka korupsi di Jawa Timur cukup tinggi. Dari catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), provinsi paling timur Pulau Jawa ini menjadi ‘gudang’ kasus korupsi di Tahun 2017 hingga 2018.

Di sepanjang 2017, setidaknya dari 19 kali operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat 72 tersangka. Belum lagi penemuan sekitar 2.357 PNS yang melakukan tindak pidana korupsi.

Kondisi inilah yang kemudian membuat elemen mahasiswa di Jawa Timur resah. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi di Gedung DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura, Surabaya, Jumat (21/9).

Para mahasiswa dari berbagai daerah di Jawa Timur ini mengingatkan kepada seluruh anggota dewan tentang tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat. Bukan malah terlibat korupsi. “Di Jawa Timur ini gudangnya korupsi. Angka korupsinya sangat tinggi,” kata Koordinator Aksi, Novi.

Mahasiswa dari Universitas Brawijaya (UB) Malang ini juga merinci sejumlah kasus korupsi yang terjadi di Jawa Timur. Seperti kasus suap bupati Tulungagung, wali kota Blitar, wali kota Batu, kasus gratifikasi bupati Mojokerto, korupsi berjamaah 41 anggota DPRD Malang dan wali kotanya.

Kemudian korupsi Jembatan Kedung Kandang hingga kasus mega korupsi dana hibah Rp 277 miliar P2SEM (Program Penangan Sosial Ekonomi Masyarakat) yang sejak 2008 hingga 2018 belum tuntas.

Seperti diketahui, kasus P2SEM yang diduga melibatkan seluruh anggota DPRD Jawa Timur periode 2004-2009 ini sempat terhenti pasca-otak pelakunya, dr Bagoes Soetjipto Soeljoadikoesoemo kabur pada medio 2010 dan berhasil ditangkap di Malaysia pada Desember 2017.

Selain di DPRD Jatim, aksi mahasiswa juga dilakukan di depan Gedung DPRD Surabaya. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar aksi solidaritas untuk negeri di DPRD Surabaya menuntut kesigapan pemerintah merespons permasalahan di berbagai sektor, Jumat (21/9).

“Masih banyak persoalan di Indonesia yang belum dituntaskan oleh pemerintah baik persoalan sosial, hukum, politik, ekonomi maupun pendidikan,” kata Ketua Umum HMI Cabang Surabaya, Andik Setiawan saat orasi di depan gedung DPRD Surabaya.

Selain itu, kata dia, hingga saat ini Indonesia belum berdikari hal ini ditunjukkan dengan impor yang mengalami kenaikan di setiap tahun. Bahkan dibandingkan 2017, nilai impor sudah meningkat 31,56 persen.
Begitu juga biaya pendidikan terus meningkat, sehingga peluang masyarakat untuk mendapatkan pendidikan tinggi semakin terbatas. “Ini yang memprihatinkan kami melakukan aksi kali ini,” ujarnya.

Dia mengatakan, maraknya Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia juga memprihatinkan. Di saat masih banyak masyarakat Indonesia usia kerja yang menganggur atau belum memiliki pekerjaan, justru pemerintah mengimpor TKA. “Di Indonesia ada 85.974 TKA, 24.000 di antaranya berasal dari Tiongkok,” katanya.

Pada kesempatan kali ini, massa HMI juga menuntut agar diberi kesempatan untuk berdialog bersama jajaran DPRD Kota Surabaya. Perwakilan massa aksi akhirnya ditemui perwakilan anggota DPRD Surabaya.

Sebanyak tiga orang anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya berdialog langsung dengan para massa aksi di lokasi unjuk rasa. Ketiganya yaitu Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Buchori Imron serta anggota Komisi C M Mahmud dan Camelia Habibah.

Mahmud memastikan jika ia bersama rekan-rekannya akan meneruskan aspirasi dari para massa aksi. “Kami akan bawa ini ke pemerintah pusat,” ujar Ketua Badan Pembuat Perda (BPP) DPRD Surabaya itu.
Politisi Partai Demokrat ini pun menjamin bahwa dirinya secara pribadi seiring dan seirama dengan para mahasiswa yang menjadi peserta unjuk rasa.

“Teruskan perjuangan kalian. Jangan berhenti sampai disini. Lanjutkan. Saya pastikan akan seiring dan seirama dengan teman-teman mahasiswa,” katanya.KBID-DJI

Related posts

Komisi B DPRD Surabaya Minta Dishub Tegas Tertibkan Jukir Liar

RedaksiKBID

Jatim jadi Tuan Rumah HPN 2019, Gubernur: Harus Disipakan secara Matang

RedaksiKBID

Tolak Konservasi Pamurbaya, Petani Tambak Pilih Jual Lahan

RedaksiKBID