KAMPUNGBERITA.ID – Salah satu hal yang menarik dalam rapat paripurna di DPRD Surabaya, Kamis (31/10/2019) adalah pernyataan Wali Kota Tri Rismaharini menanggapi dugaan pencitraan. Ia menegaskan dirinya tidak butuh pencitraan.
“Saya tidak butuh pencitraan. Tidak ada uang yang saya gunakan untuk pencitraan saya,” ujarnya dalam rapat paripurna di DPRD Surabaya.
Tetapi karena dugaan pencitraan itu, Risma sepertinya baper. Ia mengambil sikap meminta semua pejabat di Sekretrais Daerah, Asisten, dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak berbicara (memberikan statemen) ke media massa.
“Mulai hari ini saya minta, dan kalau memang dibutuhkan, saya, mulai jajaran di bawah saya, Sekda, Asisten, kepala OPD dan staf tidak saya perkenankan bicara ke media,” ujarnya.
Untuk semua pemberitaan, menurut Risma, akan dikomunikasikan dengan media center Pemkot Surabaya. “Karena bagi saya, harga diri lebih penting dibandingkan yang lain,” tambahnya.
Sementara itu, ketua Fraksi Partai Golkar Arif Fathoni menyatakan wali kota keliru menafsirkan pandangan umumnya. Untuk diketahui, kebetulan memang Fraksi Partai Golkar ini yang menyikapi dan memberi pertanyaan tentang adanya pencitraan.
Menurut Arif Fathoni, pihaknya justru mengapresiasi kinerja wali kota dan wakil wali kota. Hal ini, kata dia, akan menjadi tinta emas bagi masyarakat Surabaya.
“Tetapi karena tahun depan memasuki masa pilkada, maka kami meminta komitmen wali kota akan menjaga APBD tidak digunakan atau jembatan bagi pertarungan konstetasi politik,” ungkapnya.
Ia menyatakan pihaknya tidak mengkritik wali kota. Namun ia menerangkan bahwa ada kecenderungan pencitraan terhadap salah satu kepala OPD yang santer dikabarkan akan maju pilwali 2020 mendatang.
“Kami mengingatkan mumpung ini belum terjadi, agar tidak terjadi abuse of power di kemudian hari. Yang kami kritisi adalah yang berminat menjadi pengganti Bu Risma, jangan gunakan APBD untuk jembatan citra diri,” terangnya. KBID-DJI