KAMPUNGBERITA.ID – Sidang paripurna digelar di gedung DPRD Surabaya, Kamis (31/10) siang. Agendanya adalah tanggapan walikota atas pemandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda Kota Surabaya tentang APBD tahun 2020.
Dalam sidang ini Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini hadir secara langsung. Dia ditemani oleh para kepala OPD Pemkot Surabaya.
Dalam akhir sidang, suasana mendadak riuh. Karena adanya iterupsi dari anggota Fraksi Demokrat-Nasdem Imam Syafi’i. Imam bertanya secara langsung tentang ramainya isu mafia perizinan yang ada di Kota Surabaya. Dia kemudian mencontohkan pada dua kasus tentang amblesnya Jalan Raya Gubeng dan berdirinya SPBU di Jalan Pemuda baru-baru ini.
“Sebagaimana dalam pandangan umum fraksi kami. Bahwa Ibu Wali perlu menjelaskan soal pandangan umum fraksi soal mafia perizinan. Biar tidak ada persoalan di kemudian hari,” ujar Imam.
Mendapatkan pertanyaan seperti itu Wali Kota Risma memilih menjawab bahwa itu semua adalah fitnah belaka. “Perizinan kami proses secara online. Panjenengan boleh cek diproses selalu didampingi kejaksaan dan kepolisian,” ujar Risma.
Selain perizinan yang sudah diproses secara online, Risma juga menjelaskan proses lelang juga serupa lewat online. “Kami punya tim dari perguruan tinggi,” lanjutnya.
Setelah menjelaskan bahwa Risma merasa difitnah nadanya lanjut mulai meninggi. Hingga entah kenapa kemudian Risma sempat menyebut nama anaknya Fuad Bernardi dalam forum terbuka itu. “Betapa menyakitkan saya kemarin anak saya difitnah kena narkoba, kemarin anak saya di fitnah lagi ke arah makelar,” tegas Risma.
Risma kemudian menegaskan jika bisa tahu siapa yang memfitnah anaknya tersebut akan langsung dituntut ke ranah hukum. “Karena anak saya tidak ngapa-ngapain,” belanya.
Risma kemudian menegaskan kembali bahwa mendapat fitnah itu begitu menyakitkan. “Suatu saat panjenengan bisa merasakan itu kalau difitnah,” imbuhnya dengan geram.
Sayangnya setelah rapat paripurna itu Wali Kota Risma enggan memberikan klarifikasi kepada awak media yang menunggu. Dia langsung pergi dari ruangan dan langsung masuk ke mobil.
Sementara itu Imam Syafii dikonfirmasi ulang setelah rapat paripurna menyatakan apa yang dia lakukan sesuai dengan tupoksinya. Yaitu, untuk melakukan kontrol terhadap pemerintahan eksekutif.
“Kami dengar dari para pelaku usaha ini jika mengurus perizinan dengan cara normal ini tidak kunjung jadi. Tapi ketika ada yang membantu menguruskan jadi lebih cepat. Nah ini kan perlu diusut tuntas,” ujar Imam yang sebenarnya tidak menyebut nama Fuad dalam rapat paripurna tersebut.
“Ini kan tidak sesuai dengan Pemkot Surabaya yang mengatakan akan menyederhanakan perizinan. Kenyataannya justru tidak sederhana dan malah dicari-cari kelemahannya. Perlu diungkapkan yang begini ini,” imbuh Imam melemparkan kritik.
Sebelumnya nama Fuad Bernardi memang sempat ramai dibicarakan. Fuad sampai pernah diperiksa oleh Polda Jatim terkait perizinan bangunan yang kemudian menyebabkan amblesnya Jalan Raya Gubeng. Namun, Fuad mengaku tidak tahu-menahu terkait perizinan tersebut.
Selain itu menurut pengamat hukum Universitas Airlangga I Wayan Titip wilayah perizinan ini memang sangat rawan kepentingan. Sehingga kata dia tidak cukup untuk menempuh jalan normal saja untuk mengurus. Hingga kemudian lobi-lobi dengan embel gratifikasi bisa terjadi. KBID-DJI