KAMPUNGBERITA.ID-Meski Kota Surabaya memiliki Program Jaminan Kesehatan Gratis untuk semua warga yang ber-KTP Surabaya, namun masih ada beberapa keluhan masyarakat di RSUD Bhakti Dharma Husada (RSUD BDH) tidak mendapatkan fasilitas gratis saat berobat hanya menggunakan KTP.
Hal ini menjadi perhatian serius anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PSI,
William Wirakusuma, mengingat program ini adalah program unggulan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, dan sangat dinanti masyarakat, khususnya keluarga muda dan masyarakat kalangan menengah.
“Jadi kalau mereka sakit ada jaminan kesehatan dan tidak menjadi miskin. Namun ternyata dari Dinas Kesehatan (Dinkes) ada syarat dan ketentuan (S&K) sehingga seringkali pekerja kelas bawah dan menengah tidak dapat menikmati program berobat gratis dengan KTP tersebut,”ujar William, Rabu (26/3/2025).
William menyesalkan adanya syarat dan ketentuan bahwa fasilitas berobat gratis tidak berlaku untuk para pekerja penerima upah. Apabila setiap orang yang bekerja kemudian kehilangan fasilitas ini tentu sangat mengecewakan, apalagi bila pekerja tersebut berpenghasilan kecil dan bekerja di usaha anak muda yang baru merintis usaha, kemudian dibebani iuran BPJS pekerja nya.
“Hal ini akan berpengaruh pada citra Wali Kota, Mas Wali sudah menyampaikan bahwa di Surabaya sudah 100 persen berobat gratis hanya dengan KTP dan hal ini juga disampaikan kepada anak-anak muda, sehingga mereka merasa diayomi dijamin kesehatannya oleh Pemkot Surabaya,”jelas William yang juga Wakil Ketua Fraksi PSI.
Dia menduga bahwa Kadis Kesehatan tidak mengerti keinginan Wali Kota, sehingga program tidak dijalankan sesuai dengan janji Wali Kota bahwa semua warga Surabaya mendapatkan Jaminan Kesehatan Gratis asalkan mau di kelas 3.
Untuk itu William mempertimbangkan untuk mengusulkan pergantian Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas dan Direktur Rumah Sakit yang tidak memberikan pelayanan kesehatan gratis hanya dengan KTP.
“Saya meminta kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya supaya dapat menerjemahkan visi, misi dan program Mas Wali Kota dengan baik. Kalau memang tidak bisa, maka jabatan Kepala Dinas Kesehatan perlu ditinjau ulang dan diganti dengan pejabat yang mampu menerjemahkan visi, misi dan program Wali Kota,” tegas William.
Dia juga meminta Kepala Dinas Kesehatan menjelaskan bahwa memang program unggulan Wali Kota tidak dapat ia jalankan, yaitu 100 persen warga Surabaya bisa berobat gratis hanya dengan KTP.
Selain itu, Dinas Kesehatan juga wajib mensosialisasikan syarat dan ketentuan berobat gratis ke masyarakat, anak-anak muda, pengusaha dan UMKM bahwa meskipun ber KTP Surabaya tetap ada syarat dan ketentuan berlaku yaitu perusahaan dan pekerja penerima upah wajib menanggung iuran BPJS sendiri karena Dinas Kesehatan tidak memberikan jaminan kesehatan gratis.
“Jangan sampai warga yang tahu info dari Mas Wali bahwa 100 persen warga Surabaya kalau pakai KTP Surabaya bisa berobat gratis, tapi sampai di fasilitasi kesehatan (Faskes) milik Pemkot Surabaya ternyata tidak bisa mendapat layanan gratis karena status. Ini tentu mencoreng citra Mas Wali Kota. Kalau seperti ini masih terjadi, maka Kepala Dinas Kesehatan harus diganti, tandas William.
Pada kesempatan ini, William juga mengajak warga Surabaya yang mampu untuk membantu kota Surabaya dengan membayar BPJS secara mandiri baik kelas 2 maupun kelas 1, supaya fasilitas kesehatan kelas 3 tidak penuh dan bisa membantu warga Surabaya lainnya yang kurang mampu serta memang sampai saat ini ada syarat dan ketentuan berlaku.
“Yang pasti untuk saat ini anak-anak muda, keluarga muda, pekerja kelas menengah mohon dicek kepesertaan BPJS nya melalui JKN Mobile kalau tidak aktif segera aktifkan untuk menjamin kesehatan keluarga kita dengan membayar sendiri BPJS secara mandiri.” pungkas William. KBID-BE