KAMPUNGBERITA.ID-Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni menerima kedatangan kelompok petani tambak Surabaya Timur di Gedung DPRD Kota Surabaya, Kamis (15/10/2026). Mereka menyampaikan usulan dan kerinduan akan keberpihakan Pemkot terhadap nasib mereka.
“Para petani datang ke DPRD demi satu usulan tentang kerinduan keberpihakan terhadap mereka. Insya Allah usulan tersebut akan menjadi semangat kami untuk memperjuangkan agar masuk dalam rencana kebijakan Pemkot,” ujar Arif Fathoni.
Dalam pertemuan itu, petani tambak menyampaikan sejumlah persoalan mendasar yang dihadapi. Mereka berharap Pemkot memberikan bantuan bibit udang agar bisa bertahan hidup. Lantaran kualitas air tambak saat ini mulai banyak tercemar limbah usaha dan limbah rumah tangga dari sungai-sungai yang bermuara ke laut. Dengan adanya bantuan bibit diharapkan dapat memutus mata rantai ketergantungan petani terhadap praktik ijon dan rentenir yang selama ini menghantui usaha mereka dalam membangun kemandirian ekonomi keluarga. Petani tambak juga meminta dilakukan normalisasi sungai agar aliran air stabil, baik saat air laut pasang maupun surut. Selain itu, petani juga meminta Pemkot membangun jalan paving menuju tambak untuk memudahkan proses distribusi pupuk dan hasil panen.
Menanggapi keluhan tersebut, Toni, sapaan akrab Arif Fathoni menegaskan, bahwa DPRD akan menjadikan aspirasi itu sebagai energi untuk mendorong kebijakan anggaran. “Sebagai pelayan rakyat tentu kami akan menjadikan keluhan tersebut sebagai energi untuk mendorong agar segera yang dikeluhkan diatasi dengan kebijakan anggaran, sehingga para petani tambak bisa segera tersenyum dan semakin sejahtera,” tegas dia.
Politisi Partai Golkar ini juga menyebut lahan tambak di Surabaya Timur berpotensi menjadi penopang program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto. “Karena kami juga ingin lahan tambak di Surabaya Timur bisa menjadi penopang program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto,” tandas dia.
Saat ini, lanjut dia, DPRD dan Pemkot sedang membahas RAPBD Murni 2027. Mantan jurnalis ini memastikan seluruh keluhan petani akan diperjuangkan masuk dalam rencana kebijakan tahun depan. “Karena saat ini kita sedang membahas APBD Murni 2027 maka kita akan perjuangkan keluhan tersebut masuk dalam rencana kebijakan 2027,” pungkas dia KBID-BE