KAMPUNGBERITA.ID – Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Camelia Habibah mendesak Walikota Surabaya, Tri Rismaharini segera menerbitkan Perwali Tentang Dana Kelurahan. Dimana besaran dana Kelurahan tersebut sebesar 5 persen dari APBD 2020. Perwali itu nantinya akan menjadi petunjuk teknis pelaksaan Dana Kelurahan.
Dia mengatakan, Anggaran tersebut, diperuntukan untuk pembangunan fisik atau SDM seperti pelatihan atau kegiatan sosial dan sarana-prasarana.
“DPRD juga menyarankan adanya BIMTEK untuk lurah-lurah terkait pengunaan dana kelurahan. Sehingga pengunaannya dan pemanfaatannya sesuai dengan aturan,” ujar Ning Biba panggilan politisi PKB berdarah Madura ini.
Menurutnya, dana itu nantinya akan disalurkan ke RW di Surabaya. Diperkirakan masing-masing RW akan menerima dana sebesar antara Rp 300 sampai Rp 400 juta. Sedangkan perkelurahan akan menerima Rp 4 sampai Rp 5 Milyar. Besarannya tergantung jumlah RW di masing-masing Kelurahan.
“Total terdapat 31 kecamatan dan 154 kelurahan,” paparnya, Senin (18/11).
Dia berharap, Pemkot melibatkan DPRD dalam realisasi anggaran dana kelurahan, agar keharmonisan dua institusi ini bisa tetap terjaga.
“Tidak hanya saat pembahasan APBD pemkot menjalin hubungan harmonis, dalam realisasi program tidak dilibatkan,” tegas Ning Habibah.
Habibah mengatakan, masyarakat sangat berharap program dana kelurahan yang nantinya akan dialokasikan untuk tiap-tiap RT tersebut terealisasi. Bahkan, kata dia, sejumlah RT dan RW sudah merancang beragam program apabila dana kelurahan tersebut benar-benar terwujud.
”Ini bagus, ada optimisme masyarakat mengenai pembangunan yang ada di Surabaya,” kata dia.
Untuk itu, kata dia, pihaknya berharap Perwali yang berisi petunjuk dan pelaksanaan alokasi program dana kelurahan segera diterbitkan. KBID-PAR