KAMPUNGBERITA.ID – Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur akan membangun solidaritas sosial antarlembaga SMA/SMK. Maksudnya, jika satu SMA/SMK sudah mampu, maka subsidi seragam akan diberikan kepada sekolah yang tidak mampu.
Khofifah dan Emil sudah membicarakan ini dan menyepakati sebuah format yang akan mereka lakukan di awal-awal kepemimpinan mereka sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.
“Saya katakan ke Pak Emil. Kan, ada anggaran (APBD) untuk persiapan seragam. Nah, kalau SMA/SMK Negeri yang favorit, SMA-SMK negeri yang memang SPP-nya tinggi, kami sih akan menawarkan, mungkin ada yang tidak butuh seragam dari anggaran APBD,” ujarnya.
Formatnya, bila ada sekolah yang memang tidak membutuhkan seragam dari anggaran APBD, seragam (atau anggaran seragam yang dia maksudkan,red) itu akan diberikan kepada sekolah yang lain. “Ini format yang akan kami lakukan, supaya kita ini membangun solidaritas sosial yang baik antara sekolah satu dengan sekolah lain. Ada satu sekolah yang anak didiknya punya kemampuan ekonomi bagus. Ada satu sekolah yang ternyata anak didiknya tidak semuanya mampu menyiapkan sendiri, jadi mereka butuh disubsidi,” kata Khofifah.
Khofifah tidak memberikan ketegasan, apakah format itu akan menjadikan iuran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) SMA/SMK di Jawa Timur akan dibebaskan atau tidak.
Sebelumnya, Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya saat bertemu dengan Khofifah di salah satu rumah makan di Surabaya sempat membahas tentang pengelolaan SMA/SMK ini. Risma saat itu menyatakan harapannya, agar SMA/SMK di Surabaya bisa kembali dikelola Pemkot Surabaya sehingga biaya SPP dan biaya pendidikan lainnya kembali ditanggung oleh Pemkot Surabaya.
Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur memperjuangkan lahirmya seperangkat aturan berupa peraturan daerah yang akan mengatur penyelenggaraan pendidikan yang dapat memastikan tercipta kemakmuran rakyat secara adil dan merata.
“Raperda ini dapat disebut Raperda Pendidikan untuk Kemakmuran. Ide dasarnya, jangan sampai di negeri ini ada yang tidak sekolah karena tidak punya biaya,” kata Ketua DPW PKS Jatim Arif Hari Setiawan.
Diuraikan, Raperda ini nanti akan memastikan bahwa semua anak usia SMA/SMK di Jatim dapat bersekolah secara gratis dan semua lulusan SMA/SMK dapat bekerja dan atau berwirausaha. “Nah, untuk meraih semua itu ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah,” kata Arif.
Sekretaris DPW PKS Jatim Irwan Setiawan menambahkan, alokasi APBD Jatim bisa cover titik krusial pendidikan di Jatim. “Pendidikan khas di Jatim ini madrasah diniyah dan pondok pesantren ini juga harus mendapat perhatian yang sama,” kata Irwan.KBID-DAY