KAMPUNGBERITA.ID – Ratusan mahasiswa asal Papua menggelar aksi turun ke jalan, Sabtu (1/12/2018). Mereka berunjukrasa menuntut kemerdekaan Papua. Para mahasiswa ini melakukan long march dari Monumen Kapal Selam (Monkasel) Jalan Pemuda menuju Gedung Negara Grahadi.
Aksi nekad dilakukan meski sempat dilarang aparat kepolisian. Bahkan, sejumlah pemuda Surabaya juga sempat menghadang. Meminta para mahasiswa menghentikan aksi yang bisa mengancam NKRI tersebut.
Namun, mereka tetap bergeming dan menggelar aksi. “Kami ingin diberi hak menentukan nasib sendiri. Dengan kekuatan kebenaran dan intelektual yang kalian miliki, lawan kapitalisme, kolonialisme dan militerisme. Papua harus merdeka,” teriak salah seorang peserta aksi.
Khawatir terjadi keributan, aparat kepolisian pun menghalau massa aksi. Ratusan massa yang bergerak dari Monkasel dihadang di depan Plaza Surabaya Jalan Pemuda. Sejumlah kendaraan taktis termasuk water canon didatangkan untuk menghadang aksi demo yang berencana menuju gedung negara Grahadi.
Langkah antisipasi ini diambil polisi karena puluhan massa tandingan dari sejumlah ormas kepemudaan, juga turun ke jalan. Mereka antara lain, FKPPI, Hipakad dan Pemuda Pancasila. Mereka menghadang dan meminta para mahasiswa mengakhiri aksi mereka.
Selain menyeru melalui pengeras suara, mereka juga mengibarkan sejumlah bendera merah putih untuk mengingatkan mahasiswa Papua bahwa mereka adalah warga negara Indonesia. “Ini Indonesia…!!! Jangan terpecah belah dengan tuntutan minta merdeka. Papua adalah bagian dari NKRI. Kalian saudara kami,” teriak salah satu pendukung ormas.
Sementara itu aparat kepolisian terus bersiaga. Dua mobil water canon disiapkan, termasuk 270 anggota Brimob. Mereka membuat pagar hidup. Memisahkan kedua kubu. “Ada 270 personel yang disiapkan. Kami semua berjaga. Mengantisipasi terjadinya keributan,” kata Kapolsek Genteng, Kompol Arie Tristiawan.
Sementara Ketua DPRD Surabaya, Ir Armuji menilai, aksi tersebut merupakan noda bagi Kota Surabaya. Menurutnya, aksi yang menjurus pada disintegrasi bangsa harus dicegah. Harus dibubarkan. Dia meminta Walikota Surabaya, Tri Rismaharini bertindak. Sebab, seperti diketahui Risma sempat dinonatkan sebagai ‘Mama Papua’ beberapa waktu lalu.
”Harusnya turun tangan, itu diberesi yang kayak gitu,” katanya.
Menurut Armuji, penobatan sebagai Mama Papua bukan perkara seremonial belaka, itu harus diemban dan diwujdukan dalam tindakan lantarn penobatan dilakukan melalui pertimbangan dan ritual yang tidak gampang. KBID-DJI