KAMPUNGBERITA.ID-Pemkot Surabaya secara resmi menerapkan Work from Home (WHF) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat melalui Surat Edaran Nomor 57 Tahun 2026.
Kebijakan yang disebut-sebut bertujuan untuk menghemat energi (listrik dan bahan bakar/BBM), serta efisiensi anggaran itu juga diberlakukan di Gedung DPRD Kota Surabaya mulai Jumat (10/4/2026). Penggunaan listrik dibatasi, termasuk tidak menyalakan lampu dan AC.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Moch. Machmud ketika dikonfirmasi Jumat (10/4/2026) menyatakan, bahwa kebijakan Pemkot Surabaya itu hanya melaksanakan perintah Pemerintah Pusat atau Presiden Prabowo agar ada penghematan.
Jika penghematan dari sisi BBM, dengan tidak naik mobil pribadi, hanya naik sepeda, jalan kaki, atau naik bus umum, itu imbauan yang baik karena pemkot hanya menjalankan perintah untuk menghemat BBM, bahan bakar minyak.
Lantas yang perlu dipertanyakan adalah efektivitas kebijakan ini, terutama pembatasan lampu. Karena lampu yang digunakan sudah LED, dan sudah hemat energi. Belinya memang cukup mahal tapi begitu dipakai hemat energinya.
“Sekarang ini penghematan itu merata, termasuk lampu. Bisa bertahan berapa minggu seperti ini. Saya yakin tidak akan bisa konsisten. Namun enggak apa-apa dicoba seperti ini,”ujar dia.
Machmud menyarankan untuk seluruh ASN jika melaksanakankebijakan tersebut seharusnya benar-benar fokus menghemat energi. Lha, energi yang dimaksud, ya BBM yang harganya terus naik itu. Sementara untuk bahan baku pembangkit listrik yang lain tidak terpengaruh.
Terkait efisiensi ini apakah Pemkot sudah melakukan kajian, termasuk LED yang sudah hemat energi listrik, tapi kenapa masih ada pembatasan? Machmud menyampaikan kemungkinan belum melakukan kajian. Tapi, kalau Pemkot Surabaya memang mau seperti ini ya enggak apa-apa. Tetapi mulai 10 April hingga 10 Mei 2026 nanti harus dicek pembayaran rekening listrik turun apa tidak.
“Itu namanya evaluasi, program yang dievaluasi. Tapi kalau tidak dievaluasi, ya enggak mengerti turun tidaknya. Di sini (Gedung DPRD Surabaya) dimatikan, sementara di tempat lain tidak, misalnya begitu,” ungkap dia.
Machmud menuturkan, tidak apa-apa lampu dan AC dimatikan, tapi 10 Mei harus dicek pembayaran rekening listriknya apakah turun apa tidak. Kalau tidak turun berarti penerapannya tidak tepat guna atau tidak sampai segitu berpikirnya Pemkot Surabaya. Kalau memang nanti dicek turun, ya harus diumumkan. Ternyata dengan pembatasan lampu dan AC dimatikan, Pemkot bisa menghemat Rp 2 miliar misalnya. Jadi harus transparan, karena uang yang dipakai ini kan uang rakyat,” tegas dia.
Machmud juga menyarankan kepada ASN di lingkungan Pemkot Surabaya,
kalau memang tujuan menghemat BBM seperti saran Presiden, ya berangkatnya ke kantor bisa naik sepeda, bus umum, atau naik taksi yang berbasis listrik. Itu lebih murah dan hemat BBM. Bukan taksi yang pakai bensin, pertalite, pertamax, maupun solar.
“Saran saya Wali Kota juga harus kerja sama dengan taksi Green SM (Green and Smart Mobility atau Blue Bird yang sekarang sudah pakai listrik. Jangan naik mobil yang menggunakan BBM bensin dan lain-lain, “ungkap dia.
Bagaimana dengan sepeda motor? Menurut dia, kalau motor itu kan menyangkut masyarakat banyak. Sekarang ini masyarakat sudah telanjur punya banyak motor yang pakai pertalite atau benasin. Untuk menggganti sepeda motor listrik kan perlu biaya. Ini belum tentu masyarakat bisa mengganti.
“Ya enggak apa-apa ini bertahap saja. Tapi lebih baik memang motor listrik. Supaya hemat. Awalnya memang mahal, tapi selanjutnya tidak pakai,” terang dia.
Selain pemadaman lampu dan ada WFH setiap Jumat dan hanya bagian pelayanan yang masuk kerja? Dia menegaskan, pihaknya akan coba melihat apakah penggunaan BBM di SPBU-SPBU di Surabaya turun, coba dicek. Seharusnya diukur oleh Pemkot Surabaya. Sebulan ini SPBU habis berapa liter masing-masing jenis pertamax, pertalite maupun solarnya. “Harus dipantau seluruh SPBU dan ada organisaniya. Diajak ngomong dulu. Tanggal 10 Mei didudukkan lagi, apakah omzetnya turun? Kalau enggak turun ya enggak ada gunanya. Oh minimal ASN Pemkot ini tidak bekerja tapi di rumah. Masak tahu kita di rumah, justru Jumat, Sabtu, Minggu dan ditambah sakit cerdas Senin, sehingga Senin enggak masuk. Bisa nyambung liburnya. Mereka bisa leyeh-leyeh di Tretes, Pacet atau Trawas. Memang BBM porsi di Surabaya turun, tapi hunian vila tinggi. Bisa jadi begitu,”ujar dia.
Kenapa WFH dipilih setiap Jumat, kok tidak dipilih hari lainnya. Machmud menyebut, pihaknya tidak tahu alasan secara pasti, padahal Pemetintah Pusat menyarankan hari Rabu supaya liburnya enggak nyambung, sehingga sakit cerdas itu enggak ada. KBID-BE