KampungBerita.id
Kampung Bisnis Surabaya Teranyar

Keberatan Persyaratan BPJS, Pansus LKPJ Wali Kota Minta Dinkes Lakukan Klasterisasi Rumah Sakit

Pansus LKPJ Wali KOta 2021 rapat hearing dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan rumah sakit – rumah sakit yang menolak kerja sama dengan BPJS. @KBID-2022

KAMPUNGBERITA.ID-Pansus LKPJ Wali Kota 2021 meminta kepada Dinas Kesehatan Kota Surabaya untuk memetakan atau melakukan klasterisasi terhadap 17 rumah sakit di Surabaya yang menolak kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ini karena ada sejumlah rumah sakit khusus yang memang tidak bisa dikerjasamakan dengan BPJS.

Hal ini disampaikan
Ketua Pansus LKPJ Wali Kota 2021, Baktiono saat hearing dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan 17 rumah sakit di ruang paripurna, Senin (11/4/2022) sore.

Menurut dia, dari pertemuan tersebut terungkap mayoritas rumah sakit kecil maupun rumah sakit khusus yang hanya memiliki 30 bed tidak kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kendalanya, selain tidak bisa memenuhi persyaratan dari BPJS, mereka juga masih fokus membenahi kondisi internal, baik manajemen maupun pengembangan rumah sakit.

Bahkan, kata Baktiono, ada Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) yang benar-benar tidak bisa kerja sama dengan BPJS. Bahkan, tidak mungkin kerja sama karena rumah sakit tersebut khusus menangani fertilitas, masalah kesuburan dan bayi tabung. “Itu yang tidak bisa dikerjasamakan. Ini menjadi catatan kami. Makanya, Dinkes harus segera melakukan klasterisasi,”ujar dia.

Selain itu, ada rumah sakit besar yang tak hadir dalam pertemuan, yakni RS Mitra Keluarga dan RS Nasional Hospital Surabaya yang memang tak bersedia kerja sama.
“Mereka semua akan kita undang kembali. Karena Pemerintah Pusat akan menjamin sumuanya, bahwa rumah sakit yang kerja sama dengan BPJS klaimnya pasti dibayar asal laporannya benar, ” ungkap dia.

Kalau selama ini ada keterlambatan, lanjut politisi senior PDI-P, saat ini ada program Supply Chain Financing (SCF) atau dana talangan yang akan dijamin bank-bank milik negara, dimana klaim-klaim bisa langsung dibayarkan.
Artinya apa? Kata Baktiono, rumah sakit itu tidak akan sampai rugi melayani program pemerintah melalui BPJS.

Diakui Baktiono, yang juga Ketua Komisi C DPRD Surabaya, memang ada kekhawatiran dari rumah sakit klaim peserta BPJS tidak terbayar.
“Memang beberapa tahun lalu pembayaran klaim ada yang tertunda karena verifikasinya belum selesai. Tapi saat ini seluruh rumah sakit dan pelayanan kesehatan masyarakat yang sudah kerja sama dengan BPJS sudah mampu dan mengerti apa yang diinginkan pemerintah. Bahkan, verifikasinya juga sudah lancar, sehingga bisa segera dicairkan jika tak ada kendala. Jika toh ada kendala itu bisa ditalangi lewat program SCF, ” beber Baktiono.

Ditanya kapan persoalan kerja sama 17 rumah sakit dengan BPJS ini tuntas, Baktiono menyatakan, kinerja Pansus LKPJ Wali Kota 2021 ini kan ada batas waktu. Karena itu, pansus mematok target pertemuan 17 rumah sakit dan Dinas Kesehatan Kota Surabaya dengan BPJS akan tuntas minggu depan. “Nanti akan langsung dilakukan MoU yang difasilitasi lembaga DPRD, “imbuh dia.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Nanik Sukristina menyatakan, pihaknya sudah komunikasi dengan 17 rumah sakit yang belum kerja sama dengan BPJS itu dan mengidentifikasi ulang, Jumat (8/4/2022) lalu. Sementara pasca rapat di pansus beberapa hari lalu, pihaknya belum berkomunikasi dengan BPJS.
” Ya kita akan sangat senang kalau 17 rumah sakit ini bisa semuanya kerja sama dengan BPJS untuk melayani warga Surabaya. Tapi ini terkait persyaratan yang diajukan BPJS. Apa yang disampaikan 17 rumah sakit tadi memang mayoritas belum bisa memenuhi persyaratan dari BPJS. Tapi ada beberapa yang sudah siap menjalin kerja sama,” kata Nanik.

Perwakilan RSIA IBI Surabaya Jalan Dupak mengatakan, pihaknya belum bisa kerja sama dengan BPJS, karena ada beberapa persyaratan yang belum bisa dipenuhi.
“Kita ini rumah sakit kecil yang pendapatannya juga kecil. Kita hanya berharap kepada warga Surabaya yang pakai non BPJS atau pasien umum,” jelas dia.

Kalau RSIA IBI Surabaya masuk ke area harus menyediakan 30 persen tempat tidur, kata dia, sangat keberatan. Tapi ini bukan berarti tak mendukung program pemerintah. “Kami harus menghidupi para karyawan, ” tandas dia.

Sementara perwakilan RSIA Lombok Jalan Lontar menyampaikan sebenarnya sudah kerja sama dengan BPJS mulai 2018 hingga 2021. Tapi kerja sama itu tak dilanjutkan karena terkendala kurangnya komitmen dari para dokter. ” Saat ini kami fokus membenahi internal dulu. Akhir tahun ini kami siap kerja sama lagi,” tandas dia.

Menyikapi sejumlah rumah sakit si Surabaya belum kerja sama dengan BPJS, Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Komisariat Wilayah Surabaya, dr Didi Dewanto SpOG menuturkan tujuan dari pansus ini kan agar rumah sakit yang belum kerja sama dengan BPJS karena basisnya kan rumah sakit yang sudah kerjasama dengan BPJS Universal Health Coverage (UHC). ” Kita lagi memilah-milah seperti itu. Kalau rumah sakit khusus, rasanya belum perlu kerja sama dengan BPJS karena layanannya bayi tabung yang mungkin belum dikover BPJS. Tapi yang lain, seperti RS Darmo dan RS Adi Husada Undaan bisa di push untuk kerja sama,” “jelas dia.

Soal persyaratan dari BPJS yang belum bisa diterima rumah sakit, khususnya rumah sakit kecil atau rumah sakit khusus, Didi menyatakan, bahwa semuanya kan ingin ideal. Kalau rumah sakit itu kerja sama, maka semua fasilitas nya bisa juga dimanfaatkan untuk layanan peserta BPJS.
“Ini yang belum ketemu. Semua dokter kan harus ikut semua, apalagi kan ada dokter senior. Tapi itu bisa dikomunikasikan dengan BPJS, mana yang penting. BPJS juga harus mencari rumah sakit yang bisa menjadi mitra untuk layanan kesehatan, ” tandas dia.

Didi juga menilai kekhawatiran rumah sakit klaimnya tidak dibayar itu sudah tidak relevan lagi. Karena sudah dua tahun ini ada kebijakan dari Pemerintah Pusat yang namanya SCF melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang memberikan dana talangan.
” Wong proyek saja sekarang seperti itu (pakai dana talangan), selama SPK jelas. Ada berita acara verifikasi kami bisa langsung klaim ke bank milik pemerintah. Jadi sekarang tak perlu khawatir lagi tak dibayar, ” pungkas dia. KBID-BE

Related posts

Putus Rantai Pandemi, Wawali Whisnu Sakti Galakkan Kerja Bhakti Kampung

RedaksiKBID

200 Napi Lapas Kelas 1 Surabaya Porong di Tes Swab

RedaksiKBID

Posisi Dirut PD Pasar Surya Kosong, Komisi B DPRD Surabaya Usulkan Penggantian Anggota Pansel

RedaksiKBID