KAMPUNGBERITA.ID-Sejak dipimpin Robert Simangunsong, kondisi internal DPD Partai NasDem Surabaya tidak pernah kondusif, kerap terjadi konflik. Baik dengan sesama pengurus DPD maupun DPC (tingkat kecamatan). Mosi tidak percaya dan tuntutan penggantian Robert beberapa kali dilayangkan ke DPW dan DPP, tapi selalu mentah. Ada apa?
Derasnya tuntutan mundur itu, memang sempat membuat Robert Simangunsong bergeming. Bahkan, dia dikabarkan mulai mempertimbangkan untuk mundur dari jabatannya sebagai ketua DPD Partai NasDem Kota Surabaya.
Bahkan, Robert Simangunsong dikabarkan sudah menyampaikan rencana pengunduran dirinya itu kepada Ketua DPW Partai NasDem Jatim, Sri Sajekti Sudjinadi, Jumat (3/2/2023) lalu.
Namun Bu Janet, panggilan Sri Sajekti Sudjinadi, memberikan dukungan agar Robert Simangunsong tetap semangat memimpin DPD Partai NasDem Kota Surabaya.
Kabar ini disampaikan Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPD Partai NasDem Kota Surabaya, Fatchul Muid ketika dikonfirmasi lewat WhatsApp(WA), Selasa (7/2/2023).
“Pak Robert memang ada niat untuk mundur. Rencana pengunduran diri itu sudah disampaikan langsung ke Ketua DPW Partai NasDem Jatim Sri Sajekti Sudjinadi, Jumat (3/2/2023) lalu, ” jelas dia.
Namun Janet memberikan dukungan agar Robert tetap semangat memimpin DPD NasDem Surabaya.
“Jadi, Pak Robert rencananya berniat mundur. Namun, setelah dapat dukungan dari DPW, tampaknya Pak Robert
tidak akan mundur dengan desakan dari orang-orang yang selama ini kontra dengan beliau, ” ungkap dia.
Muid menambahkan,
meskipun Robert Simangunsong difitnah dan direndahkan kredibilitasnya, tapi dia akan tetap bertahan dan sabar dalam menghadapinya.
Sayangnya hingga kini Robert Simangunsong sendiri masih bungkam. Ketika dikonfirmasi lewat WA, meski dibaca, tapi tidak memberikan jawaban.
Sementara itu tidak harmonisnya hubungan pengurus di struktur DPD ini mengundang keprihatinan mendalam mantan
Ketua DPD Partai NasDem Kota Surabaya, Sudarsono Rahman.
Dikonfirmasi soal mundurnya delapan wakil ketua yang kecewa dengan kepemimpinan Robert Simangunsong yang dinilai tidak mampu menahkodai partai dan tidak transparan dalam penggunaan dana banpol, Sudarsono enggan berkomentar.
“Jangan saya mas, kurang elok kalau saya berkomentar, ” ujar dia.
Meski demikian, Sudarsono mengakui memang tidak mudah memimpin partai di Surabaya, apalagi partai yang terbilang baru, seperti Partai NasDem.
Menurut dia, dua periode kepemimpinan dirinya di DPD Partai NasDem Surabaya seharusnya sudah bisa menjadi pondasi bagi kepengurusan sekarang untuk lebih meningkatkan lagi kinerja dan perolehan suaranya pada Pemilu 2024.
“Yang saya heran kondisi ini kok seperti dibiarkan ya, sehingga bergolak terus,” ujar dia.
Untuk itu, Sudarsono berharap konflik yang terjadi di internal Partai NasDem Surabaya ini segera berakhir dan diselesaikan dengan bijak dan cerdas. Apalagi, Pemilu 2024 tinggal setahun lagi. Jangan sampai Partai NasDem terpuruk gegara konflik internal berkepanjangan ini.
“Sebagai orang yang pernah membesarkan NasDem Surabaya saya ikut prihatin. Semoga saja badai ini cepat berlalu,” tandas dia
Seperti diketahui, pada
Pemilu 2014 suara Partai NasDem di Surabaya sekitar 53 ribu dan mendapatkan dua kursi di DPRD Kota Surabaya.
Kemudian pada
Pemilu 2019, perolehan suara Partai NasDem meningkat menjadi sekitar 86 ribu dan memperoleh tiga kursi di DPRD Kota Surabaya. Kala itu, dana banpol hanya Rp 34 juta. Bahkan, DPD tidak dapat bantuan dana dari DPP maupun DPW.
“Terus terang , ketua DPD NasDem Surabaya sekarang lumayan enak lho. Kursi legislatifnya ada tiga dan nilai banpolnya cukup besar. Tapi saya heran gerakannya jauh dibanding saat saya pimpin dulu, “ungkap dia.
Apakah Robert Simangunsong harus lengser?Sudarsono enggan menjawab. “Silakan tanya ke DPW atau DPP saja. tandas dia.
Sementara Pakar Sosial Politik Universitas Negeri Surabaya, Dr Moch. Mubarok Muharam memprediksi, keberanian anggota terhadap ketua parpol, dimungkinkan adanya kekecewaan atau ketidakpuasan terhadap kinerja ketua.
Selain itu, para pengurus itu mungkin juga berkomunikasi dengan parpol lain. Sehingga mereka tidak khawatir dikeluarkan.
Menurut dia, fenomena itu terjadi, karena parpol dianggap tidak mempunyai basis politik yang solid. Makanya, ini menjadi pekerjaan besar Partai NasDem terkait pengkaderan. “Parpol harus memberlakukan sistem kepemimpinan yang baku, sehingga konflik relatif bisa diminimalisasi,”ucap dia.
Untuk itu, Mubarok mendorong ketua parpol bisa membaca pola kepemimpinan dan kebutuhan kader terhadap organisasi partai politik, dan bisa dimaksimalkan. “Memang dimungkinkan terjadi perbedaan pendapat. Tetapi bila sudah terjadi kesepakatan harus dikawal aturan main tersebut,”kata Mubarok.
Dia menuturkan, ketua Partai NasDem adalah penunjukan, maka kader lain tidak bisa dituntut. “Dan ini sebagai pekerjaan rumah sebagai partai politik,” tutup Mubarok. KBID-BE