KAMPUNG BERITA.ID Perbaikan di tubuh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sepertinya bakal jauh panggang dari api. Setelah Timnas U-23 gagal total pada ajang Sea Games 2026 di Thailand, banyak publik berharap hal ini bisa menjadi sarana introspeksi diri dalam kepengurusan PSSI ke depan.
Alih-alih sadar dengan kondisi tersebut, PSSI justru mengeluarkan surat yang isinya ‘gerakan‘ penundaan Kongres PSSI untuk memilih ketua dan pengurus asosiasi di tingkat provinsi. Beberapa provinsi bahkan sudah menyelesaikan proses seleksi dan menutup pendaftaran bakal calon ketua, tinggal pelaksanaan kongres. Namun semuanya sia-sia lantaran PSSI menerbitkan surat dan mencabut rekomendasi PSSI di tingkat provinsi untuk menggelar kongres. Termasuk Kongres PSSI Jatim yang diagendakan digelar 12 Januari 2026 sementara proses pendaftaran sudah selesai pada 8 Desember 2025.
Hal ini sontak memantik reaksi keras sejumlah kalangan. Pimpinan DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni mengaku kecewa dengan kebijakan yang dikeluarkan dengan alasan jauh dari relevansi dunia olahraga.
Melalui unggahan di media sosial (medsos) facebook, Cak Toni, sapaan akrab Arif Fathoni, menyebut fair play adalah jargon universal dalam dunia olah raga, khususnya sepak bola. “Mestinya ini menjadi spirit bagi semua yang terlibat, suporter sudah berbenah sedemikian rupa dan klub sudah bertransformasi ke era sepak bola industri,” ujar dia dikutip Minggu (14/12/2025).
Menurut mantan jurnalis ini, keinginan berbenah hanya menjadi angan-angan sepanjang masih bercokol ‘gerombolan’ yang selalu bermain di level kebijakan demi mempertahankan posisi. “Hanya satu yang tidak berbenah, siapa itu?Mungkin saja orang-orang yang selama ini hidup dari organisasi, bukan orang yang menghidupi organisasi,” tegas Wakil Ketua DPRD Surabaya ini.
Karena itu, lanjut Cak Toni di saat ada figur mau menghidupi organisasi, maka cara paling gampang adalah menunda, dengan alasan yang anak Sekolah Sepak Bola (SSB) usia 9 tahun pun tahu kalau itu halusinasi. “Awas kena angin topan lho ya. Kemarin hanya angin sepoi-sepoi, kalau badai sudah dikirimkan, carilah kembali alasan pembenar yang mungkin saja anak TK pun tahu kalau itu ilusi,” tandas dia.
Dia juga menyindir soal penundaan yang disebut PSSI dalam suratnya tanpa batas waktu. Menurut dia, jeda waktu yang tidak jelas ini akan dimanfaatkan mereka-mereka yang tidak ingin proses ini berjalan lancar. “Ingat, satu jam saja sikap bisa berubah hanya demi kepentingan, apalagi tanpa batas waktu. Ini janggal,”ungkap dia.
Seperti diketahui, pada 10 Desember 2025 PSSI mengeluarkan surat penundaan Kongres Biasa Pemilihan Asosiasi Anggota PSSI yang ditujukan kepada Ketua Asosiasi Anggota PSSI di-Seluruh Indonesia. Surat ini terbit dua hari setelah PSSI Jatim menutup pendaftaran bakal calon ketua dan hanya ada satu orang yang mendaftar yakni Raja Siahaan.
Surat bernomor 6794/PGD/894/XII-2025 yang ditandatangani Sekjen PSSI Yunus Nusi itu memutuskan mencabut rekomendasi dan menunda seluruh tahapan dan pelaksanaan Kongres Biasa Pemilihan PSSI Provinsi dan Asosiasi Anggota PSSI lainnya sampai dengan batas waktu yang akan ditetapkan kemudian.
Selain itu, PSSI akan menerbitkan ketetapan terkait dengan jalannya organisasi PSSI Provinsi dan Asosiasi Anggota PSSI lainnya yang telah habis masa baktinya sampai dengan terpilihnya kepengurusan baru.
Poin ketiga adalah PSSI akan melakukan penyesuaian dan penyeragaman periode masa bakti PSSI Provinsi dan Asosiasi Anggota PSSI lainnya sebagai tindak lanjut Statuta PSSI Tahun 2025.
Dalam suratnya, PSSI juga menyebut sejumlah alasan penundaan kongres dengan mendasari pada surat PSSI nomor 5187/PGD/654/X-2025 tertanggal 22 September 2025 perihal Pelaksanaan Kongres Asosiasi Anggota PSSI. Di mana alasan penundaan di antaranya karena kondisi bencana alam yang terjadi khususnya di wilayah Aceh dan Sumatera.
Selain itu, pemerintah sedang merencanakan revisi Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), termasuk penetapan kembali cabang olahraga prioritas menjadi 21 (dua puluh satu) cabang olahraga prestasi, di mana sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang ditetapkan sebagai prioritas nasional.
Alasan lainya, PSSI sedang melakukan penguatan kerja sama lintas Kementerian/Lembaga untuk mengoptimalkan pembinaan dan penyelenggaraan kompetisi daerah melalui dukungan APBD sesuai revisi Permendagri Nomor 22 Tahun 2011, serta lahirnya Permendagri Nomor 27 Tahun 2024 yang membuka peluang kerja sama pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga sehingga pengelolaan stadion dan sarana olahraga daerah dapat melibatkan sektor swasta.
Terakhir, PSSI beralasan masih melaksanakan sosialisasi Statuta PSSI Edisi Tahun 2025 dan Peraturan Organisasi PSSI Tahun 2025.
Alasan-alasan tersebut dinilai mengada-ada lantaran siapapun yang terpilih dalam tiap Kongres PSSI di tingkat provinsi bisa langsung menyesuaikan.
“Mbanyol gak mari-mari (melucu ndak selesai-selesai),” ujar Cak Toni dengan logat Suroboyoan menanggapi beragam alasan PSSI menunda kongres.
Sebelumnya, Kamis (11/12/ 2025), Ketua PSSI Provinsi Jawa Timur, Ahmad Riyadh, menegaskan bahwa keputusan PSSI Pusat menunda pelaksanaan kongres di sejumlah daerah merupakan bagian dari dinamika organisasi yang harus dihormati. Penundaan itu disebutkan menyasar sekitar 16 hingga 17 provinsi yang masa kepengurusannya telah habis atau sedang menjalankan tahapan kongres.
Riyadh menjelaskan, penundaan dilakukan karena PSSI ingin menyeragamkan jadwal kongres di seluruh Indonesia, sekaligus menyesuaikan dengan provinsi yang juga masuk masa pergantian, seperti Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. “PSSI berpendapat pentingnya menunda kongres untuk menyeragamkan seluruh Indonesia. Karena ada daerah yang masa jabatannya berakhir 2025 dan ada yang 2026,”jelas dia.
Riyadh, yang juga anggota Exco PSSI mengaku mengikuti pembahasan internal bersama Ketua Umum PSSI. Mayoritas Exco disebut sepakat penundaan perlu dilakukan.
Menyoal situasi di Jawa Timur, Riyadh menyebut PSSI Jatim mengikuti sepenuhnya surat instruksi dari PSSI yang menunda seluruh tahapan kongres.
Jika masa jabatan PSSI Jatim habis, maka PSSI Pusat akan menunjuk pelaksana tugas (Plt).
“Nanti PSSI yang menunjuk Plt. Bisa saja dari ketua PSSI lama, bisa juga dari PSSI langsung. Kita ikuti saja karena sudah ada SK-nya,” pungkas dia. KBID-BE