KAMPUNGBERITA.ID – Kepala Dinas Pendidikan (Dindik), Ikhsan dalam dengar pendapat dengan Komisi D DPRD Surabaya terkait PPDB yang dikeluhkan MKKS menyampaikan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya telah beberapa kali bertemu dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta. Pertemuan ini membahas kekurangan murid yang terjadi di beberapa SMP swasta. Dispendik pun tidak tinggal diam dan ikut mencari jalan keluar.
Menurutnya, dalam pertemuan itu membahas soal nasib dan kesejahteraan guru terdampak minimnya siswa di sekolah. Ada beberapa jalan keluar untuk mengatasi keluhan guru. Misalnya, guru diperbantukan di sekolah lain. Juga untuk memenuhi jam mengajar, guru bisa diperbantukan dalam kegiatan ekstra kurikuler.
“Soal guru sudah diatur, kita perbantukan ke sekolah lain. Ada beberapa guru yang tidak bisa kemana lagi, nanti ditawarkan menjadi guru kontrak di sekolah kita (negeri),” katanya, Selasa (28/8) saat dengar pendapat dengan Komisi D DPRD Surabaya.
Ikhsan menegaskan, pihaknya sudah minta data tentang guru yang terancam kekurangan jam pelajaran. Selain itu, Dinas Pendidikan juga meminta data sekolah yang terdampak dan terancam mati. “Jadi kalau masih terdampak, kami mohon minta diberi data,” ungkap Ikhsan.
Perihal BOPDA yang sering menjadi keluhan sekolah-sekolah swasta, Dispendik telah menyiapkan beberapa formulasinya untuk penghitungan Bopda. Misalnya, pencairan Bopda berbasis jumlah siswa atau dengan model per rombongan belajar (rombel).
“Gimana ke depan, apa seperti sekarang yang berbasis siswa atau per roombel. Tapi semuanya ada konsekuensinya. Kita masih belum tentukan yang mana, karena bisa saja harus mengubah perwali,” terangnya.KBID-DJI