KAMPUNGBERITA.ID-Sejumlah petani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Benteng Sejahtera Kelurahan Kedungcowek, Kecamatan Bulak menyatakan keberatan atas rencana pembangunan Sekolah Rakyat di atas lahan pertanian produktif seluas 4 hektare yang secara turun temurun mereka garap.
Hal ini disampaikan Ketua RW-01 Kelurahan Kedungcowek, Pitono saat hearing dengan OPD terkait dan Komisi D DPRD Kota Surabaya, Selasa (28/10/2025). Menurut dia, intinya para petani tidak menolak pembangunan Sekolah Rakyat yang notabene adalah Program Strategis Nasional (PSN) Presiden Prabowo Subianto. Hanya saja, petani keberatan dengan lokasi yang dipilih karena mengancam sumber mata pencaharian mereka.
Bahkan, dia mempertanyakan alasan Pemkot Surabaya memilih lahan produktif, sementara di sekitar wilayah tersebut terdapat lahan non-produktif milik pemerintah yang lebih layak digunakan. “Kami tidak menolak Sekolah Rakyat. Tapi kenapa harus lahan produktif? Di depan mata ada lahan non-produktif, termasuk aset Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) sekian hektare yang tak terpakai dan Lapangan Tembak yang mangkrak. Mengapa tidak menggunakan itu? Apalagi, rencana pembangunan Sekolah Rakyat itu tidak
disosialisasikan ke pengurus kampung (RT/RW). Tapi, tiba-tiba ada pengukuran dan pengeboran di lokasi. Inilah yang membuat hati para petani terluka, apalagi masih ada tanaman yang berbuah,” beber Pitono.
Dia menyatakan, sosialisasi baru dilakukan pihak Kecamatan Bulak, setelah dirinya berkirim surat ke Ketua DPRD Kota Surabaya, Wali Kota Surabaya, Dinas Sosial, dan Dinas Lingkungan. hidup. “Dalam pertemuan itu tidak ada jalan keluar alias deadlock. Karena itu, kami menyampaikan aspirasi ini ke DPRD agar ada solusi,” tandas dia.
Sekali lagi, Pitono menegaskan, pihaknya mendukung program pemerintah untuk Sekolah Rakyat, tapi tolong jangan mengabaikan program lainnya, yakni Program Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan.
“Kalau Program Sekolah Rakyat dipaksakan di Kedungcowek, maka dua program lainnya akan hilang. Tolong ini dipertimbangkan dan dicarikan solusi di lahan non produktif. Ingat lahan produktif telah digunakan Pemkot Surabaya membangun JLLT beberapa tahun lalu, tapi sampai sekarang tidak berfungsi, malah menimbulkan masalah, ” tandas dia.
Camat Bulak, Hudaya mengatakan, jika pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada seluruh petani, tokoh masyarakat, dan dihadiri Dinas Sosial, DKPP.
Intinya, Hudaya menyampaikan kembali bahwa di sana (Kedungcowek) akan dilakukan pembangunan Sekolah Rakyat yang merupakan proyeksi PSN Presiden Prabowo. “Sebenarnya ada alternatif yang bisa dijadikan solusi, yakni apakah bisa memakai lahan BPWS di sebelah lahan 4 hektare, kita alihkan sebagai lahan garapan petani. Tapi, kami paham itu bukan lahan Pemkot Surabaya, sehingga perlu koordinasi dengan Pemprov Jatim, mengingat lahan BPWS adalah milik provinsi, “ungkap dia.
Hudaya menambahkan, pihaknya tidak mungkin mengabaikan aspirasi para petani, apalagi mereka adalah tulang punggung perekonomiann keluarga. ” Ada sekitar 25 petani yang menggarap lahan 4 hektare,”tandas dia.
Lebih jauh, dia menjelaskan, pembangunan Sekolah Rakyat ini merekomendasikan kepada warga yang kurang mampu untuk ditampung di sekolah tersebut. Yang mana, ke depannya, dapat bermanfaat bagi warga Kedungcowek. Bahkan, dampaknya nanti bisa dirasakan langsung. Yakni, menjadikan warga di situ menjadi padat karya atau komponen dalam Sekolah Rakyat.
Terkait lokasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat, dia menyatakan, jika lahan tersebut adalah aset Pemkot Surabaya dan tercatat dalam Simbada (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah) dan existing lahan tersebut adalah lahan produktif. “Sampai saat ini para petani tidak ada hubungan hukum dengan Pemkot Surabaya,” terang dia.
Kepala Dinas Sosial, Mia Santi Dewi menegaskan, Sekolah Rakyat ini adalah program nasional yang harus disupport seluruh daerah. Sebenarnya pelaksanaan pembangunan Sekolah Rakyat tahun kemarin, karena persyaratannya harus menyediakan lahan seluas minimal semula tujuh hektare. “Tapi rasanya tak mungkin Kota Surabaya menyediakan lahan seluas itu. Sehingga tahun kemarin belum bisa diwujudkan.Jadi baru tahun ini akan dimulai,” tandas dia.
Adapun lokasi yang dipilih Pemerintah Pusat, lanjut Mia, adalah di Kedungcowek karena mendekati persyaratan yang ditetapkan Kementerian Sosial (Kemensos). Jadi, kata Mia, Surabaya terpilih dari 108 daerah yang pelaksanaan pembangunan Sekolah Rakyat dilakukan tahap II. “Seluruh pembangunan dan operasional sekolah dibiayai oleh APBN. Daerah hanya diminta menyiapkan lahan dan siswa yang bersekolah di sana,”tambah dia.
Rachmat dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) kota Surabaya mengaku, jika Gapoktan Benteng Sejahtera Kedungcowek ini adalah salah satu kelompok tani dari 35 yang ada di Surabaya. “Anggotanya ada 25 orang, petani sawah dan buah-buahan. Selama ini mereka menjadi pendukung ketahanan pangan, tutur dia.
Sementara Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, dr Akmarawita Kadir mengatakan, pihaknya memahami aspirasi warga dan akan mendorong Pemkot Surabaya mencarikan solusi agar petani tidak kehilangan sumber nafkah.
“Petani di sini tidak menolak sekolah rakyat. Mereka hanya meminta Pemkot mempertimbangkan lokasi lain karena sudah lama menggantungkan hidup dari lahan tersebut,” jelas dia.
Anggota Komisi D lainnya, Imam Syafi’i mengucapkan terima kasih Gapoktan Benteng Sejahtera Kedungcowek menitipkan aspirasi kepada Komisi D. Namun pihaknya tentu akan sebijak mungkin dalam menyikapi polemik ini. “DPRD siap mengawal permintaan relokasi lahan ke Pemerintah Pusat,”tandas dia.
Dia menjelaskan bahwa sebelum lokasi Kedung Cowek dipilih, Pemkot sebenarnya pernah menawarkan alternatif lain, termasuk bekas lapangan tembak, namun ditolak pusat. “Sejak awal Pemkot menawarkan lapangan tembak, tapi Pemerintah Pusat menolak. Pemkot itu sebenarnya tak mau merugikan warganya. Tapi yang diminta pusat syaratnya 5 hektare. Di Surabaya ini lahan cukup banyak, tapi kecil-kecil,” tegas dia.
Imam menambahkan, Pemkot Surabaya sampai berani menawarkan Lapangan Tembak, padahal sesuai RPJMD gedung itu akan menjadi RSUD.
Politisi Partai NasDem ini menegaskan, pembangunan Sekolah Rakyat tahun ini sebenarnya agak molor jika dibanding daerah lain. Semua pembangunan Sekolah Rakyat akan dilakukan Pemerintah Pusat dan yang akan menikmati adalah anak-anak Surabaya. “Kalau Sekolah Rakyat ini sudah jadi, maka kehidupan di sana (Kedungcowek) nanti makin ramai dan ekonominya bergerak. Juga harus dipastikan kepada Pemkot mereka-mereka yang sudah berkorban ini jangan ditinggal. Ini yang paling penting,” tandas Imam.
Dia juga mengetuk hati pari petani, bahwa yang harga mati itu cukup NKRI. Jangan sampai kemudian membangun di situ harga mati. Jangan. “Kita akan ikhtiar seoptimal mungkin untuk cari solusi terbaik,” tutur dia.
Pada hearing kemarin, Imam memang sempat mempertanyakan legalitas lahan tersebut. Hal ini karena dia ingin mengukur mau bertarungnya sampai ke mana. “Tapi sekali lagi ini bicara soal kemanusiaan, dan kemanusiaan harus ditempatkan di atas hukum. tapi jangan saklek,” pungkas dia. KBID-BE