KampungBerita.id
Surabaya Teranyar

Pengembang Hunian Vertikal Nakal Seenaknya Naikkan Biaya Listrik dan Air, DPRD Surabaya Siapkan Perda untuk Lindungi Masyarakat

Ilustrasi apartemen.@KBID2021

KAMPUNGBERITA.ID – Banyaknya keluhan tentang tingginya beban charge atau biaya penghuni apartemen, membuat DPRD Kota Surabaya harus bertindak tegas mengatur tata kelola hunian vertikal (apartemen) dengan peraturan daerah (perda).

Hal ini disampaikan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPP) DPRD Kota Surabaya, Josiah Michael.

Menurut dia, biaya listrik yang cukup tinggi banyak dikeluhkan penghuni apartemen. Ini karena listrik dan air itu sesuai harga yang ditentukan developer atau pengembang nakal yang mana harganya sangat tinggi
Selain itu, akses ke ruang meteran juga dibatasi. Itu keluhan yang banyak dilaporkan ke dewan, “ujar Josiah ketika dikonfirmasi, Minggu (15/8/2021).

Selain itu, menurut dia, masih banyak apartemen yang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) dibentuk pengembang dan bukan penghuni. Akibatnya, biaya pengelolaan apartemen sering kali tidak transparan dan terus membengkak.

“Karena pengurus P3SRS tidak dari penghuni, maka yang menentukan segala keputusan dan kenaikan biaya operasional adalah P3SRS sesuai dengan permintaan pengembang. Jadi, pengembang banyak mengakali agar P3SRS tetap mereka pegang, sehingga yang terjadi masyarakat atau penghuni banyak yang dirugikan,” ungkap politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Surabaya ini.

Untuk itu, dia meminta kepada pengembang agar tidak menaikkan biaya listrik dan air seenaknya. Apalagi di saat pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Josiah yang juga anggota Komisi A (Bidang Hukum dan Pemerintahan) DPRD Kota Surabaya ini mengusulkan dalam perda ini nantinya akan diatur ” One Man One Vote”, bukan berdasarkan jumlah kepemilikan. Dan itu harus dibuktikan dengan KTP berdomisili di unit sesuai lokasi untuk hunian dan nomor induk berusaha (NIB) di lokasi tersebut untuk tempat usaha.

” Intinya P3SRS wajib dijalankan oleh masyarakat, bukan pengembang. Dengan begitu, pengembang tidak bisa seenaknya menaikkan biaya listrik dan air,” ungkap dia.

Ditanya progres pembahasan perda sampai sejauh mana, Josiah mengaku saat ini masih dalam proses.” Masih dalam tahap identifikasi masalah. Semoga saja perda ini nantinya bisa melindungi masyarakat sebagaimana mestinya, ” pungkas dia. KBID-BE

Related posts

Batal Digelar, Deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya Ricuh

RedaksiKBID

Sumpah Jabatan, Eri Cahyadi akan Penuhi Kewajiban sebagai Wali Kota Surabaya

RedaksiKBID

Kawasan Romokalisari Dirancang Jadi Area Wisata Air, Komisi B Minta Pemkot Berdayakan Nelayan dan UMKM Setempat

RedaksiKBID