KAMPUNGBERITA.ID-Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanggulangan Banjir terus dimatangkan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Surabaya dengan mengundang pakar dari ITS, pakar hukum, dan pimpinan Komisi C sebagai pengusul.
Dalam pembahasan, Rabu (23/3/2022), muncul sejumlah masalah penting dalam penangulanggan banjir di Surabaya, yang nantinya bisa tertangani melalui perda tersebut.
“Di antaranya soal pentingnya koordinasi antara Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Jasa Tirta, dan Pemkot Surabaya selaku stakeholder,” ujar Wakil Ketua Komisi C, Aning Rahmawati, Rabu (23/3/2022).
Politisi perempuan PKS ini menegaskan, koordinasi ini penting dilakukan untuk menjaga elevasi sungai Brantas. Selain untuk suplai sebagai bahan baku air PDAM, elevasi Sungai Brantas terkadang menyebabkan banjir.
“Selain itu koordinasi juga berkaitan dengan aliran air Sungai Brantas dari hulu seperti Mojokerto dan daerah lainnya, yang masuk ke Surabaya,”ungkap dia.
Dia menuturkan, dari pembahasan tersebut terungkap jika para tenaga ahli sudah punya data dan memetakan titik-titik yang selama ini rawan banjir dan penyebabnya.
“Ada hal menarik yang disampaikan tenaga ahli tentang wacana peta digital nyambung dengan peta lidar yang dulu digagas Pak Wali saat menjabat kepala Bappeko. Ke depan, seluruh pengembang diwacanakan wajib up date pembuatan sistem drainasenya melalui peta lidar,” ungkap Aning.
Peta Lidar merupakan peta citra yang berwujud peta tiga dimensi digital. Menggambarkan kontur dan topograsi Surabaya, sekaligus seluruh dimensi saluran di Surabaya. Sehingga bisa di update data dimensi salurannya secara digital.
Aning menambahkan, Raperda Penanggulangan Banjir tidak hanya sebagai bentuk untuk solusi banjir di Surabaya. Melainkan juga soal bagaimana pengelolaan potensi air.
“Wacana untuk memanen air yang bertujuan memanfaatkan potensi air, sekaligus mengatasi banjir. Karena para tenaga ahli memprediksi ketersediaan air akan langka dikemudian hari,” pungkas dia. KBID-BE