KAMPUNGBERITA.ID – Wali Kota Surabaya berang. Bahkan, Wali Kota perempuan pertama di Kota Pahlawan ini meminta agar KPK masuk ke Surabaya untuk melakukan penelusuran.
Kemarahan Wali Kota Risma ini berpangkal pada adanya dugaan penyelewengan dana BOPDA. “Kalau sekarang ada anak mau sekolah tapi ditolak karena alasan biaya, terus ke mana BOPDA-nya. KPK harus telusuri itu,” cetusnya.
Menurut mantan Kepala Bappeko Surabaya ini, Pemkot Surabaya sudah secara rutin menyalurkan dana BOPDA. Program bantuan itu disalurkan kepada seluruh sekolah negeri maupun swasta. Meskipun, untuk sekolah swasta mendapatkan alokasi dana lebih tinggi.
“Karena jumlah sekolah swasta memang lebih banyak ketimbang negeri. Selain itu, bantuan sarana prasarana berupa komputer dan perbaikan gedung,” kata Wali Kota Risma.
“Sampai sekarang saya tanda tangan bantuan komputer atau gedung untuk sekolah swasta. Ya, supaya anak nggak putus sekolah,” tambahnya.
Temuan adanya dugaan penyelewengan dana BOPDA ini bermula dari kunjungan Wali Kota Risma yang menemukan sejumlah siswa SMP putus sekolah.
Dia menemukan fakta itu ketika berkunjung ke kawasan eks-lokalisasi Dolly. Katanya, mereka berhenti sekolah karena menunggak SPP. Atas temuan itu, Risma lalu melunasi pembayaran jumlah SPP yang berfariasi antara Rp 525 ribu hingga Rp 800 ribu.
Tidak berhenti disana, Wali Kota sarat prestasi ini pun lantas melaporkan temuannya kepada Inspektorat Surabaya. Pasalnya, Ia menganggap sudah menyalurkan dana BOPDA ke semua sekolah. Bail sekolah swasta maupun negeri. KBID-NAK