KAMPUNGBERITA.ID-Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, menyoroti ketidakseimbangan antara penurunan target pendapatan dan peningkatan anggaran belanja RSUD Eka Candrarini yang dianggap tidak sejalan.
Sebelumnya, target pendapatan rumah sakit ditetapkan sebesar Rp105 miliar, namun angka tersebut kemudian diturunkan drastis menjadi Rp 46 miliar. Di sisi lain, anggaran belanja justru melonjak signifikan dari Rp 5,1 miliar menjadi Rp 69 miliar. Dengan perubahan ini, total anggaran yang diajukan mencapai lebih dari Rp100 miliar.
Imam Syafi’i menyebut adanya ketidakseimbangan dalam pengelolaan anggaran rumah sakit yang berlokasi di Surabaya Timur tersebut.
Dia menegaskan bahwa penambahan anggaran harus dibarengi dengan strategi peningkatan target pendapatan agar keuangan rumah sakit tetap stabil.
“Ada ketidakcocokan antara penurunan target pendapatan dan peningkatan anggaran belanja. Penambahan anggaran seharusnya diimbangi dengan peningkatan target pendapatan,” ujar Imam Syafi’i, Senin (3/2/2025).
Selain itu, politisi Partai NasDem ini Imam juga menekankan pentingnya segera mendefinitifkan Direktur Rumah Sakit Eka Candrarini, yang saat ini dijabat oleh dokter gigi, dr Bisukma Kurniawati. Saat ini, Bisukma juga menjabat sebagai Direktur Utama RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH), sehingga dinilai kurang optimal dalam fokus kepemimpinan.
“Penting bagi rumah sakit untuk memiliki pemimpin yang fokus penuh dalam pengelolaan. Hal ini agar kinerja dan pelayanan kepada masyarakat bisa maksimal,” tegas dia.
Dalam pembahasan dengan manajemen RSUD Eka Candrarini beberapa hari lalu, Imam Syafi’i memberikan rekomendasi terkait kriteria pimpinan rumah sakit. Dia berharap posisi tersebut diisi oleh dokter umum, bukan hanya dokter gigi, guna memberikan kesempatan lebih luas bagi tenaga medis lainnya dalam mengemban kepemimpinan.
“Saya berharap pimpinan rumah sakit diisi oleh dokter umum agar kesempatan bagi tenaga medis lainnya lebih terbuka,”ungkap mantan jurnalis ini.
Pembahasan dengan manajemen RSUD Eka Candrarini menjadi langkah awal dalam evaluasi manajemen keuangan dan kepemimpinan di rumah sakit milik Pemkot Surabaya tersebut.
DPRD Surabaya berharap adanya perbaikan dalam tata kelola rumah sakit demi pelayanan kesehatan yang lebih optimal bagi masyarakat. KBID-BE