Surabaya.
KAMPUNGBERITA.ID – Usai menerima pengaduan MKKS, di hari yang sama, Selasa (28/8) Komisi D DPRD Surabaya memangil Kepala Dinas Pendidikan, Iksan untuk melakukan dengar pendapat.
Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Agustin Poliana mengatakan, hasil hearing dengan MKKS diketahui ada 265-268 sekolah swasta di Surabaya, sementara ada 62 SMP negeri. MKKS berharap ada transparansi PPDB, sehingga sekolah swasta bisa mendapatkan siswa baru yang total jumlahnya 12 ribu didik baru.
“Tahun ini ada sekolah yang tidak menerima peserta didik baru yaitu 23 sekolah, belum lagi tahun depan ada penambahan sekolah swasta. Nah kekhawatiran dari MKKS ini saya kira wajar, agar ada pemerataan pembagian siswa ini harus diperhatikan oleh Kadispendik Surabaya,” katanya.
Dia menjelaskan, jumlah lulusan SMP tahun 2017 sebanyak 42 ribu, sementara tahun 2018 meningkat menjadi 44 ribu siswa. Dari jumlah kelulusan tersebut, sekolah swasta mendapatkan share hanya 13.618 siswa baru, sementara di tahun kemarin swasta mendapatkan 18.299 siswa.
Dari hearing Komisi D dengan MMKS, kata Agustin, MMKS berharap dalam PPDB pihak sekolah bisa dilibatkan agar sekolah swasta tahu betul berapa pagu untuk penerimaan siswa baru di sekolah swasta.
“Hal ini harus menjadi perhatian bagi Dispendik Kota Surabaya, kami juga tidak bisa menolak adanya pendirian sekolah swasta baru, namun jika pihak swasta dilibatkan dalam PPDB tentunya krisis siswa di sekolah swasta tidak akan terjadi seperti sekarang ini,” tutupnya.
Sebelumnya, banyaknya sekolah-sekolah menengah pertama swasta di Surabaya yang kekurangan siswa diduga lantaran amanat Perwali Kota Surabaya nomor 47 tahun 2013 tentang wajib belajar tidak dijalankan dengan benar.
Perwali yang salah satunya mengatur tentang besaran jumlah siswa yang masuk ke sekolah- sekolah negeri melalui jalur mitra warga tersebut banyak dilanggar. ”Amanatnya maksimal 5 persen yang masuk melalui jalur tersebut,” kata Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Ibnu Shobir.
Dia mengatakan, jalur mitra warga memang dibenarkan sesuai Perwali, tapi harus tetap mengacu pada aturan. ”Ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi, bukan digerojok,” katanya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga Alumnus Ponpes Darul Ulum, Peterongan, Jombang ini mengatakan, sampai saat ini pihaknya tidak mengetahui persis data mengenai jumlah siswa sekolah negeri meski Komisi D memiliki tupoksi pengawasan di bidang pendidikan.
Dia berharap, Dinas Pendidikan Surabaya memberikan kepastian kapan data itu dikeluarkan. ”Banyak kepala sekolah-kepala sekolah mengadu mengenai masalah ini, ya kita sampaikan, dan rata-rata mengeluhkan kurangnya siswa di tiap rombongan belajar (rombel),” katanya.
Ibnu Shobir mengatakan, apabila kondisi semacam ini terus dibiarkan maka sekolah-sekolah swasta terancam bangkrut. Sebab, kata dia, dengan jumlah siswa yang tidak mencukupi maka kondisi dan sistem ajar para tenaga pendidik (guru,red) jelas akan terpengaruh.
Dia berharap Dinas Pendidikan bersedia membuka data mengenai partisipasi siswa yang masuk ke sekolah-sekolah negeri dari semua jalur. ”Biasanya kan diumumkan di tiap sekolah, jumlah siswa berapa masuk dari jalur ini dan jalur itu berapa, sehingga kita bisa memastikan tidak ada aturan yang dilanggar. Namun sampai kini belum ada data itu,”katanya.
Selain karena sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dinilai banyak melanggar aturan, lanjut dia, berkurangnya jumlah siswa di sekolah-sekolah swasta juga karena banyaknya pembangunan sekolah negeri. Saat ini, kata dia, ada lebih dari 62 SMP Negeri yang ada di Surabaya dari jumlah sebelumnya yang hanya sekitar 50 an.
”Ini menyedot habis siswa-siswa di sekolah swasta,” katanya.KBID-DJI