KAMPUNGBERITA.ID-Fenomena penempelan stiker ‘Warga Miskin’ di Kota Surabaya masih menjadi pro-kontra di tengah masyarakat.
Warga miskin memang butuh bantuan, tapi tidak dengan cara menempel stiker yang dinilai merendahkan harga diri warga.
Hal ini terungkap dalam
acara Forum Group Discussion (FGD) Obral-Obrol yang digelar Jurnalis Dewan Surabaya (Judes)
dengan tema Kartu Miskin vs Status Ekonomi di Presroom Pokja Judes, Rabu (25/1/2023).
Hadir dalam FGD itu dua narasumber, yakni Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Dra E.C Hj. Pertiwi Ayu Krishna dan Pakar Sosial dan Politik Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Moch Mubarok Muharam serta masyarakat umum melalui aplikasi zoom.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya , Pertiwi Ayu Khrisna mengatakan, orang dikatakan miskin itu ada kriteria atau indikatornya. Jika semua indikator itu terpenuhi tak ada alasan untuk menolak.
“Kita tidak sepakat dengan kalimat atau kata ‘Keluarga Miskin’ pada stiker yang ditempel di rumah warga. Ini bisa membuat keluarga tersebut minder. Makanya, pemkot harus hati-hati. Kalau sudah ditempeli stiker miskin, ini bisa saja dikonotasikan sebagai doa untuk warga tersebut. Ingat ucapan (stempel) itu adalah doa. Ini yang kita khawatirkan. Kita tak Ingin warga dicap miskin. Apa mau warga Surabaya tetap miskin, kan tidak,”ujar Ayu.
Padahal, menurut Ayu yang juga politisi Partai Golkar ini, nasib seseorang itu sewaktu-waktu bisa berubah. Tidak ada satupun seseorang yang mau menjadi miskin selamanya.
Lebih jauh, dia mengakui, saat reses di awal 2023, dirinya menerima aspirasi maupun keluhan dari warga soal stiker ‘Keluarga Miskin’ tersebut.
“Ada warga menolak rumahnya ditempeli stiker ‘Keluarga Miskin’, padahal rumahnya bagus dan keramikan. Meski sebenarnya butuh bantuan, warga itu menolak karena rumah yang ditempati adalah milik saudaranya. Otomatis kalau ditempeli stiker harus seizin pemiliknya. Begitu tahu rumahnya ditempeli stiker, ternyata si pemilik rumah menolak. Ia menyampaikan kalau mau bantu saudaranya, ya bantu saja. Tapi rumah jangan ditempeli stiker, “tutur Ayu.
Jika toh harus ditempel stiker, lanjut Ayu, kalimat atau kata-katanya jangan ekstrem. Misalnya diganti yang lebih halus seperti pra sejahtera. Atau bisa saja KK-nya diberi tanda khusus. Ini agar warga tidak tersinggung. Karena kita ini punya spirit untuk kaya, “tandas dia.
Ayu menandaskan, soal pengentasan kemiskinan ini bukan bidangnya Komisi A. Tapi pihaknya mengantongi data-data stiker yang akan ditempel dari kelurahan.
“Apa yang saya sampaikan sesuai tupoksi Komisi A dan keluhan saat reses. Makanya, kita berharap Bagian Administrasi Pemerintahan yang jadi mitra Komisi A bisa bersinergi dengan Dinas Sosial (Komisi D),” ungkap dia.
Ayu juga sepakat dengan pernyataan Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono yang meminta Pemkot Surabaya untuk mengkaji ulang kebijakan pemasangan stiker ‘Warga Miskin’.
“Warga MBR itu tidak menjadikan mereka miskin. Mereka memang butuh bantuan. Karena itu, dinas terkait di pemkot harus bersinergi data dengan kenyataan di lapangan. Setelah itu baru ditempel stiker, tapi bukan stiker miskin. Itu solusi yang akan saya sampaikan ke Bagian Administrasi Pemerintahan jika nanti rapat dengan eksekutif,” ungkap dia.
Ayu menegaskan, pro-kontra pemasangan stiker ‘Keluarga Miskin’ ini murni suara masyarakat. “Jangan dikira dewan yang memprovokasi. Karena kita juga tidak tahu kalau ada penempelan stiker tersebut. Lha data MBR saja banyak yang salah, data PKH amburadul , bagaimana dengan penempelan stiker itu? Jadi itu saja yang harus dibenahi Dinsos, Dispendukcapil, dan Bagian Pemerintahan.Cocokkan data-data, jangan sekadar copy paste, sehingga yang muncul adalah data-data lama,” ungkap dia.
Kalau Dinas Sosial, Dispendukcapil dan Bagian Pemerintahan sudah bersinergi soal data, kemudian masih ada stiker yang sama, justru ini patut dipertanyakan, ada apa pendata (tim survei) dengan penerima? “Jangan-jangan diperjualbelikan. Namun saya melihat ada warga Surabaya yang cerdas, menolak pemasangan stiker ‘Keluarga Miskin’ di rumahnya”, pungkas dia.
Hal senada disampaikan Pakar Sosial dan Politik Unesa, Moch. Mubarok Muharam. Dia meminta Pemkot Surabaya berhati-hati dalam memilih kalimat atau kata-kata yang berkaitan dengan kebijakan.
“Kebijakan pemkot untuk mengentas kemiskinan itu baik, tapi kalau ada kritikan dari warga, ya harus dievaluasi. Sekali lagi, membantu keluarga miskin itu baik, tapi bagaimana caranya warga yang menerima bantuan itu tidak merasa terhina. Jadi perlu ada perbaikan. Ketika ada suara seperti ini harus diakomodir sehingga kebijakan itu jadi ideal. Jangan sampai ketika kebijakan itu dipersoalkan justru diam saja, seolah kebijakan itu jelek,” jelas Mubarok.
Di sisi lain, Mubarok menegaskan, kriteria keluarga miskin itu harus jelas. Jika tak sesuai harus ditindak tegas. Kalau fleksibel tak ada acuannya.” Itu yang kita tekankan,” tegas dia.
Untuk menentukan kriteria itu, lanjut dia, harus melibatkan DPRD, tokoh masyarakat, dan LPMK. Kemudian dibahas bersama, yakni memadukan teori dengan realitas di lapangan.
Itulah kebijakan ideal dan harus dibuat bersama, konsekuen, dan tidak abu abu.
“Kita berharap kebijakan program pengentasan kemiskinan tidak malah merugikan masyarakat,” ungkap dia.
Mubarok membeberkan, bahwa kemiskinan itu ada dua, yakni kemiskinan struktural (karena dampak kebijakan) dan kemiskinan kultural (karena dirinya sendiri atau lingkungan tak mendidik).
“Kemiskinan struktural ini yang banyak di Indonesia, ” tandas dia.
Soal kemiskinan ini, lanjut dia, ada yang menarik dan perlu dicermati. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat (ditinjau dari wilayahnya), Jatim menjadi daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia, yakni 4,24 juta orang pada September 2022. Posisinya diikuti oleh Jabar dengan jumlah penduduk miskin 4,05 juta orang. Sedangkan penduduk miskin di Jateng tercatat 3,86 juta orang.
Dibandingkan dengan gencarnya Pemkot Surabaya mendata warga miskin, maka timbul pertanyaan, apakah Surabaya ikut berkontribusi menyumbangkan angka kemiskinan ini? Mubarok mengaku belum ada kajian.
Yang jelas, fenomena kebijakan pemasangan stiker ‘
Keluarga Miskin’ ini, utamanya ada pada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Kalau dinas kan teknisnya saja.
Nah, seberapa jauh kepemimpinan Eri Cahyadi -Armuji ini mengakomodir kepentingan rakyat, Mubarok melihat Wali Kota Eri Cahyadi ini mempersonifikasikan seperti Presiden Pertama RI, Soekarno, yakni sebagai birokrat tapi orator.
“Mas Eri ini melakukan pendekatan populis. Sering blusukan ketemu orang, tapi apakah pertemuan itu menghasilkan sesuatu bagi Surabaya dan bermanfaat bagi rakyat dalam jangka panjang? Saya tidak tahu, belum ada penelitian tentang ini,” jelas dia.
Termasuk program pengentasan kemiskinan di Surabaya yang gencar dipublikasikan ini. Out-putnya juga belum diketahui seberapa efektif.
Ketika Jatim memproduksi kemiskinan yang tinggi, apakah Surabaya tak berkontribusi?
“Kalau ada penambahan signifikan dari Surabaya , maka program pengentasan kemiskinan itu kurang efektif, ” tegas Mubarok.
Makanya, untuk pengentasan kemiskinan ini harus ada koordinasi yang komprehensif dan multisektoral. Lantaran pendataan yang dilakukan selama ini terkesan parsial. Artinya antar dinas jalan sendiri-sendiri, bahkan cenderung bersaing.
“Mubazirnya program pengentasan kemiskinan ini karena persaingan antar dinas dan kelurahan serta RT/RW tak nyambung. Maka koordinasi di segala sektor harus ditingkatkan lagi,” pungkas Mubarok.
Sebelumnya, Ketua Pokja Judes Maulana menyampaikan FGD ini merupakan kegiatan perdana Pokja Judes di 2023.
“Kami akan terus mendiskusikan fenomena yang terjadi di masyarakat.
“Diskusi seperti ini akan kita gelar rutin dua minggu sekali. Semoga permasalahan yang sedang booming di Surabaya bisa ditemukan solusinya di ajang FGD ini,” jelas dia.KBID-BE